EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM .

3y ago
146 Views
2 Downloads
516.86 KB
6 Pages
Last View : Today
Last Download : 3m ago
Upload by : Evelyn Loftin
Transcription

RechtsVinding OnlineEVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAMPENYUSUNAN NASKAH AKADEMIKOleh:Khopiatuziadah*Naskah diterima: 18 Mei 2016; disetujui: 15 Juni 2016Dalam menyusun suatu NaskahAkademikyangmenjadidasarhasil penelitian lainnya terhadap an dan perumusan norma suatudipertanggungjawabkanRancangan Undang-Undang. Salah satumengenai pengaturan masalah tersebutaspek penting yang harus dilakukan adalahdalam suatu Rancangan Undang-Undang,dilakukannyaRancangan Peraturan Daerah Provinsi,evaluasidananalisisperaturan perundang-undangan terkaitataudengan materi dari Rancangan Undang-Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadapUndang yang akan dibentuk. Bahkan salahpermasalahan dan kebutuhan ngan Undang-Undang pada saatRancanganPeraturanDaerahFungsi suatu Naskah Akademikpenyusunan Program Legislasi Nasionaldalam(Prolegnas) antara lain telah dilakukanRancangan Undang-Undang antara lainpengkajian mengenai keterkaitan suatusebagaiRancanganmenggambarkan tentang latar belakangUndang-Undangdenganperaturan perundang-undangan kanbahankanjiansuatuyangdan tujuan, urgensi, pendekatan, ruanglingkupNaskah AkademikprosesdanmaterimuatansuatuRancangan Undang-Undang. Bahan iniUndang-Undangkemudian menjadi dasar atau acuan cangandanpenormaanUndang-Undang.Naskahundangan terutama Pasal 1 angka 11,Akademik juga kelak akan berguna sebagaiNaskah Akademik adalah Naskah hasilacuanpenelitian atau pengkajian hukum ndang1

RechtsVinding OnlineUndang pada pembahasan internal di alatjudul Rancangan Undang-Undang dalamkelengkapan DPR yang mengusulkan danProlegnas.dalam pembahasan Rancangan Undang-disimpulkan bahwa Naskah AkademikUndang dengan iandanSecara normatif, Naskah Akademikpenyelarasan terhadap materi yang akanjuga menjadi bahan pertimbangan yangdiatur dalam Rancangan Undang-Undangdipergunakandan keterkaitannya dengan Peraturandalampengajuanjudulsuatu Rancangan Undang-Undang dalamPerundang-undangan lainnya.Program Legislasi Nasional (Prolegnas).NaskahAkademikmerupakanPasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahunlandasan2011 tentang Pembentukan au hasil penelitian/pengkajian ri suatu Rancangan UndangUndang.Dalampraktiknya,judul Rancangan Undang-Undang, materiAkademikyang diatur, dan keterkaitannya dengan(guidence) yang memberi arah kepadaPeraturan Perundang-undangan lainnya.pembentuk undang-undang (atau pejabatMateri yang diatur dan keterkaitannyayang memiliki kewenangan pembentukandengan Peraturan Perundang-undanganPUU lainnya) dan juga para perancanglainnya merupakan keterangan mengenaiperaturankonsepsi Rancangan Undang-Undang yangbertugas membantu proses pembentukanmeliputi: a. latar belakang dan tujuanUndang-Undang dalam menyusun norma-penyusunan;norma Rancangan etunjukperundang-undanganyangdiwujudkan; dan c. jangkauan dan arahAdapun penyusunan suatu Naskahpengaturan. Materi yang diatur dimaksudAkademik mengacu pada suatu ketentuantelah melalui pengkajian dan penyelarasanteknisdituangkan dalam Naskah Akademik.(Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12Berdasar Pasal 19 tersebut, NaskahTahunpenyusunan2011Akademik merupakan salah satu naskahPeraturanyang harus disiapkan guna Perundang-undangan).dansistematikamengenai2

