BAB II KAJIAN TEORI PENGAWASAN DAN TEORI KINERJA A. Konsep . - UIN SGD
24BAB IIKAJIAN TEORI PENGAWASAN DAN TEORI KINERJAA. Konsep PengawasanPengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuanorganisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuatkegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telahdiberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yangdijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial prosespengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaandan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik,membandingkan kegiatan nyatadengan standaryangtelah ditetapkansebelumnya.1Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”,sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikandefinisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatanmanajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai denganrencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. 2Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu prosesuntuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 3 Kemudian HenryFayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni1Hani Handoko . (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT RafikaAditam. Hlm.3602Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93.3M. Manullang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136
25pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuaidengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, iabertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnyakembali. 4Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarkidan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadappemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasanfungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secarafungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yangmenyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). 5 MenurutBagir Manan sebagaiman dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwahubungan antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badanhukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-matahubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadappemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untukmemperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”.Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang,pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh4Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta,Jakarta 1994 cet-1 Hlm 205Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo,Jakarta, 2007, hal. 312.
26mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yanghendak dicapai. 6Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untukmemberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orangyang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan danpenyimpangan yang sesunagguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembagaatau organisasi yang bersangkutan. 71. Tipe- Tipe PengawasanDilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu : 8a. inidirencanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpanganpenyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuatsebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan(Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatanberlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspektertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkanatau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjaminketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.6Seperti dikutip dalam Makmur (2011) Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan,Bandung, PT. Rafika Aditama Hlm.1767Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.1768Ibid.Hlm.176
27c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang megukur hasil-hasil darikegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut HandayaningratPengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakahhasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuaidengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukanMelihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yangbaik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahanya dengan melihat prosespelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.2. Maksud dan Tujuan PengawasanMaksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah : 9a. ,ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengantugas dan wewenang yang telah ditentukan.b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna danberhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.3. Prinsip- Prinsip PengawasanHandayaningrat mengemukakan bahwa: 10a. Pengawasan berorientasi paa tujuan organisasib. Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.9Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadapMotivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. Hlm.1710Ibid.Hlm.19
28c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuandalam pelaksanaan pekerjaan.d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.f. Pengawasan harus bersifat terus menerusg. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadapperbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan sertakebijaksanaan waktu yang akan datang.Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerahb. Pihak luar organisasi Perangkat Daera, seperti Auditor/ BPK/KPK/ Inspektorat.Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu : 11a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatanpemerintahb. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadidengan segerac. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepand. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yangdigunakan.e. Pengawasan harus luwes dan . Diakses tanggal 29/06/2018. Pkl.21.07. WIB
29f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.g. Pengawasan harus ekonomish. Pengawasan harus mudah dimengerti.i.Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.4. Proses Pengawasan Pemerintaha. Pengawasan Preventif dan RefressifPengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukansecara preventif dan secara represif. Pengawasan prefentif dilakukan sebelu suatukeputusan pemernerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerahsebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukanterhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurutketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undangbaru dapat berlakusesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud daripengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan. 12Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadapsemua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif turanDaerah.Menangguhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akantetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selaludidahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat12Irwan Soejito (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta:PT RinekeCipta. Hlm.148-149.
30dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenangmenjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.13b. Pengawasan Aktif dan PasifPengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yangdilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda denganpengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “ Penelitian dan pengujianterhadap surat-surat pertanggungjawaban yang diserttai dengan bukti-buktipenerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan )adalah“pemeriksaanterhadappengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, danhak itu terbukti kebenaranya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materilmengenai maksaud tujuan pengeluaran ( doelmatighid) adalah “pemeriksaanterhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluarantersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”5. Teknik Pengawasan Kebijakan14Warga massyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publikyang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara ( top down policy), tetapijuga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yangdiformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteksotonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol ataskebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara peraktis maupun teotoris olehpara pengguna.1314Ibid.Hlm. 148-149.Leo Agustino (2012) Dasar-DasarKebijakan Publik. Bandung Alfhabeta. Hlm.180-184
31a. Non-Coercive From of ActionBanyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, jugauntuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori dalamkebijakan publik adalah dengan non-coerive Form or action, yaitu tanpa paksaanyang wajar). Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan dalammengejawantahkan regulasi tersebut tidak menggunkansanksi yang resmihukuman atau ganjaran.b. InpeksiInpeksi (pemeriksaan) adalah bentu pengawasan lain yang dapatdigunakan. Inpeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentukpengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telai sesuai juankebijakan).Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodik.Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalampelaksanaan peraturan perundangan.c. LisensiLisensi (pengesahan ) atau disebut juga enebling action, yang melibatkankekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profedi untukmengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan bentuk yangsecara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macamsebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalammengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk lisensidiperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertipikat yang
32digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan,perawatan serta pengembangan fasilitas umum.d. KontrakBanyak program pemerintah khususnya negara maju, dilaksanakanmelalui kontrak dengan perusahaan swasta. Pembangunan sarana jalan,penyediaan energi dan/atau program sewa lahan pemerintah merupakan conthyang banyak dikenal. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah untukmengendalikan ekonomi yang khusus, misalnya perusahaan-perusahaan yangmenyulapi barang-barang atau jasa dan pemerintah harus tunduk pada peraturanperaturan dasar seperti standar gaji, jam kerja, kondisi kerja.e. PerpajakanPajak dapat mengontrol prilaku individu. Melalui pajak dapat sajaseseorang/sekelompok aktor kemudian menjadi tidak mau melakukan kebiasaankebiasaannya. Pajak yang ada saat ini juga menjadi alat promosi yang digunkansecara luas dalam mengontrol kinerja swasta atau individu. Selain kegunaan pajakjuga digunkan oleh pemerintah untuk melakukan subsidi silang pada masyarakatyang membutuhkan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan pemerintah padakelompok-kelompok tertentu yang mendapat subsidi dari pemerintah.f. SanksiSanksi disini berarti “hukuman atau penghargaan “ yang dapat diterimaoleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalammelaksanaka keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik
33pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagaihukuman.g. Prosedur InformalKebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansiinstansi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikandapat diperoleh melalui penggunaan prosedur infomal. Karna apabila dilakukanadalah prsedur fomal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi /badanbadan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karna itu,sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan ataupelaksanaan kebijakan/program.Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :1.Pengawasan LangsungPengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorangmanajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasandapat berbentuk seperti :a. Inspeksi LangsungInspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsungoleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.b. Observasi DitempatObservasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasanterhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.c. Laporan Ditempat
34Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secaralangsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatandilaksnakan.2.Pengawasan Tidak LangsungPengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarakjauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentukseperti :a. Laporan TertulisLaporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepadaatasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secaraberkala.b. Laporan lisanLaporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsungkepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakankegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :15a. Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwasalah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yangmelakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan mapun yang dilihatdari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantan baikdilakukan secara langsung ( direct) mapun dilakukan secara tidaklangsung (indirect). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan15Ibid.Hlm 193-196
35tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yanag andapatdiimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan aberartipengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikankebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orangyang diawasi.b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaandapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatanberjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalampelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal ataugagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaandalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atauketerangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itudapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atashasil yang telah dilakukan itu.c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagiandari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harusdilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalahkebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsurpelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yangpaling terpenting adalah kelebagaan atau organisasi yang bersangkutan
