METODE TEKNIK PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD

METODE TEKNIK PENYUSUNANPROGRAM KERJA DPRDDR. TJAHJANULIN DOMAI, MSLab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi,Universitas ijakan Umum APBD3. Prioritas dan Plapon AnggaranSementaraMETODE TEKNIK PENYUSUNANPROGRAM KERJA DPRD1. Pendahuluan1.1 Pengantar Dalam penyusunan APBD pemerintah daerah dan DPRDharus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penetapan APBD tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31Desember. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harusmemenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai daripenyusunan dan penyampaian rancangan kebijakan umumanggaran dan rancangan perioritas plafon anggaransementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRDuntuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhirbulan Juli. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersamatersebut, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untukmenyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD, antarapemerintah daerah dan DPRD sampai dengan tercapainyapersetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD,terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. peningkatan jaminan sosial. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD,tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerjapemerintah.MODUL1.2 TujuanPenguasaan materi dalam modul ini, yang dirancangsebagai dasar pemahaman KUA dan PPAS, akan dapat :“Menjelaskan pengertian dan konsep KUA dan PPAS” UBDistanceLearning

Mata Kuliah/Materi KuliahBrawijaya University20121.3 Definisi Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidakmenjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,seperti : gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikatorekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan RAPBD, termasuk lajuinflasi, pertumbuhan PDRB, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanjadaerah, kebijakan pembiayaan. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yangdikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masingSKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah rancanganperaturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerahdengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebutditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan rancanganPPAS Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancanganPPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, juga selanjutnya.Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara KepalaDaerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduansubstansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.2.Kebijakan Umum APBDKebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidangpendapatan, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakanumum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangankebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunanRAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaranberikutnya.Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerahbersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPD selanjutnya disepakatimenjadi Kebijakan Umum APDB[139]

Mata Kuliah/Materi Kuliah2012Brawijaya UniversityGambar Penyusunan KUA2.1 Isi Rancangan KUAMemuat target Pencapaian Kinerja yang terukur dari program-program yangakan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah. Disertaidengan proyeksi pendapatan daerah, Alokasi belanja daerah, sumber danpenggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.Program-program dimaksud diselaraskan dengan prioritas pembangunanyang ditetapkan pemerintah. Asumsi yang mendasarinya mempertimbangkanperkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yangditetapkan pemerintah.2.2 Siapa Penyusun KUA?Rancangan KUA disusun oleh Kepala Daerah dibantu oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah.2.3 Proses Penyusunan KUA Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Sekretaris Daerahkoordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Daerah palingawal Bulan Juni. Rancangan KUA disampaikan Kepada Daerah kepada DPRD palingpertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahaspembicaraan pendahuluan RAPBD. Rancangan KUA yang telah dibahas disepakati menjadi KUA palingminggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.selakulambatlambatdalamlambat2.4 Format KUAI. PendahuluanII. Gambaran Umum RKPDIII. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber PendanaanIV. Penutup[140]

Mata Kuliah/Materi KuliahBrawijaya University2012A) PendahuluanUraian kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, tahunberjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang.Uraian ringkasan identifikasi permasalahan/ hambatan dan tantangan utamayang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akandatang.B) Gambaran Umum RKPDMemuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yangdiamanatkan dalam RKPD untuk menyesuaikan permasalahan/ hambatan dantantangan utama. Menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luasbagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upayamewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.C) Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber PendanaanDijelaskan tentang Asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakanakan terjadi yang menjadi dasar penyusunan KUA. Contoh asumsi dan kondisi:laju inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran regional, lainlain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.Dalam rangka implementasinya asumsi dan kondisi yang menjadi dasarpencapaian sasaran, KUA harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaransesuai kebijakan pemerintah. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Juga diuraikan tentang perkiraan penerimaan untukmendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang, baik dari PAD, DAU,DBH, dan DAK maupun dari pinjaman dan hibahD) PenutupDemikian rancangan KUA ini disusun untuk dibahas dan disepakatisebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara.3.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Adalah program prioritas dan patokan batasan maksimum anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPD.[141]

Mata Kuliah/Materi KuliahBrawijaya University2012Gambar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)3.1 Proses Penyusunan PPASRancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati. Kepaladaerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas palinglambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukanTAPD bersama Panitia Anggaran. Rancangan PPAS disepakati menjadi PPA palinglambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.3.2 Format PPASI. PendahuluanII. Kebijakan Umum APBDIII. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahIV. Prioritas Program Dan Plafon AnggaranV. Plafon Anggaran Menurut OrganisasiVI. PenutupA) PendahuluanUraikan kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya,tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akandatang. Uraikan ringkas identitas permasalahan/ hambatan dan tantanganutama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yangakan datang.B) Kebijakan Umum APBDMemuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yangterukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan,belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan prioritas programdan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan.[142]

Mata Kuliah/Materi KuliahBrawijaya University2012C) Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahMemuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakatitentang implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalamupaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidakterjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakanpemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah. Penjelasan tersebut secararingkas digambarkan dalam ringaksan Proyeksi APBDD) Prioritas Program dan Plafon AnggaranMenguraikan tentang prioritas dan plafon anggaran yang disepakatimencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaranpagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlumendapat perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalammasing-masing kegiatanE) PenutupDemikian rancangan PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakatisebagai dasar penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.3.3 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPASA. Format Nota Kesepakatan KUAMenyebutkan Pihak-pihak yang Terkait :I. PendahuluanII. Gambaran Umum RKPDIII. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber PendanaanIV. PenutupB. Format Nota Kesepakatan PPAMenyebutkan Pihak-Pihak yang Terkait :I. PendahuluanII. Kebijakan Umum APBDIII. Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan DaerahIV. Prioritas Program Dan Plafon AnggaranV. Plafon Anggaran Menurut OrganisasiVI. PenutupREFERENSIDomai, T. (2011). Kekuasaan Pemimpin dalam Pengelolaan Keuangan Publik.LPTP. FIA. UB. Malang.[143]

Mata Kuliah/Materi KuliahBrawijaya UniversityMardiasmo. (206). Implementasi PermendagriPengelolaan Keuangan Daerah. Makalah.No.201213 Tahun 2006 dalamPROPAGASIA. Diskusi1. Teknik penyusunan program kerja DPRD2. Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun2012B. Pertanyaan1. Apa yang dimaksud dengan KUA2. Apa yang dimaksud dengan PPAS3. Kenapa APBD selalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah4. Kenapa perlu dibuat KUA oleh Kepala Daerah5. Kenapa perlu dibuat PPAS oleh Kepala Daerah6. Kenapa penetapan APBD harus tetap waktu yaitu paling lambat 31 Desember7. Kenapa substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat umumC. Pertanyaan Multiple Choice1. Penetapan APBD harus tepat tanggal 31 Desembera. Benarb. Salahc. Ragu-ragu2. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPASa. Salahb. Benarc. Ragu-ragu3. KUA dan PPAS harus mendapatkan persetujuan bersama Kepala Daerah danDPRDa. Benarb. Salahc. Ragu-ragu4. Substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umuma. Salahb. Benarc. Ragu-ragu5. PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daeraha. Benarb. Salahc. Ragu-ragu[144]

2. Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedo