Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah - Umy
BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANG MASALAHFenomena kemiskinan merupakan masalah penting yang saat ini melandaKabupaten Kulonprogo.Kemiskinan kini juga menjadi fokus perhatian bagipemerintah kabupaten Kulonprogo.Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks,dimana masalah tersebut selalu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya,dan aspek lainnya.Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan itu bisa terjadi,yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami disebabkankarena sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yangrendah dan bencana alam. Sedangkan untuk kemiskinan Buatan diakibatkan olehimbas dari kebijakan para birokrat yang kurang berkompeten dalam penguasaanekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnyauntuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalugencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhanketimbang dari pemerataan.Dalam era globalisasi saat ini kebutuhan primer adalah kebutuhan utamayang harus dipenuhi oleh semua manusia .Kebutuhan itu meliputi sandang,pangandan papan.Untuk kebutuhan papan masih banyak diantara masyarakat kulonprogoyang belum mempunyai rumah layak huni.Di dalam konstitusi kita telah diaturmenurut pasal 5 ayat (1) UU no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukimansetiap warga negara mempunyai hak untuk untuk menempati dan atau menikmati1
hat,aman,serasi,dan teratur.Pada dasarnya persoalan perumahan dan pemukimandi Indonesia.Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan angka kemiskinan diKabupaten Kulonprogo masih 23 persen. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut,Kabupaten Kulonprogo telah melakukan berbagai kegiatan dan mengerahkankader penanggulangan kemiskinan.Hasto Wardoyo mengemukakan hal tersebutpada pertemuan kader penanggulangan kemiskinan dan camat se KabupatenKulonprogo di Wates, Jumat (21/3). Selama ini masyarakat miskin mempunyaiketerbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan yangtelah disediakanpemerintah. Sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya agar bisa terbebasdari kemiskinan karena itu, kata Hasto, melalui dampingan kader penanggulangankemiskinan diharapkan masyarakat miskin akan lebih mudah untuk mengaksesfasilitas dan layanan yang tersedia. “Pada gilirannya nanti diharapkan semuamasyarakat miskin di Kabupaten Kulonprogo dapat memanfaatkan fasilitas danlayanan sesuai dengan kebutuhannya,” kata HastoPara kader penanggulangan kemiskinan dan camat seluruh KabupatenKulonprogo diharapkan memberikan pelatihan ketrampilan. Selain itu, jugadiberikan stimulan modal usaha melalui bantuan sosial kepada Rumah TanggaSasaran (RTS) yang masih produktif tentunya akan memberikan peluang usahabagi mereka untuk dapat meningkatkan perekonomian ogotelahmempunyaiAlbumKemiskinan. Namun album tersebut harus dicek datanya, sesuai dengan berbagai2
persyaratan atau kriteria yang telah ditentukan. Kehidupan masyarakat naseiringdenganperkembangan zaman yang semakin dinamis, tidak dapat dipungkiri lagi dapatmempengaruhi kehidupan masyarakat.“Mungkin ada saudara kita yang dulu hidupnya baik secara ekonomi,namun karena berbagai masalah ekonominya menjadi turun dan bahkansampai pada titik di bawah garis kemiskinan. Namun ada pula yang duluekonominya di bawah garis kemiskinan, karena usahanya yang keras makadapat meningkatkan pendapatan keluarganya, sehingga secara ekonomidapat hidup lebih baik. Nah hal-hal yang kemungkinan dapat terjaditersebut, harus secara jeli dicermati sehingga data yang diperoleh dapatmendekati kebenaran atau bahkan dapat dikatakan valid,” kata Hasto1.Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo juga memiliki program lokalpengentasan kemiskinan. Pemda DIY memberikan bantuan Rp1 juta per kepalakeluarga (KK) untuk kegiatan ekonomi produktif.Sementara itu, programpengentasan kemiskinan dari Pemkab Kulon Progo yakni bedah rumah, programorang tua asuh, program padat karya dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun(KAKB)2.Berdasarkan dari UUD‟45 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial,pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantardipelihara oleh negara .Di dalam konstitusi kita sudah diatur bahwa mereka yangmasuk dalam kategori miskin seharusnya menjadi tanggung jawab negara.Meskipun demikian masalah kemiskinan tidak dapat dibiarkan begitu saja dan kitahanya mengandalkan campur tangan dari Pemerintah untuk mengatasinya -kerahkan-kader-penanggulangan-kemiskinan diambil pada minggu 2 oktober 2014,pukul il-ini-hasilnya-525873 diambil pada 2 november 2014 pukul 20.303
rangka mengatasi kemiskinan itu pemerintah juga harus lebih aktif lagi untukmengajak seluruh elemen masyarakat yang ada dalam menangani kemiskinankarena masalah kemiskinan ini tidak akan bisa diselesaikan begitu saja jika tidakadanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat .Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan perSeptember 2013 mencapai 28,55 juta orang atau naik dibandingkan Maret 2013yang mencapai 28,07 juta orang. Jumlah kemiskinan di September 2013 ini setaradengan 11,47% dari jumlah penduduk indonesia.3Penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut hasil Sensus Penduduk Tahun2010 tercatat sebanyak 388.869 jiwa yang terdiri dari 190.694 laki-laki dan198.175 Perempuan .Permasalahan penduduk yang sangat mendapat perhatianpemerintah adalah pengentasan kemiskinan, berbagai macam program juga telahdiluncurkan untuk mengentaskan kemiskinan.Di Kabupaten Kulon Progo tahun2011, menurut tahapan keluarga terdapat sebanyak 123.105 keluarga yaitukeluarga Pra KS sebanyak 44.711 keluarga (36,32 persen), keluarga KS Isebanyak 25.972 keluarga (21,10 persen), keluarga KS II sebanyak 13.512keluarga (27,97 persen), keluarga KS III sebanyak 34.434 keluarga (27,97 persen)dan sebanyak 4.476 keluarga (3,64 persen) adalah keluarga KS III 4.Berdasarkan data Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan PertanianKehutanan (KP4K), hingga 2013, masih ada 34 desa yang menyandang status3( liskinan-indonesia-menurun/1948483.htmldiambil pada 19 oktober 2014 pukul 7:55)4http://www.kulonprogokab.go.id /v21/penduduk-dan-tenaga-kerja 15 hal diambil pada,100ktober 2014 pukul 10.154
rawan pangan. Angka ini berkurang dari jumlah sebelumnya, 38 desa.KepalaKP4K Kulonprogo Maman Sugiri mengatakan, desa rawan pangan mayoritasberada di wilayah utara meliputi Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyodan Kokap. Namun sebagian kecil juga ada di Sentolo dan Lendah."Paling banyakada di wilayah utara, kemudian Sentolo dan Lendah. Untuk daerah lainnya relatifkecil. Jumlahnya masih cukup besar mencapai 34, sebelumnya 38 desa. Datanyaada pergeseran memang, yang tadinya rawan jadi tidak dan dari waspada jadirawan.5.Tabel 1.1. Daftar RTLH (rumah tidak layak huni) di KabupatenKulonprogo tahun awang843Total14.896Sumber data:Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo,2014Dari tabel 1.1 dapat diketahui untuk RTLH program bedah rumah diKabupaten Kulonprogo totalnya adalah 14.896 rumah yang tersebar di 12Kecamatan yang ada di Kulonprogo. Untuk jumlah RTLH terbanyak berada gan-angka-kemiskinan-skpd-kp4k ,diambilpada 9 0ktober 20145
Kecamatan Kokap dengan 2.846 rumah disusul dengan Kecamatan Sentolosebanyak 2.098 rumah.Untuk Kecamatan yang paling sedikit jumlah RTLH nyaberada di Kecamatan Galur dengan 324 rumah.Melihat realitas sosial di atas ,yang cukup menarik untuk dicermati bahwadi kabupaten Kulonprogo perlu adanya sebuah kebijakan yang dilakukan olehPemerintah kabupaten Kulonprogo untuk melakukan pengentasan kemiskinan.Sejak tahun 2012 Program mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah kabupatenkulonprogo salah satunya yaitu dengan mengadakan kegiatan Gentongrembes(Gerakan gotong royong rakyat bersatu ) .Gentong rembes ini bisa berjalandengan baik karena adanya kesepakatan tiap SKPD yang ada di kabupatenKulonProgo.Gentongrembes ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karenaprogram gentongrembes tidak menggunakandana dari APBD kabupatenKulonprogo.Seluruh SKPD yang ada di di kabupaten Kulonprogo mempunyaitanggung jawab masing-masing yaitu dengan menjadi pelaksana dari programtersebut karena tiap SKPD mengeluarkan program gentongrembes yang berbedaseperti contohnya : Bedah rumah ,Beasiswa ,Kemiskinan tenaga kerja.Dari latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukansebuah penelitian dan penyusunan skripsi dengan Judul IMPLEMENTASIPROGRAM BEDAH RUMAH GERAKAN GOTONG ROYONG RAKYATBERSATU DI KABUPATEN KULONPROGO 2013-20146
B. RUMUSAN MASALAHBerdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,adapun rumusanmasalah penelitian yaitu : Faktor apa sajakah yang mempengaruhiimplementasi program bedah rumah di kabupaten Kulonprogo tahun 20132014?C. TUJUAN PENELITIANMenurut pendapat Sutrisno hadi tujuan dari penelitian adalah :menentukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu kebenaranya suatupengetahuan ,usaha mana yang dilakukan dengan metode ilmiah.6Tujuan penelitian ini adalahUntuk mengetahui dan menganalisis faktorfaktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi program bedah rumah ditahun 2013-2014 di kulonprogo.D. MANFAAT PENELITIANManfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :1. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat untukmenambah pengetahuan dalam melaksanakan program bedah rumah yangtelah dilaksanakan di kabupaten Kulonprogo .2. Membantu sumbangsih pemikiran kepada SKPD terkait, dengan adanyaimplementasi terhadap program tersebut sehingga memberi gambaran sertamasukan dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten kulonprogo.6Hadi Sutrisno,1982,Metode Research.Gajah Mada Press,Yogyakarta ,Hal.37
3. Bagi penyusun ,Penelitian ini supaya dapat menambah wawasan danpengetahuan sebagai bentuk pembelajaran langsung di lapangan sertasebagai perbandingan antara teori-teori yang telah didapatkan selamabelajar di bangku kuliah .4. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi kontribusi bagipengembangan Ilmu Pemerintahan di bidang Implementasi kebijakan baikdi masa sekarang dan masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkandapat menjadi acuan pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang serupa.E. KERANGKA DASAR TEORI1. KEBIJAKAN PUBLIKPerencanaan rasional merupakan pendekatan rasional-deduktifterhadap pembuatan keputusan yang dimulai dengan sasaran (goals), yangkemudian dari sasaran ini didedukasike kebijakan,program,dan tindakanuntuk mencapai sasaran.7Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijkan publik adalah pemanfaatanyang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untukmemecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publikmerupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerusoleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntungdalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam7John M bryson,2007,Perencanaan Strategis,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,hal 778
pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandlerdan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah.Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yangdimiliki untuk mengatasi persoalan public.8Sedangkan Menurut pendapat Hogwood dan Gunn (1984 dalamparson,2006-cetakan kedua:15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilahkebijakan dalam pengertian modern,yaitu :a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitasb. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yangdiharapkanc. Sebagai proposal spesifikd. Sebagai keputusan Pemerintahe. Sebagai otorisasi formalf. Sebagai sebuah programg. Sebagai outputh. Sebagai hasil (outcome)i. Sebagai teori dan modelj. Sebagai sebuah proses9Proses Terjadinya sebuah kebijakan publik ini terdiri dari :a. Formulasi Kebijakan8Hessel Nogi S. Tangkilisan,2003, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publikyang Membumi, konsep, strategi dan kasus,Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta , hal 1.9Op.cit, hal 17-189
Perumusan Kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publikkarena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri.Untukitu ,pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakabpublik .Kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensiterhadap kebijakan publik untuk meningkatkan kehidupan publikitu sendiri10.b. Implementasi KebijakanImplementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agarsebuah kebijakan dapat mencapai tujuanya .Tidak lebih dan tidakkurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik ,maka adadua pilihan langkah yang ada,yaitu langsung mengimplementasikandalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakanderivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.11c. Evaluasi KebijakanSebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja,kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme Evaluasibiasanyaditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publikguna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya,Sejauh mana tujuandicapai.Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapandengan kenyataan.10Riant Nugroho D ,2003,Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi dan Evaluasi ,Elex MediaKomputindo,hal 10111Ibid ,hal 15810
Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami padawinarno,2002).Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyaitiga lingkup makna,yaitu evaluasi perumusan kebijakan ,evaluasiimplementasi dan evaluasi lingkungan kebijakan .Oleh karena ketigakomponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akanberhasilguna atau tidak.12.2. KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKANa. Model Implementasi Kebijakan George C,Edward IIIAlasan saya menggunakan teori dari George C,Edward III karenamenurut saya teori mudah dipahami dan lebih cocok untuk mengukursebuah keberhasilan sebuah program yang ada di Kabupaten Kulonprogo.Implementasi kebijakan secara praktis memerlukan adanya beberapakomponen yang terkait sehingga menjadikanya lebih terarah. ModelImplementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward unikasi,sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi.131) Komunikasi ,yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapatdilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antarapelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target1213Ibid,hal 184Dwiyanto Indiahono,2009,Kebijakan Publik ,Gava Media, Yogyakarta Hal 31-3211
isosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanyadistorsi atas kebijakan dan program .Ini menjadi penting karenasemakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program sesungguhnya.2) Sumberdaya ,yaitu menunjuk setiap kebijakan yang harus didukungoleh sumber daya yang memadai,baik sumber daya manusia maupunsumber daya finansial.Sumber daya manusia adalah kecukupan baikkualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupiseluruh kelompok sasaran.Sumber daya finansial adalah kecukupanmodal investasi atas sebuah program/kebijakan keduanya npemerintah.Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadikurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya.Sedangkan sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan.Tanpaadanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalanefektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran .3) Disposisi , yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepadaimplementator kebijakan/program.Karakter yang penting dimiliki atis.Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan12
program/kebijakan.Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetapberada dalam arus program yang telah digariskan dalam guidelineprogram.Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusiasdalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.Sikapyang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dankebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.Sikap ini akanmenurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasapercaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor danprogram/kebijakan.4) Struktur birokrasi,menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi pentingdalam implementasi kebijakan.Aspek struktur birokrasi ini mencakupdua hal penting pertama adalah mekanisme ,dan struktur organisasipelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program biasanya )yangdicantumkan dalam guideline program/kebijakan.SOP yang baikmencantumkan kerangka kerja yang jelas,sistematis,tidak berbelit danmudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalambekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana punsejauhmungkinmenghindarihalyang berbelit,panjang dankompleks.Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanyapengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secaracepat.Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara13
ringkas dan fleksibel menghindari „virus weberian” yang kaku,terlaluhierarkhis dan birokratis.Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun olehEdward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang laindalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.Semuanyasaling bersinergi dalam mencapai tujuan.Misalnya saja,implementoryang tidak jujur serta tidak disiplin akan mudah sekali melakukanmark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidakdapat optimal dalam mencapai tujuanya .Begitupun ketika watak dariimplementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proseskomunikasi dengan kelompok sasaran karena terjadinya kesenjangan.14
Gambar 1.1 Model Implementasi Edward ktur BirokrasiSumber:Edward III,1980;48Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alatmencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu.Artinya ,empatvariabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomenaimplementasi kebijakan publik .14Ibid Hal 33,15
Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik adalahsebagai berikut :Tabel 1.2 Aplikasi Konseptual model Edward III15AspekKomunikasiSumber dayaDisposisiStrukturBirokrasi15Ruang Lingkupa. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dariprogram/kebijakan ?b. Bagaimana sosialisasi program/kebijakan efektifdijalankan ?-Metode yang digunakan-Intensitas komunikasia. Kemampuan Implementor-Tingkat pendidikan-Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran sertaaplikasi detail program-Kemampuan menyampaikan program danmengarahkanb. Ketersediaan Dana-Berapa dana yang dialokasikan-Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untukimplementasi program/kebijakan.Karakter pelaksana-Tingkat komitmen dan kejujuran:dapat diukur dengankonsistensi antara pelaksana kegiatan dengan guidelineyang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan guidelinesemakin tinggi komitmenya.-Tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitaspelaksana melakukan proses sharing dengan kelompoksasaran,mencari solusi dari masalah yang dihadapi danmelakukan diskresi yang berbeda dengan guidelineguna mencapai tujuan dan sasaran program.a.Ketersediaan SOP yang mudah dipahamib.Struktur organisasi-Seberapa jauh rentang kendali antara pucukpimpinan dan bawahan dalam struktur ,birokratis dan lambat untuk meresponperkembangan programIbid ,hal 3416
b. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dengan Carl Van HornModel implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Hornadalah model yang paling klasik dengan menetapkan beberapa variabelyang diyakini dapat untuk mempengaruhi implementasi dan kinerjakebijakan,adapun beberapa Variable yang mempengaruhi kebijakan publikmenurut Donald dan Metter :161) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakanharus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabilastandar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadimultiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antarapara agen implementasi.2) Sumberdaya.Implementasi kebijakan perlu dukungansumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources)maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program,implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasidengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dankerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristikagen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma,dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang16Subarsono,2005, Analisis Kebijakan Publik:Konsep Teori dan Aplikasi, PustakaPelajar,Yogyakarta,hal.9917
semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatuprogram.5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakupsumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukungkeberhasilan implementasikebijakan; sejauhmana mplementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yaknimendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yangada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukungimplementasi kebijakan.6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakuptiga hal yang penting, yakni:a) respons implementor terhadap kebijakan, yang .b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilaiyangdimilikiolehimplementor.Lebihdijelaskan pada gambar berikut ini:1717Ibid.18Jelasnya
Gambar 1.2 Implementasi Van Meter dan Van HornKomunikasi antarorganisasi dan agenPelaksanaUkuran dantujuan kebijakanKarakteristikagen er dayaLingkungansosial,ekonomi danpolitikSumber: Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99)c. Model Mazmanian dan SabatierSetelah adanya implementasi model klasik seiring berjalanya waktumunculah model kedua yang dikembangkan oleh oleh Daniel Mazmaniandan Paul A.sabatier pada tahun 1983 yang mengatakan bahwaimplementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.Katanya “implementation is the carrying out of basic policydecission,usually incorporated in a statute but which can also take the formof important executives ordes or court decission.Ideally,that decissionidentifies the problem(s) to be addressed,stipulates the objective(s) to be19
pursued,and,in a vaiety of ways,‟structures‟the the implementationprocess.18Model mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka AnalisisImplementasi (A Framework for Implementation Analysis).Mazmaniandan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan pada 3variabel.191) ikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori danteknis pelaksanaan,keragaman objek,dan perubahan seperti apa yangdikehendaki.2) Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untukmenstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dankonsistensi tujuan,dipergunakanya teori kausal,ketepatan alokasisumber dana,keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana,aturanpelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksanadan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yangmempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikatorkondisi sosio-ekonomi dan teknologi,dukungan publik,sikap danrisorsis konstituen,dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmendan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.1819Riant Nugroho,2011,Public Policy,Elex Media Komputindo,Jakarta,hal 629Ibid,hal 62920
3) Variabel dependen yaitu adalah tahapan dalam proses implementasidengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana silnyata,penerimaan atas hasil nyata tersebut,dan akhirnya mengarahpada revisi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupunkeseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.d. Model GrindleBerikutnya adalah model Merilee S. Grindle (1980).Dikemukakanoleh Wibawa(1994) bahwa model grindle ditentukan oleh isi kebijakandan konteks implementasinya.Ide dasarnya adalah bahwa setelah jakandilakukan.Keberhasilanya ditentukan oleh derajat implementability darikebijakan tersebut.Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.3) Derajat perubahan yang diinginkan.4) Kedudukan pembuat kebijakan5) (Siapa) pelaksana program.6) Sumber daya yang dikerahkan.Sementara itu ,konteks implementasinya adalah :1) Kekuasaan,kepentingan,dan strategi aktor yang terlibat.21
2) Karakteristik lembaga dan penguasa.3) Kepatuhan dan daya tanggapNamun demikian,jika kita mencermati model Grindle,kita dapatmemahami bahwa keunikan model grindle terletak pada pemahamanyayang komprehensif akan konteks kebijakan,khususnya yang menyangkutdengan implementor,penerima implementasi dan arena konflik yangmungkin terjadi di antara para aktor implementasi,serta kondisi-kondisisumber daya implementasi yang diperlukan.20e. Model MichaelLipsky(1971) dan Bennny Hjern dan David O‟Perter(1981).Model inidimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam prosespelayanan dan menanyakan kepada mereka:Tujuan,strategi,aktivitas,dankontak-kontak yang mereka miliki.Model implementasi ini didasarkanpada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untukmengerjakan sendiri implementasi kebijakanya atau tetap melibatkanpejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah.Oleh karena itukebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan,keinginan,publik yangmenjadi target atau klienya ,dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendahyang menjadi pelaksananya.Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh20Ibid,hal 63422
