POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN
POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEANOLEH1. ABUL NIZAM AL-ZANZAMI2. CAHAYA SEPTIADI RAHMAN:201310360311111201310360311066Dosen Pembimbing : Gonda YumitroMata Kuliah : Teori Hubungan InternasionalAbstrack:Perubahan konsep dan orientasi politik luar negeri Jepang tidak terlepas dari dinamika politikinternasional pada Perang Dunia II yang mana militer menjadi focus utama arah politik luar negeriJepang yang kemudian membawa pada kehancuran ekonomi Jepang pada berakhirnya Perang DuniaII dan juga tanggapan-tanggapan dari negara-negara Asia pada umumnya Asia tenggara (ASEAN)khususnya mengenai kekejeman Jepang pada Perang Dunia II. Perubahan orientasi politik luarnegeri Jepang dari militer menuju ke peningkatan dan pembangunan ekonomi Jepang merupakandoktrin yang datang dari pemikiran-pemiran dasar dari pada para pemimpin jepang itu sendiri yangkemudian diejawantahkan pada kebijakan luar negeri Jepang yang tidak lagi berfokus pada militernamun lebih kepada ekonomi. Perubahan orientasi ini juga yang kemudian mempengaruhi politikluar negeri Jepang terhadap ASEAN yang mana dilihat dari kebijakan luar negeri Jepang denganpembentukan ASEAN-Japan forum pada 1997 hingga ASEAN-Japan Comprehensive EconomicPartnership (AJCEP) pada 5 November 2012 di Phnom Penh. Hasil yang kemudian dicapai olehJepang dan ASEAN sangat begitu signifikan baik dari aspek perdagangan maupun investasiKeyword : Politik Luar Negeri Jepang, ASEAN-Japan Forum, AJCEP, Perdagangan, Investasi
PENDAHULUANLATAR BELAKANGSangat sulit melepaskan ingatan jepang selaku penjajah dalam pikiran orang AsiaTenggara hingga saat ini. Bahkan era penjajahan jepang masih meninggalkan sisanya dalambentuk tuntutan wanita-wanita Asia Tenggara yang dijadikan sebagai penghibur (jugun ianfu) dimasa pendudukan Jepang. Di samping itu, orang-orang Asia Tenggara sempat mengalami masapenjajahan Jepang nyaris tidak mungkin melupakan penderitaan mereka saat berada dalampenjajahan jepang yang sangat demikian brutal. (Cipto 2010)Oleh karena itu, Jepang adalah salah satu negara yang sangat berkesan dan tidak dapatdilupakan bagi hampir seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kesan yang kemudianmenjadi ingatan sejarah bagi hampir seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yakniJepang dianggap sebagai saudara tua dari negara-negara dikawasan Asia pada umumnya danjuga negara penjajah yang paling kejam dibandingkan dengan negara-negara colonial lain yangmelakukan aktivitas kolonial di kawasan Asia Tenggara.Perilaku kejam yang dilakukan oleh Jepang pada PD II bukan saja dirasakan oleh negaranegara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Cina dan Korea pun merasakan hal serupa. Kunjunganyang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang ke kuil Yasukuni mendapat protes keras darimasyarakat Cina dan Korea Selatan yang menganggap kunjungan tersebut merupakan kunjunganuntuk memuliakan “Sejarah Agresi Militer” Jepang.Melansir berita RepublikaOnline.com pada kamis 26 desember 2013. Juru bicaraKementrian Luar Negeri Cina di Beijing Qin Gang mengatakan “kami sangat memprotes danmengutuk keras tindakan yang pemimpin Jepang itu, Inti dari kunjungan pemimpin Jepang kekuil Yasukuni adalah mempercantik sejarah agresi militer Jepang dan pemerintahan kolonial”.Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwasanya kuil yasukuni merupakan wilayahpersengketaaan antara Jepang, Cina dan Korea. Menurut Jepang kuli Yasukuni merupakanmonument bersejarah sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang menjadi korban dari“Agresi Militer” Jepang, sedangkan menurut Cina dan Korea kuil Yasukuni merupakan
monument yang menjadi bukti dari kekejaman Jepang pada PD II yang memakan korban wargaCina dan Korea.Dari berbagai tanggapan di atas ini yang kemudian telah sampai pada persepsi umumbahwasanya jepang merupakan negara yang sangat tidak bermoral dan sulit untuk dimaafkankarena kekejaman yang dilakukan pada maasa PD II. Walaupun pemerintah Jepang selaluberusaha untuk menghapus persepsi tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan tetapmentaati konstitusi yang melarang Jepang mempersenjatai diri. (Cipto 2010)Dengan upaya tidak mempersenjatai diri ini yang kemudian membuat konsepsi politikluar negeri dari Jepang berubah yang tidak lagi di bidang mliter namun lebih memfokuskan padapeningkatkan di bidang ekonomi yakni peningkatan perdagangan dan investasi terhadap ASEANyang merupakan dasar doktrin yang datang dari pemikiran dasar para Perdana Menteri Jepang itusendiri.RUMUSAN MASALAH :Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah padabeberapa pertanyaan. Sebagai berikut :1. Bagaimana konsepsi politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN pasca Perang Dunia II?2. Apa saja kebijakan luar negeri Jepang terhadap perdagangan dan investasi di ASEANpasca Perang Dunia II?
