RENCANA STRATEGIS - Kemendag

RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015 - 2019

Kementerian Perdagangan Republik IndonesiaJl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 27/M-DAG/PER/4/2015TENTANGRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGANTAHUN 2015-2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a.bahwa Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaantugas dan fungsi serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance;b.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budayaorganisasi berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas danfungsi Kementerian Perdagangan harus berlandaskanpada perencanaan strategis;c.bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunanjangka menengah di bidang perdagangan dapat berjalansecara efektif dan efisien, diperlukan suatu perencanaanpembangunan 5 (lima) imaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentangRencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun2015-2019;Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor an Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor 27/M-DAG/PER/4/20154.Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);7.Undang-Undang Nomor 39 publikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916);8.Undang-undangNomorPerdagangan (Lembaran7Tahun2014tentangNegara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5512);9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor97, Tambahan Lembaran Negara Republik 0tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 134Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 273);11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan MenteriKabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;12.PeraturanPresidenNomor165 Tahun2014tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (LembaranNegara Republik Tahun 2014 Nomor angkaTahun2015MenengahtentangNasionalTahun 2015-2019;14.2015tentangOrganisasi Kementerian Negara(LembagaRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);PeraturanPresidenNomor7TahunNegara

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor omor31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perdagangan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANASTRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015 2019.Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 20152019 Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebutRencana Strategis Kementerian Perdagangan adalahdokumen perencanaan Kementerian Perdagangan untukperiode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampaidengan tahun 2019.2- Kementerian Perdagangan adalah Kementerian yangmenangani urusan pemerintahan di bidang perdagangan.3.Menteri adalahperdagangan.MenteriyangmembidangiurusanPasal 2Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal anadimaksud dalam Pasal 2 merupakanpenjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, danprogram yang akan dilaksanakan oleh KementerianPerdagangan pada tahun nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomanbagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangandalam menyusun rencana strategis dan rencana kerjadari masing-masing unit kerja.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015Pasal 4(1)Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan terhadappelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja darimasing-masing unit kerja yang berpedoman padaRencana Strategis Kementerian Perdagangan.(2)Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanRencana Strategis Kementerian Perdagangan.Pasal gundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 April 2015MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.RACHMAT GOBELSalinan sesuai dengan aslinyaSekretariat JenderalKementerian Perdagangan R.I.Kepala Biro Hukum,LASMININGSIH

LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 27/M-DAG/PER/4/2015TENTANGRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019BAB 1BAB 2BAB 3PENDAHULUAN1.1Kondisi Umum1.2Potensi dan PermasalahanVISI MISI DAN TUJUAN2.1Visi2.2Misi2.32.4TujuanSasaran StrategisARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DANKERANGKA KELEMBAGAANBAB 43.13.23.3Arah Kebijakan dan Strategi NasionalArah Kebijakan dan Strategi Kementerian PerdaganganKerangka Regulasi3.4Kerangka KelembagaanTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.14.2BAB 5Target KinerjaKerangka PendanaanPENUTUPLAMPIRAN1. Matriks Target Pembangunan Tahun 2015-20192. Matriks Kerangka RegulasiMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat JenderalKementerian Perdagangan R.I.Kepala Biro Hukum,LASMININGSIHRACHMAT GOBEL

KATA PENGANTARKondisi perekonomian Indonesia, khususnya sektor perdagangan sangat eratkaitannya dengan dinamika perekonomian global dimana dapat dilihat bahwapertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun terakhir dipengaruhi olehkinerja perekonomian Amerika Serikat, melambatnya pertumbuhan investasi diTiongkok, dan stagnasi perekonomian Uni Eropa dan Jepang. Namun demikian,kedepannya perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh melebihi ekspektasiyang diperkirakan oleh Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi negaranegara berkembang rata-rata sebesar 4,8 persen. Sedangkan pemerintahmemperkirakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama limatahun ke depan berkisar pada angka 7 persen.Sebagai salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian nasional,peran sektor perdagangan akan semakin penting dalam mendorong perbaikaniklim perdagangan dalam negeri dan pertumbuhan perdagangan luar negeri.Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor perdagangantelah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019yang merupakan acuan utama dalam melaksanakan program pembangunansektor perdagangan selama periode 2015-2019 sebagai bagian dari Pemerintahmewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan bangsa yangberkepribadian dalam kebudayaan.Dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, RencanaStrategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebutRenstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019, disusun sebagaipenjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden,Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, khususnya dalam mendukungsasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi denganmemperkuat peran Indonesia dalam kerja sama perdagangan engembangkankapasitasperdagangan nasional.Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka arah kebijakandan strategi pembangunan sektor perdagangan 2015-2019 difokuskan pada 3(tiga) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu:(1) Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yangberkelanjutan; (2) Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh danberkualitas; serta (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektorperdagangan. Ketiga misi yang menjadi pilar Kementerian Perdaganganselanjutnya dijabarkan dalam 14 tujuan dan 24 sasaran yang meliputi sektorperdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negri, dan sektorpernunjang.Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, KementerianPerdagangan memiliki 8 arah kebijakan, yaitu: (1) Mengamankan pangsa ekspordi pasar utama; (2) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif danhub perdagangan internasional; (3) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;

(4) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produknasional; (5) Meningkatkan kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);(6) Meningkatkan perlindungan konsumen; (7) Meningkatkan efisiensi sistemdan distribusi logistik; dan (8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usahaperdagangan. Kedelapan arah kebijakan tersebut kemudian diimplementasikanmelalui 10 program dan 72 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing unit kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkansebelumnyaTujuan dan sasaran strategis agenda pembangunan nasional di sektorperdagangan tentunya dapat diwujudkan melalui dukungan dan kerja keras darisemua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit kerja diHngkungan Kementerian Perdagangan agar melakukan koordinasi secara aktifdan efektif dengan seluruh pihak terkait sehingga tujuan dan sasaranpembangunan sektor perdagangan 2015-2019 dapat diwujudkan dengan baikdan optimal.Semoga Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019 dapat berguna bagisemua pihak yang terkait dalam membangun sektor perdagangan bagikesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Jakarta,7April 2015Menteri Perdagangan Republik IndonesiM'RACHMAT GOBEL

(4) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produknasional; (5) Meningkatkan kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);(6) Meningkatkan perlindungan konsumen; (7) Meningkatkan efisiensi sistemdan distribusi logistik; dan (8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usahaperdagangan. Kedelapan arah kebijakan tersebut kemudian diimplementasikanmelalui 10 program dan 72 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing unit kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkansebelumnyaTujuan dan sasaran strategis agenda pembangunan nasional di sektorperdagangan tentunya dapat diwujudkan melalui dukungan dan kerja keras darisemua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit kerja diHngkungan Kementerian Perdagangan agar melakukan koordinasi secara aktifdan efektif dengan seluruh pihak terkait sehingga tujuan dan sasaranpembangunan sektor perdagangan 2015-2019 dapat diwujudkan dengan baikdan optimal.Semoga Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019 dapat berguna bagisemua pihak yang terkait dalam membangun sektor perdagangan bagikesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Jakarta,7April 2015Menteri Perdagangan Republik IndonesiaRACHMAT GOBEL