masyarakat ,baik secara langsung maupun melalui lembaga nirlabakemasyarakatan (LSM).21Jadi Pada Model yang disusun oleh Elmore,Lipsky,Benny HjernDan David O‟Perter ini dimulai dari melakukanya sebuah identifikasikepada para jaringan aktor yang terlibat pada proses pelayanan sertamenanyakan kepada mereka .Model ini lebih menekankan kepadamasyarakat untuk melakukan sendiri proses implementasi kebijakanyameski tetap melibatkan pejabat pemerintah yang ada di tataran bawah.Kebijakan model ini diusulkan oleh masyarakat baik secara langsungmaupun tidak langsung .3. PEMERINTAH KABUPATENa) Pengertian umumPengertian secara umum Pemerintah menurut pendapat W.S. Sayremengatakan bahwa Government is best as the organized agency of thestate,expressing and exercing itsauthority maksudnya adalahPemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai Organisasi darinegara,yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya.222122Ibid,hal 636Inu Kencana,2011,Sistem Pemerintahan Indonesia ,Rineka Cipta,Jakarta,hal 923
Kabupaten adalah adalah pembagian wilayah administratif diIndonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. ahprovinsiadalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memilikiwewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi,karenaitubupatiatau walikotatidakbertanggungjawabkepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah emerintahannya sendiri.Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayahIndonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa danMadura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenaldengan regentschapyang secara harafiah artinyaadalah daerahseorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten diIndonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan HindiaBelanda.Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat IIKabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus,sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten.23Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan,dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.23http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten diambil pada 25 november 201424
Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 Pasal 3(1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (3) adalah:a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri ataspemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri ataspemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRDkabupaten/kota.(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.b) Struktur kabupatendan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Pemerintah kabupatenterdiri atas bupati dan perangkatnya. Perangkat daerah kabupaten terdiriatas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknisdaerah, kecamatan, dan ur-organisasi-pemerintahan.html diambil senin 24november 201425
Gambar Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten 1.31) BupatiPada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenangmemimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat.
A. LATAR BELAKANG MASALAH Fenomena kemiskinan merupakan masalah penting yang saat ini melanda Kabupaten Kulonprogo.Kemiskinan kini juga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah kabupaten Kulonprogo.Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks, dimana masalah tersebut selalu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya,
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Proyek Latar belakang yang menjadikan terwujudnya Implementasi Konsep International Style pada Hotel Bintang Empat di Kawasan Sudirman Bandung, dibagi dalam dua perihal. Perihal pertama yaitu, latar belakang lokasi dan latar belakang perencanaan proyek. Perihal – perihal tersebut akan dijadikan sebagai
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tawakal dan yang seakar dengannya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 70 kali dalam 31 surah, diantaranya surah Ali Imran (3) ayat 159 dan 173, an-Nisa (4) ayat 81, Hud (11) ayat 123, al-Furqan (25) ayat 58, dan . Bab pertama sebagai pendahuluan merupakan garis besar gambaran skripsi. Pada bab .
Buku Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan SMK/MAK Kelas XI ini disajikan dalam tiga belas bab, meliputi Bab 1 Infeksi Bab 2 Penggunaan Peralatan Kesehatan Bab 3 Disenfeksi dan Sterilisasi Peralatan Kesehatan Bab 4 Penyimpanan Peralatan Kesehatan Bab 5 Penyiapan Tempat Tidur Klien Bab 6 Pemeriksaan Fisik Pasien Bab 7 Pengukuran Suhu dan Tekanan Darah Bab 8 Perhitungan Nadi dan Pernapasan Bab .
Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם
BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Ruang lingkup dan batasan penelitian serta sistematika penulisan. BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual , serta hipotesis penelitian.
Bab I, merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, merupakan gambaran umum kepercayaan masyarakat Jepang terhadap legenda atau mitos tentang hantu.
Bab 1 Pendahuluan Page 1-1 Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.
bab ii penerimaan pegawai . bab iii waktu kerja, istirahat kerja, dan lembur . bab iv hubungan kerja dan pemberdayaan pegawai . bab v penilaian kinerja . bab vi pelatihan dan pengembangan . bab vii kewajiban pengupahan, perlindungan, dan kesejahteraan . bab viii perjalanan dinas . bab ix tata tertib dan disiplin kerja . bab x penyelesaian perselisihan dan .