PEMBAHASAN1. POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN PASCA PERANGDUNIA IIPolitik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil dari perpaduan danrefleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional.Demikian pula politik luar negeri Jepang. Sebagiamana yang sedikit sudah dijelaskan di ataspada bagian pendahuluan perubahan konsepsi politik luar negeri Jepang didasari pada akibat darikekalahan agresi militer Jepang pada Perang Dunia II.Pengalaman sejarah kelam Jepang ini yang kemudian dipake oleh para pemimpin Jepangdalam membuat konsepsi Politik Luar Negeri dari Jepang. Perubahan politik luar negeri Jepangtidak lagi memfokuskan pada peningkatan di bidang militerr namun lebih memfokuskan padapeningkatkan di bidang ekonomi dengan adannya berbagai doktrin-doktrin dari para pemimpinjepang setelah Perang Dunia II diantaranya adalah Doktrin Yoshida, Doktrin Fukuda dan DoktrinMiyazawa.Sejak empat puluh tahun pertama sejak bom atom dijatuhkan ke Nagasaki dan Hiroshimapolitik luar negeri Jepang ditentukan secara langsung dan tidak langsung oleh pemikiranpemikran dasar dari Perdana Menteri Shigeru Yosida. Pengalaman perang melawan sekutu jugamembuat Yoshida sangat berhati dalam dalam menentapkan prioritas politik luar negerinya. Halini dibuktikan dengan penolakan dari Jepang atas ajakan Amerika untuk ikut serta dalamperjanjian keamanan kolektif pada Perang Dingin karena tidak sesuai denga tema sentral politikluar negeri Jepang di bawah kepemimpinan Yoshida yang terfokus pada pembangunan ekonomidalam negeri sehingga pemberlakuan pasal 9 kontitusi (melarang Jepang menjadikan perangsebagai politik luar negerinya) Jepang yang kemudian dipake oleh Yoshida untuk menolaksemua tindakan yang mengarhkan Jepang pada tindakan politik luar negerinya yang berunsurmiliter. Sikap keras yang dilakukan oleh Yoshida pada Perang Dingin ini kemudianmembuahkan hasil. Secara politik Jepang memasuki masa stabilitas yang sangat mendukugpembangunan ekonomi. Secara ekonomis Jepang juga akhirnya tumbuh menjadi kekuatanekonomi yang setara dengan perekonomian Barat. (Cipto 2010)
Doktrin yoshida, secara umum merupakan perbaikan dan pembangunan ekonomi sebagaitema sentral dalam menjalankan misi politik luar negeri dari Jepang itu sendiri. KehancuranJepang pada masa Perang Dunia II menjadikan urusan pembangunan ekonomi menempati urutanpertama dalam pemikiran pemikiran para pengambil keputusan luar negeri Jepang.Sepanjang dekade 50-an hingga 60-an jepang mulai mengalirkn bantuan ekonominya keAsia Tenggar sekaligus juga upaya untuk memberikan kompensasi bagi negara-negarajajahannya di Asia Tenggara dan Jepang ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satupasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya sediri disesuaikan dengan kebutuhanstrategi ekspornya. Mengingat negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negaranegara miskin yang menjadi basis pasar Jepang dikarenakan jumlah penduduk yang banyak.Selain itu peningkatan hubungan Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara menjadi bagianutama untuk menjalankan industry-industri dalam negeri Jepang itu sendiri, sebagai contohseperti yang disampaikan Cipto (2010) “meningkatnya kebutuhan jepang akan energy, baikminya maupun gas alam, membuat hubungan Jepang dan Indonesia semakian kuat. Indonesiamenjamin kebutuhan energy Jepang dan otomatis mendaptkan lebih banyak bantuan luar negeridisbanding negara lain di Asia Tenggara”.Akat tetapi, bantuan yang kemudian diberikan oleh negara-negar Asia Tenggara