PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIANOMOR P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020TENTANGPENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANGLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a.bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal59ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memilikikewenangan menyusun Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus;b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3)dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjukoperasional;c.bahwa dengan adanya perubahan arah kebijakanDana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup danKehutananmenjadibagiandalamDanaAlokasiKhusus Fisik Penugasan bidang Lingkungan Hidupdan Kehutanan, perlu menetapkan Penggunaan DanaAlokasi Khusus Fisik Penugasan bidang LingkunganHidup dan Kehutanan;

d dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan tentang Penggunaan Dana Alokasi nan Tahun Anggaran 2020;Mengingat:1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun a1990AlamtentangHayatidanEkosistemnya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor nNegara1999RepubliktentangIndonesiaTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004tentang Penetapan Peraturan Pemerintah han atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor epublikTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

n Keuangan antara Pemerintah Pusat raNomor126,RepublikTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ngRepublikTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ngelolaan2009tentangLingkunganHidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor ntahan Daerah (Lembaran Negara n Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5679);10. Undang-UndangNomor37Tahun2014tentangKonservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara n Negara Republik Indonesia Nomor 5608);11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

-412. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 aran Air (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4161);13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 egaraNomor137,RepublikTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentangRehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran garaNomorRepublik201,IndonesiaNomor 4947);15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor56)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran garaNomorRepublik330,IndonesiaNomor 5798);16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentangPengelolaan Sampah Rumah Tangga dan SampahSejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran garaNomorRepublik188,IndonesiaNomor 5347);17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 omorNegara114,RepublikTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

-518. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 aran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 17);19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);20. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PengendalianPencemaran Udara di Daerah;22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi danTataKerjaKementerianLingkunganHidupdanKehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 713);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURANMENTERILINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANAN TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASIKHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud anjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangantahunan pemerintahan negara yang disetujui olehDewan Perwakilan Rakyat.

nya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.3.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebutDAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepadadaerahtertentudengantujuanuntukmembantu mendanai kegiatan khusus fisik yangmerupakan urusan daerah dan sesuai dengan nBidangLingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnyadisebut DAK Penugasan Bidang LHK adalah dana yangdialokasikan untuk kegiatan khusus yang merupakanurusan daerah untuk pencapaian sasaran prioritasnasional dengan menu yang terbatas dan lokus yangditentukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahankonkuren di bidang lingkungan hidup dan aerahOPDProvinsiyangadalahunsurProvinsipembantu gubernur dan Dewan Perwakilan rintahan konkuren di bidang lingkungan hidupdan/ataukehutananyangmenjadikewenanganDaerah provinsi.6.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tabupati/walikotadanadalahDewanPerwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dibidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yangmenjadi kewenangan daerah ebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

-7menterisebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun san pemerintahan di bidang lingkungan hidup dankehutanan.9.Kementerian adalah kementerian lingkungan hidupdan kehutanan.10. Biro Perencanaan adalah biro perencanaan sekretariatjenderal Kementerian.Pasal 2(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedomanbagi Kementerian, pemerintah daerah provinsi, aan kegiatan yang dibiayai melalui DAKPenugasan Bidang LHK.(2)Peraturan Menteri ini bertujuan elolaan DAK Penugasan Bidang LHK, sertapelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintahdaerah provinsi dan/atau pemerintah nasiantaraKementerian, OPD teknis di daerah provinsi, danOPD teknis di daerah kabupaten/kota an teknis kegiatan yang dibiayai denganDAK Penugasan Bidang an DAK Penugasan Bidang LHK sertamensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK ; dand.meningkatkan penggunaan sarana dan prasaranabidang lingkungan hidup dan kehutanan untukpeningkatan indeks kualitas lingkungan hidupdan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

-8Pasal 3Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:a.penyelenggaraan DAK Penugasan Bidang LHK; danb.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.BAB IIPENYELENGGARAAN DAK PENUGASANBIDANG LHKBagian KesatuUmumPasal 4(1)(2)DAK Penugasan Bidang LHK meliputi:a.sub bidang lingkungan hidup; danb.sub bidang kehutanan.DAK Penugasan BidangLHK sub bidang lingkunganhidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ta yang diserahi tugas dan wewenang,serta bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.(3)DAK Penugasan BidangsebagaimanadimaksuddiselenggarakanolehLHK sub bidang en/Kota yang diserahi tugas dan wewenang,serta bertanggung jawab di bidang kehutanan.(4)Penyelenggaraan DAK Penugasan Bidang LHK di pusatdikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui BiroPerencanaan.(5)Unit organisasi Kementerian sebagai pembina teknisDAK Penugasan Bidang LHK meliputi:a.Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari;b.Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah AliranSungai dan Hutan Lindung;

-9c.Direktorat Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem;d.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan ldanKemitraan Lingkungan;f.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbahdan Bahan Beracun Berbahaya;g.Direktorat Jenderal Pengendalian, Pencemarandan Kerusakan Lingkungan;h.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; dani.Badan Penyuluh dan Pengembangan SumberDaya Manusia.(6)Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalampenyelenggaraan DAK Penugasan Bidang LHK harusmengacu pada dokumen perencanaan yang telahdisepakati dalam perencanaan DAK Penugasan BidangLHK.Bagian KeduaPerencanaanPasal 5(1)Kementerian menyiapkan sasaran dan target kiraan kebutuhan anggaran, dan data pendukungDAK Penugasan Bidang LHK dengan dikoordinasikanoleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.(2)Dalam hal bidang/sub bidang dan lokasi prioritasnasional DAK Penugasan Bidang LHK telah tahRencanaKerjadaerahprovinsi/kabupaten/kota dapat mengusulkan usulanrencana kegiatan sesuai dengan prioritas nasionalkepada Pemerintah.

- 10 (3)Usulan rencana kegiatan untuk penggunaan DAKPenugasanBidangLHKmempertimbangkankebutuhan, pengalaman dan pengetahuan laki-lakidan perempuan, anak, dan kelompok difabel.(4)Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1(satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatanyang telah disetujui oleh Kementerian paling lambatminggu pertama bulan Maret.(5)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk optimalisasipenggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan ealisasi.(6)Optimalisasi sisa kontrak dapat dilaksanakan iaturdalamperundang-undanganselamatidak menambah menu dan rincian kegiatan an, kejadian luar biasa, dan/atau wabahpenyakit menular, kepala daerah dapat mengajukanusulan perubahan atas rencana kegiatan dan/atauperubahan rencana kegiatan kepada Kementerian.Bagian KetigaTujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup KegiatanPasal 6Tujuan DAK Penugasan Bidang LHK meliputi:a.DAK Penugasan Bidang LHK sub bidang lingkunganhidup bertujuan untuk mengendalikan pencemaranlingkungan dari limbah cair, pemantauan kualitas air,pemantauan kualitas udara, dan pengelolaan sampahuntukmendukungpeningkatankualitaslingkungan; danb.DAK Penugasan Bidang LHK sub bidang kehutananbertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/ataumeningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai,

- 11 meningkatkan operasionalisasi Kesatuan PengelolaanHutan, dan pengelolaan Taman Hutan Raya, ma perhutanan sosial ataupun pengembanganusaha ekonomi masyarakat melalui pembentukanKelompok Tani Hutan.Pasal 7Sasaran DAK Penugasan Bidang LHK meliputi:a.DAK Penugasan Bidang LHK sub bidang maran dari limbah cair, udara, dan sampah yangmasukkelingkungan,dantersedianyadatapemantauan parameter data kualitas air dan datakualitas udara secara kontinu; danb.DAK Penugasan Bidang LHK sub bidang is,KesatuanRaya,danpeningkatan usaha ekonomi produktif masyarakatmelalui Kelompok Tani Hutan dan/atau KelompokTani Usaha Perhutanan Sosial.Pasal 8Ruang Lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHKmeliputi:a.sub bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan k penyediaan sistem pemantauan kualitas airsecara kontinu, otomatis dan daring/online, sertapenyediaan peralatan laboratorium; diaan peralatan pemantau kualitas udarasecara kontinu (Air Quality Monitoring System),pembangunan pusat daur ulang sampah, banksampah dan sarana pendukungnya, penyediaanalat angkut sampah (dump truck, arm roll, motor