RechtsVinding OnlineNaskah Akademik sendiri sudah tercantumtertulis yang memuat norma hukum yangdalam Lampiran I yang merupakan bagianmengikat secara umum dan dibentuk atautidak terpisahkan dari Undang-Undangditetapkan oleh lembaga negara atauNomorpejabat yang berwenang melalui ng-undangan.Dalam sistematika tersebut terlihatBerdasarkan pemahaman secarabahwa tahapan evaluasi dan analisiliteral mengenai konsep evaluasi danterhadap peraturan perundang-undangananalisisterkait merupakan tahapan yang sangattersebut maka permasalahan yang muculpenting dan menentukan konsep Naskahadalah mengapa atau untuk apa harusAkademik dan Rancangan Undang-Undangdilakukan evaluasi dan analisis terhadapyang akan disusun.peraturan perundang-undangan terkait?peraturan perundang-undanganBagaimana caranya, dan peraturan terkaitapa saja yang perlu dievaluasi -Undangan TerkaitEvaluasi dapat diartikan sebagaisebuah kegiatan yang terencana yangTujuanDanKegunaanEvalusiDanAnalisismenilai suatu obyek dengan menggunakanTujuan dilakukannya evalusi daninstrumen atau metode penilaian tertentuanalisis terhadap peraturan perundang-yangundangan yang terkait dengan materimenajditolokukursehinggadiperoleh hasil yang rupakan suatu kegiatan penyelidikan,suatu gambaran kondisi hukum yang ada.penguraian, penelaahan, pengjabaran danKegiatan ini berguna untuk menilai apakahatau pengkajian yang merupakan tahapanmateri muatan dari suatu Rancanganyang dilakukan guna memecah suatuUndang-Undang sudah sesuai atau tidakpersoalan.dengan aspirasi hukum yang berkembangSedangakanPeraturanPerundang-undangan adalah peraturandalammasyarakatterutamauntuk3

RechtsVinding Onlinemenegakkan supremasi hukum dalammateril (Judicial Review) atau perlawanankehidupan bermasyarakat.lainnya.Selain itu kegiatan ini dimaksudkansebagaiupayamensinkronisasidanDalam praktiknya kajian an (baik secara vertikalperundang-undanganmaupun horizontal) materi muatan terkaitmerupakandenganperaturan perundang-udanganlandasan filosofis dan yuridis pembentuanyang telah ada. Hal ini dilakukan denganRancangan Undang-Undang yang dimuatmengkaji sinkronisasi dan harmonisasipadamateri yang akan diatur dalam imenyusundalamNaskahUndang-Undang dengan dengan UUD NRITahun145dansinkronisasidanharmonisasi dengan beberapa UndangUndang (termasuk mengkaji peraturanpelaksanaannya).Bentuk/Model Dan Metode Kajian EvalusiDan AnalisisLazimnya dalam berbagai NaskahAkademiksuatuRancanganUndang-Selain guna menghindari tumpangUndang yang telah disusun baik olehtindih pengaturan, tentu saja kebutuhanPemerintah maupun DPR, setidaknya adaakan konsistensi hukum dan aturanbeberapa model kajian evaluasi danmenjadi alasan mendasar dilakukannyaanalisis yang dilakukan pada Bab IIIevaluasi dan analisis tersebut. Hal iniNaskah Akademik, yakni sebagai berikut:dilakukan agar pengaturan dalam suatua. Inventarisasi Peraturan Perundang-Rancanganundangan danb. Tabel/Tabulasi/Matriksmenghindari konflik hukum yang mungkinc. Kajian Mendalam atas Pelaksanaantimbul. Hal ini juga guna menghindarisuatu UU/Peraturan PUUterjadinya perlawanan atau penolakanApapun model yang dipilih, materioleh masyarakat terhadap RancanganBab III Naskah Akademik ini pada dasarnyaUndang-Undangmemuat dua hal utama yakni:yangkelakakandiberlakukan melalui suatu gugatan UjiPertama, proses evaluasi atau penilainterhadapbeberapabagianatau4

