LAPORAN EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN

LAPORAN EVALUASI KELEMBAGAANKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATAHUN 2013I. PENDAHULUANA. Latar BelakangPada tahun 2005, Kementerian Komunikasi dan Informatika dibentuk dari upayaintegrasi 3 (tiga) lembaga yaitu Lembaga Informasi Nasional, ratJenderalPosdanTelekomunikasi, Departemen Perhubungan, menjadi Departemen Komunikasidan Informatika dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1Tahun 2005.Tahun 2008 dilakukan perubahan organisasi karena adanya overlapping antaratugas pokok dan fungsi Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasidengan Badan Informasi Publik sehingga ditetapkan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008.Pada Tahun 2010 dengan adanya perkembangan dan tuntutan teknologiinformasi dan komunikasi yang semakin konvergen serta peralihan nomenklaturdari Departemen menjadi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor47/2009, maka diperlukan restrukturisasi melalui penetapan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman EvaluasiKelembagaan Pemerintah, pada tahun 2013 Kementerian Komunikasi danInformatika melakukan evaluasi kelembagaan.Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada masingmasing satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.Kuisioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67

2Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Pelaksanaanevaluasi yang memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan dengan 49 responden.Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 emerintahan,telahdiamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secaraterus menerus, sedikitnya sekali dalam 1(satu) tahun. Untuk itu melalui aiandanOrganisasiNomorhal Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasidan Informatika, dilaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.B. Tujuan Evaluasi1. Tersedianya rekomendasi untuk melaksanakan penataan organisasi2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Kementerian Komunikasi danInformatika.C. Metode Analisis1. Pengumpulan data respondenResponden yang melaksanakan pengisian kuisioner sejumlah 49 respondenyang terdiri dari:a) Para Pejabat Eselon Ib) Para Pejabat Eselon IIc) Para Kepala Bagian Umum dan Organisasid) Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Inspektorat Jenderale) Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Penelitian dan PengembanganSDM.2. Pelaksanaan pengisian kuisionerDilakukan oleh masing-masing responden sesuai dengan keadaan dilingkungan organisasinya masing-masing.3. Penghitungan nilai, bobot, dan konversinyaDilakukan sesuai dengan jadwal tertera.4. Pengkategorian hasil perhitunganDilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot, dankonversinya.D. Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan(Daftar Terlampir pada lampiran 1)

3E. Jadwal EvaluasiNOKEGIATANWAKTU PELAKSANAAN1Proposal Evaluasi Organisasi1 Februari 20132Persiapan pelaksanaan evaluasi4-8 Februari 20133Pelaksanaan dan Pengumpulan data11 Februari-28 Maret 20134Pengolahan dan analisis1-5 April 20135Penyusunan Laporan8-12 April 2013II. ANALISISPelaksanaan analisis terhadap hasil kuisioner dibagi sesuai dengan jumlah UnitOrganisasi Eselon I di Kementerian Komunikasi dan Informatika. KementerianKomunikasi dan Informatika terdiri dari 7 (tujuh) unit organisasi eselon I, yaitu:1. Sekretariat Jenderal2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik6. Inspektorat Jenderal7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDari hasil penyebaran kuisioner terdapat 26 Kuisioner yang telah diisi dandisampaikan kembali ke Biro Kepegawaian dan Organisasi, yaitu:A. Sekretariat nformatikaNomor17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKomunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal memiliki tugas melaksanakankoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasikepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi danInformatika, dengan fungsi:1. Koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program, pembinaan dan dukunganadministrasi, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi;

43. ,penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara; dan4. Serta tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal memiliki unitorganisasi eselon II, yaitu:1. Biro Perencanaan2. Biro Kepegawaian dan Organisasi3. Biro Keuangan4. Biro Hukum5. Biro Umum6. Pusat Data dan Sarana Informatika7. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat8. Pusat Kerjasama Internasional9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PegawaiTerdapat6(enam) ian dan Organisasi, yang dapat dijabarkan sebagai 333333.12753.753.753.753.7517S33.75Total nilai akhirbobotBiroPerencanaansebagaiunit pendukung yang memilikitugas melaksanakan andankerjasama, serta evaluasi enggarakanBiroPerencanaantugasnya,memilikifungsi menyiapkan koordinasidan penyusunan rencana dan18.75program,anggaran,rencanadan program kerjasama lintassektoral63.5775dandaerah,danlaporan.Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan meraih nilai

563,5775 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehinggasecara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.Fokus perbaikan sesuai dengan hasil pengisian kuisioner adalah padadiferensiasi formalisasi. Potensi distorsi komunikasi dialami oleh organisasi ini.Yang membutuhkan perhatian adalah bagaimana pengawasan pekerjaankhususnya berkaitan dengan rentang kendali akibat distorsi komunikasi.Biro Kepegawaian dan Organisasisebagai unit pendukung yang memilikitugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan danpelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaanadministrasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan onversi 41516SSSSS332333.12753.752.53.753.7517S33.75Total nilai akhirKementerianKomunikasi dan Informatika.Dalam evaluasi ecarabertahap.Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah padadimensi sentralisasidimanaperlu keseimbangan antara sentralisasi dandesentralisasi tingkat kebijakan kerja.