36baik dibidang pemerintah atau publik mapun dibidang swasta atau privatkarna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secarasubyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yangdigunakan.d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salahsatu teknik pelaksanaanpengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsungpelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahuitentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalamengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatanlainnya.e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalampengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yangdiperolrh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitandengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasilkegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuahkelembagaan.f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasankita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupaangka-angka mapun penjelasan yang harus membutuhkan kemempuanuntuk melakukan uatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif,maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatanhasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata
37lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatukegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran pentingdalam pengawasan karna salah satu teknik untuk menentukan kesalahanhasil dalam pengawasan.g. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasanmerupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasildisebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satuobyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasanhanya mempercayai laporan saja, kagang-kadang tidak sesuai denganperkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas haruslebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukandengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasankadang tidak nformatif karana sulit dipahami penerimaan laporan,olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehinggatidak mengalami kesulitan memahaminya.6. Mekanisme dan Prosedur PengawasanMekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatukeseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsisesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejaladijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atauprinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau
38pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan,berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamanamelakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atauperaturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalamrangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalamkelembagaan itu sendiri. 16 Sebagimana kita sadari dan membenarkannyabahwapengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakuakan olehseseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untu melakukan rangkaiankegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasantersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu jugabahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atasberbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatanpengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan. 177. Jenis-jenis Pengawasan18a.Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yangbegitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasanyan sersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusiayang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidangpengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan16Makmur.(2011) Efektivitas KebijakanPengawasan. Bandung .PT Replika Aditama. Hlm.183Ibid.Hlm.18318Ibid Hlm. 186-189.17
39fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secarafungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.b.Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakatditunjukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agartidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimilik pemerintahatas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyakmelakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa,terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak,keuangan dan sebagainya.c.Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalamkelembagaan publik gar pendataan da pembagian atau pendistribusiansuatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan tankelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini,maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasansecara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalansesuai harapan.d.Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasilpekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendii,sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhikesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.e.Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisimanusia didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua
40sebagai nsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsiuntuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan olehunsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiiki tugasuntuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agarpekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik danmencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat paadanyapengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapatdikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.f.Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yangdilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agarmemberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yangmemiliki hak tentang barang tersebut.g.Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakan yangdiberikan kepada seseorang atau sekelompok orang ynag menjadianggota kelembagaan, jasa dari phak ketiga atau sebaliknya, tidakakan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yangdilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akanmemeberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapaorang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimilikisecara pribadi.h.Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaanantara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya.
41Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untukmengamankan dalam ranga memperlancar penyelenggaraan tugas,unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal.Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yangdiharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujuddengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruhanggota kelembagaan yang bersangkutan.i.Pengawasan eksternal. Pengawasan ekternal yaitu pengawasan yangdilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar subkelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yangdibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalahBadan Pengawasan Keuangan (BPK).Sedangkan menurut Masimamgun jenis-jenis pengawasan dapat ditinjau dari 3segi :a. Pengawasan dari segi waktuPengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dansecara representif. Alat yang dipakai dalam pengawasan ialahperencanaan budget, sedangkan pengawasan secara repensif alatbudget da laporan. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai,“pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelumkegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinyapenyimpangan.”b. Pengawasan dilihat dari segi obyektif.