RechtsVinding Onlinekeseluruhan dari materi muatan suatuanalisis peraturan perundang-undanganundang-undang dan peraturan terkaitterkait ini? Pertama adalah Inventarisasilainnya. Penilaian dilakukan tidak hanyaperaturan perundang-undangan yang akanmenghubungkan pasal-pasal atau materidianalisis yakni dengan menyiapkan danterkait namun juga melihat latar belakangmengumpulkan Undang-Undang terkait.atau landasan pemikiran dari peraturan-Kedua, mengkaji, meneliti, menganalisaperaturanlatar belakang dari peraturan nkemudianakanundangan terkait. Hal ini dapat dilakukanmenghasilkan gambaran positif bahwadenganperaturan dimaksud misalnya diterimamenggambarkan latar belakang suatuolehdanUndang-Undang yang biasanya termuatefektif sehingga dapat dipertahankan ataudalam konsideran menimbang, konsideransebaliknya sudah tidak sesuai lagi denganmengingat dan penjelasan umum suatukebutuhan hukum di masyarakat jiKetiga,bagianMengkaji,yangmeneliti,menganalisa pasal demi pasal termasukpenggantian.penjelasanKedua, Analisis dilakukan dengan suatuperundang-undanganmetode atau dasar analisis yang antarayang dilakukan dapat dengan menelitilain berbasis pada teori perundang-pasal demi pasal secara keseluruhan atauundangan,fokus terhadap pasal-pasal tertentu it.Keempat,Metodedalammenganalisa dapat disesuaikan denganyangtujuan yang telah ditetapkan sebelumnyadikandung dalam peraturan perundang-misalnya apakah dasar pembentukannyaundangan,peraturansudah sesuai, apakah fungsi maupunperundang-undangan, serta hak mengujimateri muatannya sudah sesuai, apakahterhadap peraturan perundang-undangandayaefektivitasLalu apa saja langkah yang harusgunayangmemadaidalampelaksanaannya dan lain sebagainya.dilakukan dalam melakukan evaluasi dan5

RechtsVinding OnlineSebagaimana telah digambarkandibentuk mempertimbangkan pandangansebelumnya kajian hasil evalusi danhidup, kesadaran, dan cita hukum yanganalisis terhadap peraturan perundang-meliputi suasana kebatinan serta falsafahundangan terkait ini dapat menjadi bahanbangsa Indonesia yang bersumber daripenyusunan landasan filosofis dan yuridisPancasila dan Pembukaan Undang-UndangpembentukanDasar Negara Republik Indonesia Tahunperaturanperundang-undangan pada bab Naskah asi RUU dan sebagai bank datamenggambarkan bahwa peraturan yangperaturan perundang-undangan terkaitdibentuk untuk mengatasi permasalahanyang akan sangat berguna dalam proseshukum atau mengisi kekosongan hukumpembahasan pasal demi pasal baik didengan mempertimbangkan aturan yanginternal alat kelengkapan dewan yangtelah ada, yang akan diubah, atau yangmengusulkan maupun dalam tahapanakan dicabut guna menjamin kepastianpembahasan tingkat I dengan Pemerintah.hukum dan rasa keadilan kanalasanyangmenggambarkan bahwa peraturan yang*Perancang Peraturan Perundang-udangan Madya Bidang Ekkuinbang Pusat Perancangan Undang-Undang,Badan Keahlian DPR RI. Email: zaha.alin@gmail.com atau khopiatuziadah@dpr.go.id6

terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan disusun. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang .

Related Documents:

batasan masalah bahwa 1) peraturan perundang-undangan nasional. 2) tata urutan peraturan perundang-undangan. 3) proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 4) sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi rakyat. 5) kesadaran dalam mematuhi peraturan/undang-undang. 6) pemberlakuan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. 7. Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman 8. Peraturan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) .

mencapai gelar sarjana hukum serta sebagai bentuk sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan. Sebuah gagasan untuk penguatan baik pada struktur hukum maupun kelembagaan pada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Fokus penulisan ini membahas mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan saat ini (ius

A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan . 11 H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 135-136. . 18 Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, Hal 71. 18 .

a. peraturan tertulis, pengertian “aturan tertulis” adalah sebagai lawan dari “aturan tidak tertulis” yang lebih terkenal dengan istilah “hukum adat” atau “hukum kebiasaan. peraturan tertulis juga berarti peraturan yang mempunyai bentuk atau format tertentu. Selain tertulis peraturan perundang-undangan juga harus

Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111

Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjelaskan gambaran umum dan ilustrasi normatif tentang Sumber Daya Manusia IAIN Ambon yang terdiri dari; peraturan rekrutmen dan seleksi, peraturan promosi jabatan, peraturan pelatihan dan pengembangan, peraturan kompensasi, peraturan terminasi/pemutusan hubungan kerja, peraturan

S1 Akuntansi Pendidikan Profesi: PPAk S2 Magister Science, Magister Terapan S3 Ilmu Akuntansi Pendidikan IAI: KAPd. dan KASP Asosiasi Profesi Akuntansi: IAPI dan IAMI Asosiasi Profesi lain terkait akuntansi dan Internasional –Internal Auditor, CISA, ACCA, CMA, CIMA, CPA Negara lain Asosiasi Profesi PPAJP Kemenkeu Kemendiknas - DIKTI BNSP OJK Internasional .