Bab 2 KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN DAN PERSPEKTIF TEORI .

Bab 2KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN DANPERSPEKTIF TEORI YANG DIPAKAIDALAM KAJIAN INIIntroduksiSebagaimana dikemukakan dalam Bab sebelumnya, pada masa-masaawal era Indonesia post-Soeharto, di Pekalongan terjadi fenomenayang sangat unik dan menarik. Di kota yang dikenal sebagaimasyarakat Santri dan sebagai komunitas basis Islam Tradisionalis ini,ada beberapa orang Kiai yang ditinggalkan santri-santrinya. Bahkan, diantara beberapa Kiai yang mengalami situasi dan kondisi seperti itu,ada dua Kiai besar—Kiai Tohir dari Keradenan, Kecamatan PekalonganSelatan dan Kiai Munawir dari Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara,yang sampai kehilangan kewibawaan.Kiai-Kiai yang pada masa-masa sebelumnya sangat dihormati,disegani, dan kharismatikanya dapat “membius” umat tersebut, karenasikap politiknya yang dinilai tidak sejalan dengan harapan umatnya,dan dinilai telah menyimpang dari garis organisasi dan pemimpinnya:Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid [GusDur], akhirnya ditinggalkan umatnya. Bahkan, lebih dari itu,sebagaimana disitir pada Bab sebelumnya, nama mereka pun dijadikanbahan ejekan dan bulan-bulanan dalam aksi-aksi massa di jalanan!.Dari proposisi di atas, nampak jelas bahwa, fenomena ini terjadidalam ranah (ajang kehidupan) politik [praktis] yang berbasis padakehidupan keagamaan, Islam. Sebagaimana telah dikemukakan padaBab sebelumnya juga, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999,45

Perlawanan Politik Santriaktivis dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di KotaPekalongan—yang, diakui atau tidak, terinspirasi oleh aksi-aksi aliansiMega-Bintang yang dipelopori Mudrich M. Sangidoe di Solo, dalamkampanyenya menyerukan yel-yel yang bernada sangat melecehkankedua Kiai tersebut. Dalam arak-arakan kampanye di jalanan, merekamenyanyikan lagu Qasidah Zaman Wis Akhir yang syairnya digantidengan kata-kata lain untuk mendiskreditkan kedua Kiai tersebut:“Zaman wis akhir. Aja melu Tohir, aja melu Nawir, marga kabeh wispadha kenthir” (yang terjemahan bebasnya: Zaman sudah berakhir,jangan ikut Tohir, jangan ikut Munawir, karena keduanya sudahkehilangan ingatan alias sinting atau kenthir dalam bahasa Jawanya).58Baik dari segi historisitas maupun kejadiannya, fenomenapudarnya kewibawaan Kiai, serta perlawanan politik Santri terhadapKiai di Pekalongan ini sungguh-sungguh unik dan menarik. Fenomenaini menjadi unik, karena sebelumnya, kasus semacam ini belum pernahterjadi; dan kalaupun pernah terjadi dan ada Kiai yang ditinggalkansantri-santrinya, para santri tidak sampai maki-maki (menghujad) SangKiai.59 Kasus ini juga menjadi lebih menarik lagi karena terjadi dilingkungan masyarakat yang berkebudayaan Jawa dan di lingkungankomunitas Islam Tradisionalis—yang secara tradisional sama-samamenabukan perlawanan terhadap “atasan”, apalagi terhadap orangorang yang dihormati seperti Kiai, dengan cara-cara frontal, dan dalambatas tertentu, bisa dibilang keji. Fenomena ini tambah menarik lagikarena terjadi dalam ranah politik [praktis]; sementara Kiai-Kiai yangdilawan tidak memegang jabatan politik.60Wawancara dengan Zurkoni, di Salatiga, Mei 1999. Hal ini jiga dibenarkan oleh K.H.Muhammad Natsir, wawancara, 24 Agustus 2015; Abdullah Martoloyo, wawancara,18-19 Agustus 2015; Muhammad Hadiq, wawancara, 8 Agustus 2015; Kiai ChudzilChos Maksum, wawancara, 21 Agustus 2015; Jacky Zam-zami, wawancara, 22 Agustus2015, dan Nusron Hasa, wawancara, 9 September 2015.59 Lihat Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 139-140; danTurmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKiS. Jogjakarta, 2004, hlm. 133-140.60 Peristiwa serupa juga terjadi di desa Kalibuthak di perbatasan wilayah KabupatenSemarang. Bedanya, pada kasus di desa ini, Kiai yang ditentang (dilawan) memegangjabatan politik sebagai anggota DPRD. Ketika itu, di desa Kalibuthak ada seorang Kiaibernama Abdul Manaf—bukan nama sebenarnya. Kiai ini, sebagaimana lazimnyadalam masyarakat santri, juga menjadi tokoh panutan masyarakatnya. Ia adalah5846

Konsep-konsep yang Digunakan dan Perspektif Teori yang Dipakai dalam Kajian IniDalam perspektif kultural, fenomena ini sebenarnya tidak perluterjadi jika, kedua belah pihak, masing-masing menempatkan diridalam posisi ko-eksistensi, posisi saling membutuhkan. Namun, daripersektif [warga masyarakat] Santri, fenomena ini memang harusterjadi karena sikap dan perilaku Kiai tersebut tak lagi dapat dipahami.Sikap politik para Kiai tersebut dirasa tak lagi merepresentasikan dantidak lagi menyuarakan kepentingan umat; dan secara organisatorismenyimpang dari garis kebijakan organisasi [Nahdlatul Ulama] yangmenaungi. Kiai-kiai itu, meskipun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) yang dipimpin K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telahmembidani lahirnya partai politik baru—Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)—yang diharapkan menjadi “rumah politik” kaum Nahdliyyin,tetap tidak bersedia mengikuti haluan politik yang digariskan PBNUuntuk berafiliasi politik ke PKB.61 Dengan berbagai alasan, merekatetap mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sejakpartai-partai Islam di Indonesia difusikan pada tahun 1973, memangtelah menjadi rumah politik mereka.Meskipun mereka [para Kiai] tetap berafiliasi kepada partaipolitik Islam, dan sebagian [besar] dari politisinya juga kaumNahdliyyin, para Santri di Pekalongan tetap tidak bisa menerimanya.Alasan mereka, selain rekam jejak PPP yang dinilai kurang memuaskanpewaris pesantren yang cukup tua yang ada di desa itu. Setelah reformasi, pak Kiai—meski tidak se-kharismatik Kiai Thohir di Pekalongan—juga kehilangankewibawaannya. Kiai yang sebelumnya cukup disegani oleh warga masyarakat disekitarnya itu, kemudian, juga kehilangan kewibawaannya; namanya juga menjadibahan ejekan. Pada Pemilu 1999, ia terpilih menjadi Anggota Legislatif (DPRD) dariPartai Kebangkitan Bangsa. Tetapi, pada Pemilu Legislatif pada tahun 2004, PKB tidakmencalonkannya lagi karena track-record-nya dinilai kurang baik. Karena PKB tidakmencalonkan lagi, ia pun pindah haluan ke PKPI—Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia. Yang menarik dari kasus ini, menjelang Pemilu Legislatif 2004, di desaKalibuthak muncul gerakan politik untuk melakukan perlawanan terhadap Kiaitersebut. Gerakan politik itu mereka namakan Gerakan Anti-Abdul Manaf, disingkatGAM. Menurut penuturan beberapa orang tokoh(aktivis)nya, pemberian nama gerakanpolitik tersebut terinspirasi oleh gerakan politik yang berkembang di Aceh pimpinanHasan Tiro [ketika itu], yang popular dengan nama: Gerakan Aceh Merdeka disingkatGAM.61 Secara implisit, pendirian Partai Kebangkitan Bangsa oleh tokoh-tokoh NahdlatulUlama menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan dianggap tidak memadailagi untuk dijadikan rumah politik, karena telah terkontaminasi “Virus Orde Baru”.47