6Biro Keuangan, sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakanpembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan kekayaan milik Negara dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam evaluasi organisasi i 6STSTSSS322333.12752.52.53.753.7517S33.75Total nilai akhirdenganPeraturanMenteriPendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi Birokrasi,BiroKeuangan meraih nilai 65,2475yangmengindikasikanbahwaorganisasi sudah cukup penyesuaiansecara bertahap.Fokus perbaikan sesuai denganhasil kuisioner yang disampaikan16.25adalah pada dimensi munikasidalam dimensi vertikal (atasandan bawahan), perlunya pemahaman dalam pelaksanaan setiap bisnis prosessesuai dengan tugas dan i 2753.12752.0852.0853.752.53.753.7517S33.75Total nilai akhiryang dilakukan.BiroHukumsebagaiunitpendukung yang memiliki yusunandanperaturanperundang-undangan, pemberian14.595pertimbangan dan penyelesaianpermasalahanhukum,penelaahan dan evaluasi produkhukum yang berkaitan dengan17.5tugas kementerian.Dalam evaluasi organisasi sesuai65.455denganPeraturanMenteriPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, Biro Hukum memperoleh nilai 65.455 yang organisasi

7sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaiansecara bertahap.Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah padadimensi formalisasi sehingga membutuhkan penyesuaian beban kerja jumlahdanmenempatkan pejabat-pejabat fungsional tertentu khususnya di bidang peraturanperundang-undangan.Biro Umum sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakan urusantata usaha, perlengkapan, rumah tangga, serta persuratan dan 151617Pilihan Nilai .75TS22.5TS22.5S33.75SS45Total nilai akhirdimensi sentralisasi dimana perlunyabobotDalam evaluasi perolehnilaiUmum72.7525yangmengindikasikan organisasi19.8075sudahcukupefisien,sehingga secara strukturalmembutuhkan penyesuaiansecara bertahap.17.5Fokusperbaikansesuaidengan hasil kuisioner yang72.7525 disampaikan adalah padakeseimbangan tingkat kebijakan kerja,sehingga pegawai mendapatkan kebebasan membuat keputusan sendiri tanpaharus melanggar ketentuan yang berlaku.Pusat Data dan Sarana Informatika sebagai unsur pendukung yang gembangan,danpemanfaatan data dan sarana informatika.Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Data dan Sarana Informatikamemperoleh nilai 61.4975yang mengindikasikan organisasi sudah cukupefisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

SSTSSSTSTSTSSSTSNilai konversi erbaikansesuaidengan hasil kuisioner yangdisampaikanadalahpadadimensi sentralisasi kerja,pegawaimendapatkankebebasanmembuat keputusan sendiritanpaharusmelanggarketentuan yang berlaku.12.533.7533.7522.5Total nilai akhir61.4975Pusat Kerjasama Internasional sebagai unsur pendukung yang memiliki 17Pilihan Nilai konversi 22.085S33.75S33.75S33.75 18.75S33.75S33.75Total nilai akhir66.705dukunganadministrasi, koordinasi secaramembutuhkanpenyesuaian secara bertahap.

9Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah padadimensi formalisasi dimana perlunya pembagian beban kerja secara meratadengan pengembangan tatalaksana khususnya dengan menggunakan egovernment.Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsur pendukung yang memiliki tugasmelaksanakan pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan dan 17Pilihan Nilai konversi .17S33.125S33.125S33.125 17.71S33.125S33.125TS22.085S33.75S33.75TS22.5 17.5S33.75S33.75Total nilai an secara bertahap.Fokusperbaikansesuaidengan hasil kuisioner yangdisampaikan adalahpadadimensi formalisasi yaitu kurangnya pejabat fungsional tertentu yang dapatmelaksanakan tugas dan fungsi Pusdiklat.B. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan anInformatikaNomor17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKomunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan PerangkatPos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat posdan informatika, dengan fungsi sebagai berikut:1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika;2. Pelaksanaan kebijakan di di bidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika;