PEMBANGUNAN KESEHATAN KERJA NYATA - WordPress
PEMBANGUNAN KESEHATANKERJA NYATASEHATKANINDONESIANila F. MoeloekMakassar, 3 November 2016
MENTERI KESEHATANWWW.KERJANYATA.ID
MENTERI KESEHATANRoad MapPembangunan KesehatanRPJMN KE IIIAKSES PELAYANAN KESEHATANBERKUALITAS MANTAPROADMAP JaminanKesehatan Nasionalterpenuhinya UniversalHealth Coverage di 2019MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015MENGHADAPI KETERBUKAAN SEKTORKESEHATAN TERMASUK SEKTOR RUMAHSAKIT20152019
MENTERI KESEHATANHDI- 110(Human Development Index - 4,5%Ekonomi Lebih Sehat Lebih Pandai Lebih Makmur
BANGSA KUATBERPARADIGMA SEHAT
Pemberian Makanan TambahanPematauan Status Gizi6.122 ton PMT untuk696.715 Ibu Hamil KEK7.376 ton PMT bagi738.883 Balita856,2 ton bagi 158.550Anak Sekolah6
MENTERI KESEHATANPENGENDALIAN PENYAKIT
TRANSISI EPIDEMIOLOGI Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidupPenyebab Utama dari Beban Penyakit, %PenyakitTidakMenular 13%2015PenyakitMenular30%Penyakit TidakMenular57%Emerging and Re-emerging DiseasesSumber : Double Burden of Diseases & WHO NCDCountry Profiles (2014)yaSumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)Keterangan:Pengukuranbebanpenyakit dgn Disability-adjustedLife Years(DALYs) Keterangan: Pengukuranbebanpenyakit denganDisability-adjustedLife Years (DALYs) hilangnyahidupdalam tahunhilangnyahidupdlm tahun akibat kesakitan & kematian prematurakibat kesakitandan kematianprematur
POLA PTM BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMIMENTERI KESEHATAN Penyakit tidak menular terjadipada semua golongan, baikkaya dan miskin,2.52% Jantung Koroner Menurut StatusEkonomi1.62.11.41.51.31.210.5 Prevalensi PTM lebih tinggipada penduduk miskin0TerbawahMenengah BawahMenengah Menengah AtasTeratas% Stroke Menurut Status Ekonomi Penanggulangan PTM berartimembantu manjagaproduktifitas penduduk miskin pengurangan engahAtasTeratas9TerbawahSumber Data Riskesdas 2013MenengahBawah
BEBAN PENYAKIT KATASTROPIKMENTERI KESEHATANNo Penyakit1 JANTUNG2 STROKE3 DIABET4 KANKER5 GINJAL6 HEPATITIS7 THALA8 LEUKEMI9 HEMOFILI10 ,376Biaya KlaimAngkaKontak Tot (Rp Juta) Rerata (Rp)3.06,934,361 2,515,8991.91,548,826 3,047,0341.51,256,664 4,098,2813.31,887,308 4,231,17612.31,545,775 1,622,0182.2277,775 3,142,1459.2602,852 4,803,8273.4154,145 5,363,8096.4120,554 4,281,6453.5 60,063,446827,1793.4 74,391,706955,536Rp 16,9 Trilyun atau 29,67% Beban Biaya JKNterserap untuk biaya penyakit katastropik
PENGUATAN LAYANAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
PENINGKATAN KUALITAS FASILITASPELAYANAN KESEHATAN –sistem rujukanMENTERI KESEHATANJUMLAH SARANA KESEHATAN SAAT INI (per 14 September 2016)902 RUMAH SAKIT PEMERINTAH9.74033 RS UPT Vertikal KemenkesPUSKESMAS869 RSUD & RS Pemerintah lainnyaPENINGKATAN KUALITAS LAYANAN253PKM253 Puskesmas di227 Kecamatan telahterakreditasi111RS111 RS di 86 kab/kota telahterakreditasiPada tahun 2016, dibangun 10 RS Pratama sertaPengembangan 110 RS Rujukan Regional, 20 RS RujukanProvinsi dan 14 RS Rujukan Nasional
Terobosan Pemerataan Tenaga Kesehatandi Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK)1420110RS RujukanNasionalRS RujukanProvinsiRS RujukanRegional14WWW.KERJANYATA.ID
JAMINAN KESEHATAN NASIONALMELALUI KARTU INDONESIA SEHAT
MENTERI KESEHATANINDONESIA SEHAT91.166.408PenerimaBantuan Iuran(PBI)KartuIndonesiaSehat (KIS)WWW.KERJANYATA.ID
Rasio Klaim per Segmen Peserta Tahun 2015MENTERI KESEHATAN1380%Sumber Data: BPJS Kes, 2016
MENTERI KESEHATANPendapatan Iuran dan Beban Jaminan KesehatanSegmen Peserta Peserta Bukan Penerima Upah(PBPU) dan Non PBPUPBPU,14.9610%Pendapatan IuranRp.54,02 TriliunNonPBPU,48,103 ,89%PBPU,5,91811%Peserta 156,79juta jiwaBeban JaminanKesehatanRp.57,08 Triliun*)NonPBPU,141.83 ,90%Bulanpembebanan,tidak termasukBeban CadanganKlaimSumber Data: BPJS Kes, 2016PBPU,16,67829%NonPBPU,40,405 ,71%
MENTERI KESEHATANFAKTA: PROPORSI BIAYA MANFAATDI PUSKESMAS VS Rumah Sakit TAHUN 2015Proporsi pembayaran biayamanfaat tahun 2015(diestimasikan) sbb:-20,05% pada FKTP atau2015sebesarRp 8.291.241,-79,95% pada FKRTL atausebesar Rp 33.066.554,-1. Asumsi Perhitungan : Jumlah Peserta, Rate Experience, Claim experience2. Biaya termasuk klaim yang belum ditagihkan Faskes tahun 2014 & 2015
MENTERI KESEHATANArah PembangunanKesehatan
The future of medicineThe way of thinkingMENTERI KESEHATANRentang Ilmu Kedokteran ataupun Kesehatan bermula daripromotifsampairehabilitatifsesungguhnya tata laksanadi bidang kesehatan harus dimulai dariUpayaPromotifPencegahanKuratifRehabilitatif
Perubahan Orientasi: Paradigma SehatOperasional Paradigma SehatMENTERI KESEHATAN1. PrevensiPrimer2. PrevensiSekunder3. PrevensiTersierPromosikesehatan(Health Promotion)Perlindungan spesifik(Specific protection)Early Dx & itationRehabilitation23
PENGUATAN PROMOTIF-PREVENTIF: “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”MENTERI KESEHATANLEVEL 2Kemendikbud, Kemenag,Kemenhub, Kemenkes, KemenhubPOLRI, Kemenkeu, KemenPAN&RB,Kemenkes, BPOM, Kemendikbud,Kemenag, Kemenristekdikti,Kemendag, BNNKemenpora,Kemenpar, KemenPU&PERA,Kementerian BUMN, Kemenkes,Kemendikbud,Kemenag, Kemenhub, Kemenristekdikti,KemenakerPenurunanStress danKeselamatanBerkendaraKawasanTanpa Rokok,Narkoba dup SehatKemenPAN&RB, KemendesPDTT,KemenkoPMK, Kemenkeu, Kemendagri,KemenkesKegiatan PrioritasKampanyeHidup SehatPenguatanUpaya Promotif& Preventif:“GerakanMasyarakatHidup Sehat”Kemensos, BKKBN, Kemenhan, KemenPP&PA,Kemenkominfo, Kemenkes, BNN, Kemenag,Kemenkes, BPOM, BKKBN, Kemendikbud,Kemenag, KemendesPDTT, Kemenristekditi,KemenakerKonsumsiPangan SehatBPOM, Kementan, Kementerian Kelautandan Perikanan, Kemenperin, Kemenkes,KemenkoPMK, Kemendikbud, Kemenag,Kemenristekdikti, Kementan, KemendagProgram PrioritasAktifitas n PenyakitdanDeteksiDiniLingkunganSehatKemensos, Kementerian ATR/BPN, Kemenpar,KemenPU&PR, KemenLH dan Kehutanan, Kemenag,Kemendikbud, KemenristekdiktiKemenhan, Kemendikbud, Kemenag, POLRI, Kementerian ESDM,Kemenpar, Kementerian BUMN , KemenkesKemenag, Kementan, KemenristekDikti,WWW.KERJANYATA.ID
MENTERI KESEHATANISU PENTING:PEMBANGUANKESEHATAN 20152019: Akses masyarakatuntuk mendapatkanpelayanan kesehatanyang bermutu MASIH TINGGINYA AKI, AKB DANMASALAH GIZI TRANSISI EPIDEMIOLOGI;MENINGKATNYA PENYAKITTIDAK MENULAR DISAMPINGPENYAKIT MENULAR PEMERATAAN AKSESPELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONALMENJADI TULANG PUNGGUNGUNIVERSAL HEALTH COVERAGETAHUN 2019
Harmonisasi kebijakan kesehatan Pusat dan Daerah.Regulasi yang dikeluarkan dan buku pedoman yang harusdilaksanakan oleh pemerintah daerah, antara lain:MENTERI KESEHATAN1. Permenkes RI No. 39/2016 Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Pedoman umum, petunjuk teknis dan aplikasi keluarga sehat.2. Permenkes nomer 43 tahun 2016 tentang SPM bidang Kesehatan ,12 jenispelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah3. Undang-Undang 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah mengharuskan melaksanakanSPM (al.bidang kesehatan), jika tidak akan terkena sanksi Pemda, Kab/Kota.4. Pengembangan Rumah Desa Sehat oleh Kemendes PDT-beragam UKBM di desa5. Kebijakan Akreditasi Puskesmas dijalankan dan berdampak positif di lapangan6. Modul perencanaan kesehatan daerah hasil ks Roren Kemkes dengan FKMUI.7. Modul pelatihan sinkronisasi RPJMN – RPJMD kesehatan, ks Bappenas-UGM.
MENTERI KESEHATANTantangan untuk: IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan MasyarakatIndonesia) AIPTKMI (Asosiasi Institusi Perguruan TinggiKesehatan Masyarakat Indonesia)
Delapan kompetensi kesehatan masyarakatMENTERI KESEHATAN1. Kemampuan Mengkaji Dan Menganalisis Situasi2. Kemampuan Mengembangkan Perencanaan Program danKebijakan3. Kemampuan Berkomunikasi Secara Efektif4. Kemampuan Memahami Budaya Setempat5. Kemampuan Memberdayakan Masyarakat6. Penguasaan Terhadap Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat7. Perencanaaan Keuangan Dan Ketrampilan Manajerial8. Kemampuan memimpin dan berfikir sistim
Gerakan MasyarakatHidup SehatMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIAPenduduk KurangAktivitas Fisik(26,1 % penduduk)Deteksi Dini PenyakitHipertensiDiabetesKankerPenduduk 10 thKurang KonsumsiBuah dan Sayur(93,5%)Sumber Data Riskesdas 201329
MENTERI KESEHATANSPM bidang Kesehatan Telah terbit Permenkes no 43/2016 tentang SPM Kesehatanberisi 12 jenis pelayanan kesehatan yang harus dilakukan olehPemda SPM mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adasanksi/hukuman untuk Pemda yang tidak melaksanakan SPM Cakupan meliputi seluruh kelompok umur dari janin sampailansia
MENTERI KESEHATANDi tingkat masyarakatDiterbitkannya SPM bidang kesehatan punya kekuatan yangmengikat bagi Pemda untuk melaksanakan kewajibanmenjangkau seluruh (100%) sasaran pada 12 jenispelayanan minimal tersebut.SPM bidang kesehatan mempunyai jangkauan luas, karenameliputi seluruh siklus kehidupan dan penyakit yang tinggiprevalensinya, sebagai berikut.
MENTERI KESEHATANNOSPM bidang KesehatanPERNYATAAN STANDAR1Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.2Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.3Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.4Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.5Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar.Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skriningkesehatan sesuai standar.6
SPM bidang KesehatanMENTERI KESEHATANNOPERNYATAAN STANDAR8Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar.Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.9Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.10Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.11Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.12Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.7
PENDEKATAN KELUARGAMENTERI KESEHATANPuskesmasPEMBERDAYAAN MASYARAKAT:Posyandu, Posbindu PTM, PAUD,Poskestren, UKS, UKK, dllKeluargaKeluargaKeluargaKeluarga
MENTERI KESEHATANKe 12 jenis pelayanan minimaltersebut berkaitan erat sekalidengan 12 indikator keluargasehat seperti tampak di bawah ini.Tampak bahwa 7 indikator keluarga sehat sesuai denganSPM, dan indikator JKN merupakan program terpusat yangharus dilaksanakan oleh daerah. Indikator air bersih danjamban adalah syarat mutlak untuk rumah yang layak huni.Jadi ada 10 dari 12 IKS yang terkait dengan SPM bidangkesehatan atau harus dilaksanakan oleh Pemda Kab/Kota.
Kemenkes:Indikator Keluarga SehatAProgram Gizi, Kesehatan Ibu & Anak:1Keluarga mengikuti KB2Ibu bersalin di faskes3Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap4Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan5Pertumbuhan balita dipantau tiap bulanBPengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular:6Penderita TB Paru berobat sesuai standar7Penderita hipertensi berobat teratur8Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkanCPerilaku dan kesehatan lingkungan:9Tidak ada anggota keluarga yang merokok10Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih11Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat12Sekeluarga menjadi anggota JKN/askesCatatan:1. Dapat ditambahkanIndikator Lokal sesuaikebutuhan setempat2. Dapat sekaligusdigunakan sebagaiindikator PHBS tatananrumah tangga
Indikator Keluarga Sehat & SPM KesehatanNoIndikator Keluarga SehatSPM1Keluarga mengikuti KB2Ibu bersalin di faskes23Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap44Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan35Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan46Penderita TB Paru berobat sesuai standar7Penderita hipertensi berobat teratur8Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan9Tidak ada anggota keluarga yang merokok1181010Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih*11Keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat*12Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes*) Harus ada agar memenuhi syarat sebagai rumah sehat**) Program nasional yang pasti disukseskan oleh pemerintah daerah**
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIADUA “SAYAP” PUSKESMASUpaya ASIONAL
Konsekuensi logis:1. Dengan melaksanakan pendekatan keluarga berarti telah melaksanakansebagian besar dari SPM bidang kesehatan atau kewajiban Pemda Kab/Kotalainnya. Melaksanakan SPM bidang kesehatan adalah melaksanakan programIndonesia Sehat melalui pendekatan keluarga.2. Mengingat tingkat kesesuaian yang tinggi antara IKS dan SPM, maka capaianindeks keluarga sehat (IKS) merupakan proksi indikator pelaksanaan SPMbidang kesehatan di Kab/Kota ybs. Secara real time, terlihat perkembanganpelaksanaan SPM di setiap kab/kota.3. SPM bidang kesehatan yang mulai dipantau tahun 2017, akan mempercepatpelaksanaan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga, parapemangku kepentingan di Pusat dan Daerah agar mengantisipasi hal ini.
MENTERI KESEHATANDi Tingkat DesaPemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatanmutlak diperlukan. Wahananya adalah UKBM (UpayaKesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang bentuknyabanyak, antara lain:Ibu hamilKelas ibu hamilBalitaPosyandu, PAUD (pendidikan anak usia dini), SDTKA (stimulasi dini tumbuhkembang anak)Usia sekolahUKS (usaha kesehatan sekolah), Poskestren (pos kesehatan pesantren, SBH(saka bhakti husada)Usia produktifUKK (upaya kesehatan kerja), posbindu PTM (pos pembinaan terpadu penyakittidak menular)Usia lanjutPosyandu lansia
MENTERI KESEHATANDengan adanya dana desa, beragam UKBM mendapatkan tempatpermanen - kegiatan terpadu di satu lokasi.Kebijakan membangun 50.000 Rumah Desa Sehat bersifat lebih banyakuntuk kegiatan promotif dan preventif, pelengkap kuratif sederhana.Bangunan menampung kegiatan UKBM, bukan klinik.Untuk pembangunan Rumah Desa Sehat sebaiknya diarahkan ke desayang belum mempunyai Poskesdes/Polindes.Gambaran harmonisasi Rumah Desa Sehat dengan UKBM adalahsebagai berikut:
MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATANRumah Desa Sehat: atribut UKBM digantikan dengan jenis kegiatan UKBM
MENTERI KESEHATANRumah Desa Sehat menjadi mediaperantara pelaksanaan pendekatankeluarga.Layanan awal adalah pada Rumah DesaSehat, petugas dan keluarga sasaranbetemu.Jika ada sasaran yang tidak datang keRumah Desa Sehat, petugas akanmelakukan kunjungan keluarga di rumah,untuk melakukan promosi kesehatan sesuaimasalahnya.Pendekatan keluarga justru akanmemperkuat UKBM yang ada.
MENTERI KESEHATANPeningkatan IKS dan 12 indikator keluarga sehat:“Sistem kontrak”Melaksanakan pendekatan keluarga dengan cakupan 12 indikator keluarga sehat merupakantantangan tidak mudah. Sejak 2 tahun JKN membuat sebagian besar Puskesmas “over load”,dana kapitasi lebih besar menggeser prioritas ke arah UKP yang kuratif. Dana BOK 2 kali lipattahun lalu-tahun depan 2 kali tahun ini. Puskesmas tidak mampu menyerap BOK jika dilakukansecara swa-kelola. Alternatif pemberlakuan sistem kontrak, indikator jelas. capaian kinerjadiukur kuantitatif dan real time. Berbagai alternatif sistem kontrak sebagai berikut:1. Kontraktor bisa lembaga atau individu2. Sistem kontrak diberlakukan di daerah sulit, petugas sulit menetap (pegunungan Papuaatau kepulauan Maluku), di daerah normal karena beban kerja yang sudah terlalu banyak.3. Jenis kontrak dapat berorientasi produk (meningkatkan cakupan 12 indikator keluargasehat) atau berbasis waktu (membantu analisis data dan disain intervensi).4. Paket di tingkat desa, puskesmas, kab/kota atau provinsi5. Substansinya bisa meningkatkan IKS desa (misal 0,35 menjadi 0,50) atau meningkatkan
MENTERI KESEHATAN”Segera dibentuk tim untukmerumuskan petunjuk teknissistem kontrak untuk bidangkesehatan, khususnyapelaksanaan pendekatankeluarga di tingkat operasional”
Penguatan Puskesmas melalui AkreditasiUntuk akselerasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dapat dilakukan melaluiAkreditasi Puskesmas, dengan pemikiran sebagai berikut:1. IKS merupakan cara melaksanakan SPM bidang kesehatan oleh Pemerintah DaerahKab/Kota2. IKS adalah inti paradigma sehat inti tercapainya desa sehat, kecamatan sehat, kab/kotasehat, provinsi sehat dan Indonesia Sehat.3. Oleh karena itu IKS harus masuk dalam penilaian Akreditasi Puskesmas dengan bobot yangbesar4. Sebaiknya Akreditasi Puskesmas dilakukan setelah Puskesmas yang bersangkutanmelaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.Akan terjadi percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pencapaian program prioritas diharapkan dipercepat.Tim Akreditasi Puskesmas segera merevisi instrumen dengan memasukkan IKS dan 12 indikatorkeluarga sehat dalam sistem penilaian.
Tantangan untuk IAKMIMENTERI KESEHATAN Kapan IAKMI ikut berkiprah meningkatkan IndeksKeluarga Sehat? Bentuknya bisa berupa:– IAKMI membuat wilayah binaan Puskesmas tertentusehingga mempercepat peningkatan IKS di wilayahnya– IAKMI bertindak sebagai kontraktor untuk meningkatkanIKS di suatu wilayah (desa, Puskesmas atau Kab/Kota) Bila ini dilakukan, IAKMI akan mampu memberikanmasukan yang lebih konkrit lagi tentang upayapeningkatan IKS, yang pada gilirannya membuatIndonesia sehat
Tantangan untuk AIPTKMIMENTERI KESEHATAN Dapatkan peningkatan IKS di satu wilayah menjadi lahan ujikompetensi mahasiswa kesehatan masyarakat? Caranya: satu tim mahasiswa kesmas (5 orang) diterjunkan kesatu desa dengan target meningkatkan nilai IKS dari 0,35menjadi 0,45. Bila target tercapai dalam satu tahun, ke 5 mahasiswatersebut dinyatakan lulus uji kompetensi. Bila ini dilakukan, maka AIPTKMI dapat menjadi peloporpenerapan uji kompetensi sebagai “exit exam”, mendahuluimahasiswa lainnya
MENTERI KESEHATANPemantauan obyektif IKS sudah dapat dipantau secara real time mencakup wilayahseluruh Indonesia sampai ke tingkat desa. Bila IAKMI mempunyai wilayah binaan atau mendapat kontrakpeningkatan IKS di suatu wilayah, Kemkes dan IAKMI dapat setiapsaat melihat peningkatan IKS-nya. Hal serupa terjadi untuk desa yang menjadi lahan uji kompetensimahasiswa kesmas, Kemkes dan AIPTKMI dapat memantau bersamakemajuan IKS-nya Pemantauan obyektif yang terbuka seperti ini akan menjaminterjadinya peningkatan kompetensi mahasiswa maupun ahlikesehatan masyarakat
MENTERI KESEHATANPENTAHAPAN PROGRAM INDONESIA SEHAT2015-2019KELUARGA SEHATSEMUAPUSKESMAS34 Prov 352 Kab5085NON - DTPKPUSKESMAS,9 Prov 203 Kab2238PUSKESMAS,9 Prov 64 Kab2018470PUSKESMAS,9 Prov 64 Kab201620152017140 PUSKESMAS18 Prov 59 kab1.120 NAKES150 PUSKESMAS19 Prov 64 kab1.200 NAKES130 PUSKESMAS17 Prov 54 kab1.040 NAKES2019PUSKESMAS20 Prov 69 kab1.280 NAKESDTPK120PUSKESMAS15 Prov 44 kab960 NakesNUSANTARA SEHAT51
‘Sehat’-KesehatanTatanan (‘setting’) dari seluruhkehidupan Individu, Keluarga,Sosial dan Budaya Masyarakat
MENTERI KESEHATANEtika profesiMerupakan norma yang telahdirangkum dalam KODE ETIKAKEDOKTERAN INDONESIA Kemurnian Niat Keluhuran Budi
MENTERI KESEHATANKEBIJAKAN KESELAMATANKESEHATAN INDONESIATantangan dan Upaya Pemerintahdan kita bersama sebagaiTenaga Kesehatan54
MENTERI KESEHATANTERIMA KASIH
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kampanye Hidup Sehat Konsumsi Pangan Sehat Lingkungan Pencegaha Sehat n Penyakit dan Deteksi Dini Aktifitas Fisik dan Konektifitas Antarmoda Transportasi Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara
kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja (Tanjung, 2016). Dari uraian mengenai beban kerja dan lingkungan kerja, dapat saya simpulkan bahwa pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sangat berpengaruh, dimana pemberian beban kerja
dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang di gunakan dalam proyek konstruksi,maka penulisan tugas akhir ini,penulis membatasi masalah pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan Standart Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980).
LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN) DESA PURWASABA KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (K KN) Disusun Oleh : Dodik Eko Prakosa NIM. 13148127 PRODI TELEVISI DAN FILM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 2016
kerja tinggi, dan 4 orang pegawai termasuk dalam kategori beban kerja sedang. Kata kunci: beban kerja, IFRC, kelelahan kerja, NASA-TLX, SSRT 1. Pendahuluan Beban kerja adalah salah satu permasalahan yang dihadapi pada setiap pegawai. Beban kerja dapat dibagi kedalam beban secara fisik maupun mental. Rizqiansyah (2017), menganalisis beban kerja .
Pengaruh Komitmen Kerja, Motivasi Kerja, Stres Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Kartika I-5 Padang . penulisan skripsi yang telah memberikan bantuan, kritik dan saran dalam . menengah maupun tinggi.Menggagas persoalan pendidikan pada dasarnya adalah menggagas persoalan kebudayaan dan peradaban. .
kebijakan pembangunan ekonomi, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Materi yang dibahas adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, teori-teori hambatan pembangunan, kebijakan-kebijakan pembangunan, pembangunan ekonomi di Indonesia, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Capaian Pembelajaran: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu .
Ekonomi Pembangunan dan . Pembangunan Ekonomi . Prof. Lincolin Arsyad . odul 1 ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memahami konsep dan paradigma-paradigma pembangunan ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Pada modul ini, dijelaskan evolusi makna pembangunan dan indikator-indikator pembangunan. Setelah mempelajari modul ini, secara umum, Anda diharapkan dapat menjelaskan evolusi makna .
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) adalah rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang merupakan penjabaran dari RPJPN Tahun 2005-2025, yang berisi arah pembangunan nasional di bidang kesehatan untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dalam