sepertihalnya Indonesia tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian diberikan oleh Jepangsehingga menimbulkan pergolakan politik yang bisa dikatakan sangat panas yakni denganmunculnya bebragai demonstran anti-Jepang. Sala satunya ada di Jakarta.Bukan pengambil kebijakan namanya kalau tidak belajar dari pengalaman masa lalu.Begitu pula Jepang dengan melihat pergolakan politik yang kian memanas ini yang kemudianmembuat Perdana Menteri Jepang pada saat itu Takeo Fukuda untuk memperbaiki hubungandengan ASEAN, seiring dengan adanya kejatuhan Amerika di Vietnam.Fukuda melancarkan heart-to-heart diplomacy (Doktrin Fukuda) untuk kembalimemperkuat hubungan Jepang dengan ASEAN. Tentu bukan tidak mungkin untuk menarikASEAN sudah pasti harus ada tawaran yang kemudian diberikan lagi kepada ASEAN yaknibantuan sebanyak satu juta dolar Amerika yang kemudian hubungan ASEAN dan Jepang
kembali terjlin erat. Mengingat ASEAN pada saat itu juga membutuhkan kekuatan sebagaipelindung setelah kehancuran Amerika di Vietnam. (Cipto 2010)Disamping peningkatan dan pembangun ekonomi Jepang setelah Perang Dinginsebagaimana yang menjadi prioritas politik luar negeri Jepang pada masa kepemimpinanYoshida sebagi doktrinnya, namum pada doktrin yang dilakukan oleh Fukuda pada masakepemimpinnya bukan saja berfokus pada peningkatan dan pembangunan ekonomi namun jugapada peningkatan hubungan diplomatic antara Jepang dan negara-negara ASEAN.Sedangkan untuk doktrin miyazawa sendiri, secara umum bukan cuman memfokuskanpada prioritas pembangunan ekonomi namun jauh lebih kompleks yakni juga menyangkutdengan keamanan di kawasan Asia pada umumnya dan Asia Tenggara khsusnya. Sebagaimanasejak diadakanya kerja sama yang dilakukan Jepang dan Asia Tenggara, jepang mempunyaitanggung jawab penuh sebagai kekuatan baru untuk melindungi Asia Tenggara selepas perginyaAmerika, bukan hanya berfokus pada peningkatan dan pembangunan ekonomi namun jugamengenai keamanan.Doktrin miyazawa ini sebenarnya datang dari dalam public Jepang itu sendiri kemudiandipraktekan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu yakni Kiichi Miyazawa pada pertemuan diASEAN Regional Forum (ARF). Shinto Ishihara, mantan anggota Parlemen Jepang dan walikotaTokyo pada tahun 1999 hingga 2012 menyatakan bahwasa “Jepang harus mulai meningkatkantanggung jawabnya untuk mengembangkan kawasan di Asia pada umumnya”. Sedangkanmenurut Kazuo Ogura, duta Jepang di Korea pada tahun 1993 bahwasanya “Jepang dan Asiadapat bekerja sama menciptakan teori Kapitalise Asia”. Kedua pernyatan ini dilatar belakangiperbedaan presepsi antara Amerika dan Jepang yang menimbulkan pertikain perdagangan olehkritikan setelah berakhirnya perang dingin yang dilakukan Amerika terhadap Jepang yangseharusnya tidak sekedar membantu Amerika dengan “check book diplomacy”. Pandangan laindatang dari seorang ilmuwan social terkemuka yang dikenal sebagai “Max Webber”nya Jepang,Yasuke Murakami yang mengatakan bahwasanya “Amerika sedang memasuki senja sejarahnya.Menurut Murakami, kebangkrutan tradisi pemikiran barat ini menjadi jelas sejalan dengankuatnya tradisi pemikiran jepang yang tidak sepenuhnya berakar pada pemikiran barat”. (Cipto2010)