Perlawanan Politik Santrikaum Nahdliyyin selama masa Orde Baru, secara historis, PPP jugadianggap bukan “rumah politik pribadi” kaum Nahdliyyin.62 Karenaitu, tarik-ulur kepentingan dan adu argumentasi antara kedua belahpihak pun tak dapat dihindari. Para Kiai berpendapat bahwa, pilihanpolitik dan kebebasan untuk menentukan pilihan politik adalah haksetiap warga negara, tak terkecuali para Kiai. Para Kiai tersebutberpendapat bahwa, selama tidak mengkhianati ideologi politik kaumNahdliyyin—Ahl al-sunnah wa al-jama‟ah, dan selama tidakmencederai komitmen dan menafikan kepentingan umat yang merupakan konstituen, apa pun pilihan politik para Kiai [mestinya] tidak perludipersoalkan. Sementara itu, di pihak lain, para santri (warga masyarakat Santri) berpendapat, meskipun secara pribadi para Kiai mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan dan menentukansikap politiknya sendiri, namun, sebagai public-figur yang eksistensinya tidak terlepas dari keberadaan warga masyarakat Santri, para Kiaiseharusnya tetap merepresentasikan (menjadi representasi) umat yangmenjadi rowang-eksistensial sekaligus sebagai “konstituen”nya.Adu argumentasi kedua belah pihak tersebut, dengan sangatjelas menunjukkan adanya benturan antara hak dan kebebasan pribadi[para Kiai] dengan tuntutan masyarakat yang melingkupi, antarakepentingan individu [para Kiai] dan kepentingan lingkungansosialnya. Di satu pihak, para Kiai bersikukuh pada pendirian dan hakpolitiknya, sementara di pihak lain, para Santri berpendapat bahwa,sebagai public figure dan tokoh panutan, hak dan kebebasan Kiaibukan tanpa batas, karena eksistensinya dalam arena publik selalumengatas-namakan umat. Adalah sebuah kenyataan yang tak dapatdisangkal bahwa, posisi tawar para Kiai dalam kancah politik, misalnya,terletak pada kekuatan umat yang ada di belakangnya. Setinggi apa punpopularitas seorang Kiai, jika tanpa dukungan umat di belakangnya,Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik yang dibentuk oleh OrdeBaru, yang merupakan hasil fusi dari partai-partai politik Islam, pada Tahun 1973.Partai-partai politik yang kemudian difusikan menjadi PPP adalah: Partai NahdlatulUlama (PNU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII), dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Lihat Syamsuddin Haris, PPP danPolitik Orde Baru, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.3-9.6248

Konsep-konsep yang Digunakan dan Perspektif Teori yang Dipakai dalam Kajian Iniakan seperti “singa atau macan ompong”, yang kelihatan gagah,nampak kuat, dan berpenampilan seram, tetapi tidak mempunyaitaring untuk menggigit. Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi diPekalongan tersebut akan dibedah, dianalisis, dan dijelaskan dengankonsepsi teori sosiologi Pierre Bourdieu, dengan dukungan teori elitedan teori hegemoni. Untuk itu, pada Bab ini, secara khusus akanmengelaborasi ketiga teori sosiologi yang dimaksud.Perlu juga ditegaskan di sini bahwa, studi tentang “Pudarnyakewibawaan Kiai, Perlawanan [masyarakat] Santri, dan dampaknyabagi partai-partai politik Islam” di Pekalongan ini mencakupi ataumelingkupi tiga persoalan—“kewibawaan [Kiai]”, “perlawanan [politik]Santri”, dan “partai-partai politik Islam”—yang di dalamnyamengandung tiga konsep utama, yakni: “kewibawaan”, “perlawanan”,dan “partai politik Islam”. Oleh karena itu, sebelum menyajikan uraianelaboratif atas konsepsi-konsepsi teori yang akan dipakai untukmembedah, menganalisa, dan menjelaskan hasil studi ini, ketigakonsep utama tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu. Hal inisangatlah penting, terutama untuk menghindari terjadinya perdebatanyang tidak produktif akibat dari perbedaan penafsiran, yangdikhawatirkan akan mengganggu pemahaman atas hasil studi ini.Juga penting untuk dikemukakan di sini bahwa, dalammasyarakat Jawa yang menjadi konteks terjadinya fenomena ini, istilah“kiai” dan “santri” dipakai dalam beberapa pengertian. Oleh karena itu,selain menjelaskan ketiga konsep utama di atas—“kewibawaan”,“perlawanan”, dan “partai politik Islam”, paparan Bab ini juga akanmenyajikan penjelasan konseptual tentang “Kiai” dan “Santri” dengantujuan yang tak berbeda dengan penjelasan tiga konsep utama, yakniuntuk menghidari kekacauan pemahaman akibat perbedaan penafsiran.Penjelasan Konseptual atas Konsep-konsep yang DigunakanKewibawaan [Kiai]Dalam khasanah teori sosiologi, khususnya dalam sosiologi politik,dikenal istilah-istilah: “kekuasaan”, “kewenangan”, “kewibawaan”, dan49