42Pengawasan dari segi obyektif ialah pengawasan terhadap produksidan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi obyekmerupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif.Contohnya ialah pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan orderdan pengawasan kebijaksanaan.Pengawasan dari segi subyek.Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern danpengawasan ekstern.Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud denganpengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusahauntuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencanadan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.B. Konsep KinerjaKonsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerjapegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerjaperseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalahtotalitas hasil kerja yang dapat dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dankinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuanorganisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh suatuorganisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagaipelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.1919Seperti dikutif Harbani Pasolong (2013). Teori Administrasi Pubilk. Bandung : Alfhabeta, CV.Hlm 175
43Ada berbagai pendapatan tentang kinerja, seperti yang dikemukakan olehRue & Byars, menyatakan bahawa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaianhasil. Kinerja menurut interplan berkaitan dengan oprasi, aktivitas. Program danmisi organisasi. Murphy dan Cleveland, menyatakan bahwa kinerja adalahkualitas prilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha, menyatakanbahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakatdengan pemerintah. Sedangkan Widodo, menyatakan bahwa kinerja adalahgambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program,kebijaksanan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Konsepkinerja yang dikemukakan oleh LANRI lebih mengarahkan kepada acuan kinerjasuatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasipublik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni denganmisi dan visi yang lain yang ingin dicapai. 20Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenaitingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalammewujudkan sasaran, yujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalamperumusan sekema strategi (Setrategic planning) suatu organisasi. 21Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi yangbersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu priodewaktu. Secara lebih tegas Amstron dan Baron mengatakan kinerja merupakan2021Ibid hlm. 175-176Irham Fahmi (2011). Manajemen Kinerja. Bandung Alfhabeta. Hlm. 2
44hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi,kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. 222. Indikator KinerjaPenepatan kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikatorkinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untukmenentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerjatersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (infut) hasil (outcome)manfaat (benifet) dan dampak (impact), serta indikator proses jika diperlukanuntuk menunjukan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi. 23Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI, adalah ukuran kuantitatifdan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran tujuan yangtelah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs ), keluaran(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefist) dan dampak (impacts).24Penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaanstrategis. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategis tidak dapatdiimplementasikan dengan baik, karna tidak ada tolak ukur yang jelas mengenaiapa yang dicapai oleh setiap kegiatan, tetapijuga sejauh mana sumber-sumberdaya yang digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaankegiatan dimaksud. 2522Amstrong dan Baron dalam Irham Fahmi. (2011) Manajemen Kinerja . Bandung :Alfhbeta.Hlm. 223Rahardjo Adsasmita (2011) Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm 92.24Harbani Pasolong. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung Alfhabeta, CV. Hlm.17825Rahardjo Adsasmita (2011) Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm102
45Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikatorkinerja, yaitu : (1) sefesifik dan jelas (2) dapat terukur secara objektif baik yangbersifat kualitatif maupun kuantitatif, (3) dapat menunjukan pencapain keluaran,hasil, manfaat dan dampak, (4) harus cukup fleksibel dan sensitif dianalisisdatanya secara efisien dan efektif. 26Dalam konteks kinerja biokrasi publik di Indonesia, pemerintah melaluiMentri Pedayagunaan Aparatur Negara (Manapun) Nomor18 Tahun 1995, telahmemberikan rujukan dalam pemberian pelayanan, seperti (1) Kesederhanaan , (2)Kejelasan, (3) kepastian (4) keamnan, (5) keterbukaan, (6) efisien (7) ekonomis(8) keadilan yang merata.273. Efektivitas KinerjaEfektivitas (pengukuran) kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaianatas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, d
BAB II KAJIAN TEORI PENGAWASAN DAN TEORI KINERJA A. Konsep Pengawasan Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR A. Kajian Teori Kajian teori merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teoretik yang dipakai. Kajian teori dalam penelitian dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperkuat teori dan mem
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN A. Kajian Teori Kajian teori berfungsi sebagai landasan teoretik yang digunakan oleh peneliti untuk membahas dan menganalisis masalah yang diteliti. Kajian teori disusun berdasarkan perkembangan terkini bidang ilmu yang berkaitan dengan inti penel
tentang teori-teori hukum yang berkembang dalam sejarah perkembangan hukum misalnya : Teori Hukum Positif, Teori Hukum Alam, Teori Mazhab Sejarah, Teori Sosiologi Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Bebas dan teori-teori yang berekembang pada abad modern. Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh para
29 BAB II KAJIAN TEORI A. Landasar Teori 1. Teori Ekonomi Ekonomi atau economic dalam banyak literature ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Oios atau Oiuku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga.
BAB II KAJIAN TEORETIK Bab kedua ini penulis sebut dengan kajian teoretik yang dikenal juga dengan istilah kerangka teoritik; isinya membahas tentang teori-teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sehingga pada bab ini, penulis akan menguraikan teori mengenai
22 BAB II KAJIAN TEORI Dalam teori ini berisi tentang kajian-kajian yang dijadikan sebagai rujukan langsung penelitian dan penulisan, serta sebagai pisau pembedah masalah.
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN 2.1 Kajian Pustaka Beberapa tulisan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur seperti tesis, . teori manajemen, dan teori analisis SWOT. Perbedaan penelitian tersebut di atas adalah perbedaaan
Abrasive jet Machining consists of 1. Gas propulsion system 2. Abrasive feeder 3. Machining Chamber 4. AJM Nozzle 5. Abrasives Gas Propulsion System Supplies clean and dry air. Air, Nitrogen and carbon dioxide to propel the abrasive particles. Gas may be supplied either from a compressor or a cylinder. In case of a compressor, air filter cum drier should be used to avoid water or oil .