Gelombang pro-Asia dari kalangan intelektual ini yang kemudia menjadi dasar bagidoktrin yang dilakukan oleh Perdan Menteri Jepang Kiichi Miyazawa untuk membaicarakan halyang lebih serius mengenai isu-isu keamanan yang kemudian dibangun melalui dialog di ARFyang dilakukan oleh ASEAN dengan mitra dialognya antalain Jepang, Cina dan Korea Selatan.Akan tetapi bukan berarti Jepang menghapus Amerika dalam konsepsi keamanan yang dibangunmelalui dialog di ARF namun tetap memasukan Ameika didalamnya karena pengalaman Jepangdi masa lalu.2. KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PERDAGANGAN DANINVESTASI DI ASEAN PASCA PERANG DUNIA IIApa itu kebijakan luar negeri? Sejak dulu gagasan mengenai kebijakan luar negeimengacu pada bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan actor-aktor global lainnya, namundefinisi ini memliliki keterbatasan-keterbatasan dalam dunia yang kompleks saat ini. Bahkan kinitidak ada defini tunggal dari kebijakan luat negeri.Seperti yang diungkpakan oleh Mansbach dan Rafferty (2012) Sebagian pengamatmengkonsepsikan kebijakan luar negeri sebagi sebuah sistenm kelembagaan dan tindakan dantindakan tindakan yang kompleks yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara-negara danmembiarkan negara mereka sendiri beradaptasi dengan lingkungan global. Berdasrkanpenjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan luar negeri menyangkut dengankonvensi input dan output yang terjadi akibat dari ada factor yang membentuk tindakan suatunegara.Dengan kata lain dalam hal ini kebijakan luar negeri yang di buat oleh jepang terhadapASEAN dalam tidak terlepas dari dinamika politik luar negeri ASEAN pasca Perang Dunia IIdipengaruhi oleh kekalahan milter Jepang dari sekutu Amerika pada Perang Dunia II yang tidaklagi memfokuskan pada peningkatan militer namun lebih memfokuskan pada peningkatan danpembangunan ekonomi. Sebagaimana yang telah sedikit banyak dijelaskan dibagian pembahasanpertama mengenai konsepsi politik luar negeri Jepang yang berorientasi pada bidang ekonomisebagai hasil dari pemikiran dasar para pemimpin Jepang dengan doktrin-doktrin seperti doktirnYoshida, doktrin Fukuda dan doktrin Miyazawa maka pada bagian pembahasan ini lebih
mengarah pada kebijakan luar negeri yang diambil oleh Jepang terhadap ASEAN pasca PerangDunia II dari aspek perdagangan dan investasi.Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kebijakan-kebijakan Perdana MenteriJepang terhadap ASEAN yang banyak menekankan demiliterisasi Jepang. Sebagai contohyaitu pidato dari Perdana Menteri Suzuki Zenko pada Januari 1981 di Bangkok.Dalam pidatonya, Suzuki menyampaikan bahwa Jepang tidak akan memainkan perandalam militer di dunia internasional. Kedua, Forum ASEAN-Jepang yang pertama pada tahun1977 sampai dengan yang ke-12 tahun 1990. Pada Forum ASEAN-Jepang yang pertama sampaidengan yang ke-12 tersebut. Fokus kerjasama keduanya adalah pada bidang ekonomi,perdagangan dan investasi.Daria aspek perdangan, pada dasarnya blok perdagangan mempunyai beberapa hal yangharus diperhatikan oleh negara-negara yang mengadakan kerja sama sehingga kerja sama yangdiharapkan mampu meningkatkan kesejateraan ekonomi bagi negara-negara yang melakukankerja sama pada aspek perdagangan, anta lain sebagaimana yang dikemukakan Afadlal et al.(2011) : (1) pada blok perdagangan, perdagangan akan meciptakan perdagang (trade creation)dengan membolehkan produk leih murah dari anggota blok perdagangan menggantikan produkdomestic yang lebih mahal, (2) atau justru blok perdagangan akan mengalihkan perdagangan(trade diversion) dengan menggantikan impor dari intra blok dengan impor dari luar yang lebihmurah ketika keduanya menghadai tariff yang sama. Sehingga keseimbangan antara tradecreation dan trade divertion harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan yang merupakanfactor utama untuk menciptkan kesejahteraan dari blok perdagang tersebut. Dengan begitu makasetiap blok perdagangan yang diciptakan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama padatujuannya adalah sama yakni menciptakan kesejahteraan dibidang ekonomi begitu pun Jepangdan ASEAN.Sedangkan dari aspek investasi, Afdlal et al. (2011) berpendapat bahwasanyapeningkatan investasi adalah komponen kunci pembangunan ekonomi dan menjadi sasaran utambagi negara-negara yang menjalani kesepakatan dalam blok investasi. Dengan demikian makadapat disimpulkan bahwasanya investasi pada dasarnya merupakan motor utama yang jugamenjadi pendorong untuk menaikan pendapatan suatu negara yang mengadakan blok investasiseperti halnya Jepang dan ASEAN.
Kerjama antara Jepang dan ASEAN pertama kali dilakukan sejak tahun 1973 denganmembangun hubungan informal antara kedua negara yang kemudian menjadi embrio bagihubungan formal dengan dibentuknya ASEAN-Japan Forum pada Maret 1997. Semenjak ituhubungan Jepang dan ASEAN mengalami kemajuan yang cukup berarti dengan semakin luasdan dalamny cakupan kerja sama, termasuk di bidang politik keamanan, ekonomi dan keuangan,serta social budaya. Hubungan ini menjadi semakin kuat dengan ditandatanganinya “TokyoDeclaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the new Millenium”dan diadopsinya “ASEAN-Japan Plan of Action” pada ASEAN-Japan Commemorative Summityang berlangsung selama 11-12 Desember 2003 di Tokyo.Dua dokumen ini yang kemudian menjadi cetak biru dan pedoman dalam menggerakkanhubungan Jepang dan ASEAN ke depan dan sekaligus mencerminkan komitmen kedua belahpihak untuk membangun kerja sama yang komprehensif dan jangka panjang di abad ke-21.Jepang dan ASEAN selama bertahun-tahun merupakan mitra dagang yang penting dan terusmemperdalam dan memperluas hubungan dagang mereka. Hal ini tercermin dariangkaperdagangan yang meningkat terus sebagimana data terakhir yang dikeluarkan Japan TariffAssociation yakni US 173,1 miliar tahun 2007 menjadi US 211,9 miliar tahun 2018, yangberarti naik 22,1 persen. Sebagai pasar penting ASEAN ke Jepang juga meningkat 22,8 persen,dari US 87,9 menjadi US 107,1. (Afadlal et al. 2011)Dengan demikian maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Afadlal et al (2011)maka dengan melihat peningkatan yang dihasilkan dari blok perdagangan yang dicptakan olehJepang dan ASEAN sangat-sangat memperhatikan hal yang menjadi dasar untuk mencapaikesejateraan ekonomi dari aspek perdagangan yakni trade creation dan trade diversion yangmana mengalami peningkata yang begitu signifikan.Perkembangan di aspek perdagangan dari kerja sama Jepang dan ASEAN begitu sangatsignifikan namun tidak untuk aspek investasi yakni investasi langsung dari Jepang. Bahkanselama periode 2006 sampai 2008, investasi dari Jepang mengalami penurunan, yaitu dari US 10,2 miliar tahun 2006, kemudian turun menjadi US 8,3 miliar tahun 2017 dan turun lagimencapai US 7,1 miliar tahun 2008 sebagaimana data yang dikeluarkan oleh KementerianKeuangan Jepang. Meskipun demikian Jepang yang mengambil 12 persen dari total investasiyang masuk, masih menduduki posisi investor kedua terbesar yang ada di kawasan Asia
Tenggara setelah Uni Eropa yang berada di posisi pertama dengan mengambil porsi 22,1 persen.(Afadlal et al. 2011)Data yang tertera diatas menunjukan sisi kelemahan yang dihasilkan dari pembentukanblok investasi Jepang dan ASEAN yang pada investasi pada dasarnya merupakan salah satumotor pengerak dari pendapatan ekonomi suatu negara yang dihasilkan dari blok investasiwalaupun masih investasi Jepang berada pada posisi kedua dari investor yang berada di kawasanASEAN.Selebihnya para pemimpin Jepang dan ASEAN telah menandatangani deklarasi bersamaASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) pada 5 November 2002 diPhnom Penh dan disusul dengan Framework for CEP pada 8 Oktober 2003 di bali. PelaksanaanAJCEP, termasuk kemungkinan perdagangan bebas, akan dicapai menjelang tahun 2012 denganmengingat tingkat ekonomi dan sector yang sensitive di tiap-tiap negara, termasuk membolehkankelonggaran lima tahun negara anggota baru ASEAN. Untuk mencapai AJCEP yang lebihkomprehensif, maka Jepang dan ASEAN sepakat untuk menciptakan Economic PartnershipAgreement (EPA) yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antarnegaranegara Asia dan juga bukan sekedar pada aspek perdagangan dan investasi namun juga padamigrasi. (Afadlal et al 2011)Dengan melihat kembali apa yang kemudian telah dicapai oleh Jepang dan ASEAN padaASEAN-Japan Forum maka pada EPA ini dapat dikatakan bahwasanya kerjasama ini akan lebihkomprehensif dengan artian akan menciptakan sebuah kemudahan tanpa sekat yang menjadihambatan pada ASEAN-Japan Forum. Sebagai contoh
POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN OLEH : 1. ABUL NIZAM AL-ZANZAMI 201310360311111 2. CAHAYA SEPTIADI RAHMAN 201310360311066 Dosen Pembimbing : Gonda Yumitro Mata Kuliah : Teori Hubungan Internasional Abstrack : Perubahan konsep dan orientasi politik luar negeri Jepang tidak terlepas dari dinamika politik
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS-AKTIF DALAM MERESPON ISU ROHINGYA 60 A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Rohingya 61 B. Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 71 BAB V: PENUTUP 77 A. Kesimpulan 77 B. Saran 78 DAFTAR PUSTAKA 80 LAMPIRAN 84
mengenai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami pola yang berbeda-beda tiap rezimnya dalam memandang dan menjalankan politik luar negerinya terhadap konflik israel-Palestina, baik yang
selayang pandang politik luar negeri indonesia masa megawati sp berlangsung tahun 2001 – 2004 kebijakan pembelian pesawat sukhoi su-27/ su-30 & helikopter mi-35 dari rusia krn “ngambek” terhadap embargo militer as fasilitator / mediator konflik semenanjung korea (ketegangan korut vs korsel)
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004
negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, baik sebagai policy maupun actions. Dalam konteks ini, dinamika persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia dinilai akan sangat mempengaruhi attitude dan behaviour masyarakat internasional dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan politik negara lain terhadap Indonesia.
POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM A. Politik 1. Konsepsi Politik Untuk memahami konsep Politik Pendidikan Islam, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi politik. Menurut Suys, politik adalah perebutan kekuasaan. Menurut Jouseph Roucek, untuk masalah pusat, politik adalah distribusi dan kontrol kekuasaan.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap One China Policy” di bawah bimbingan Drs. Patrice Lumumba, MA. selaku pembimbing I dan Agussalim S.IP., MIRAP. selaku pembimbing II pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian ini .
R&D projects, but there are doubts on how many innovations have effectively gone to the market. The mid-term evaluations show outputs and results coming out of collective actions and support to regional filières and clusters. 2011 is the first year with outputs in the field of
