BAB II LANDASAN TEORI A. Kebijakan Pembangunan 1 .
BAB IILANDASAN TEORIA. Kebijakan Pembangunan1. Pengertian Kebijakan Pembangunana. KebijakanKebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagairangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencanadalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak(tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan citacita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untukmanajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.1Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindakatau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalahpedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkantindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskanbagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yangharus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensitujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit danberdasarkan kelayakan.21Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga,Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1492George A. Steiner dan John B. Miner, Management Policy and Strategy, Alih BahasaTicoalu dan Agus Dharma, Kebijakan dan Strategi Manajemen, edisi Kedua, Erlangga, Jakarta,1997, hlm. 22
21Menurut Knoepfel dan kawan-kawan dalam buku SolichinAbdul Wahab berpendapat mengartikan kebijakan sebagai: “aseries of decisions or activities resulting from structured andrecurrent interactions between different actors, both public andprivate, who are involved in various diffrent ways in theemergence, indentification and resolution of a problem definedpolitically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakantindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor yang terlibat berbagai cara dalammerespons, mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalahyang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)dalam buku Solichin Abdul Wahab, agaknya lebih luas dan cukup rinciketimbang pandangan di atas, karena lembaga dunia ini telahmemberikan makna pada kebijakan sebagai berikut:“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisasaja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus,luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifatkualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalammaknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenaisuatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu,suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suaturencana” 3Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan tersebut, maka penulismemahami arti dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana ngdimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalantertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kebijakansangat penting perannya sebagai pemandu dalam menentukan arahtindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara konsisten dalammencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.3Solichin Abdul Wahab, Op.Cit, hlm. 9-10
22b. PembangunanPembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalamperjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahanpada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunanekonomi masyarakat yang bersangkutan.4Adapaun inti mengenai pembangunan menurut Prof. DenisGoulet minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yangseharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agarbenar-benar bisa memahami arti pembangunan. Tiga tata nilaiyang dimaksud itu yakni, pertama yang berkaitan dengan nafkahhidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhanhidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, danperlindungan. Kedua, harga diri menjadi orang. Dalam hal inidinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisamenghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap dirisendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya.Ketiga, sasaran pembangunan.Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dansuatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakatmelalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaanuntuk mencapai kehidupan yang lebih baik.5Setelah uraian pengertian dari kebijakan dan pembangunan yangdikemukakan tersebut maka menurut hemat penulis bahwa yangdimaksud dengan kebijakan pembangunan adalah garis haluan yangmenjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunandengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arahyang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan4Bachrawi sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, cetakan Pertama, PT RinekaCipta, Jakarta, 2004, hlm. 85Ibid, hlm. 53-54
23kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melaluiperbaikan kualitas/taraf hidup padayaituberdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunanyang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.62. EfektivitasEfektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepatatau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 7Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berartikemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.8Menurut The Liang Gie dalam buku Abdul Halim bahwa yangdimaksud efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibatyang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatandengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu67RPJMD Kota Bandar Lampung 2010-2015, Bappeda Kota Bandar LampungT. Hani Handoko, Manajemen, edisi Kedua, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm.78hlm. 55B. Siswanto, Pengantar Manajemen, cetakan Ketujuh, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011,
24dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksudsebagaimana yang dikehendakinya.Selanjutnya menurut Richard M. Steers dalam buku Abdul Halimbahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan danbukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurutukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layakdicapai.9Jones dan Pendlebury dalam buku Abdul Halim berpendapat bahwaefektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dariorganisasi dalam mencapai suatu tujuan.10Jika dikaitkan dengan kebijakan, maka efektivitas dalam kebijakanmenurut ringkasan penulis dari uraian di atas merupakan sebuah gambarankeberhasilan yang mampu dicapai dari penerapan suatu kebijakan.Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi kebutuhanyang ada melalui peralatan, cara, serta pemilihan tujuan yang tepatsehingga dapat tercapai hasil yang diinginkan.3. Tujuan PembangunanSetiap bangsa membutuhkan pembangunan; ini merupakan suatutujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadidengan sendirinya. Sementara kemajuan di bidang ekonomi merupakanunsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlahsatu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatufenomena ekonomi. Pada akhirnya, pembangunan menuntut kita9Abdul Halim, Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, edisi Revisi, UnitPenerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 16610Ibid, hlm. 164
25memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih daripada sekedar sisimaterial dan finansial dari kehidupan manusia.11Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan olehnegara-negara sedang berkembang (developing countries) di dunia padaumumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkattingkat hidup (level of living) masyarakat di negara-negara tersebut agarmereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju (developedcountries).Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakanakan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untukmeningkatkan taraf hidup (levels of living) warga negaranya. Oleh sebabitu pembahasan-pembahasan masalah pembangunan banyak menaruhperhatian yang lebih besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besaratau 2/3 penduduk dunia yang berada di negara-negara sedangberkembang.12Pada pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam ilmu ekonomidan studi pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga,Surabaya, Suroso Imam Zadjuli dalam buku M. Arie Moodutomenegaskan tentang makna pembangunan.“Sebagai penjabaran dari makna pembangunan dalam analisissecara praktis, pembangunan pada dasarnya dapat diartikan sebagaipertumbuhan terpimpin yaitu pertumbuhan yang dilaksanakan secara11Michael P. Todaro, Ekonomi untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar TentangPrinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan, cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta,1995, hlm. 13812Suryana, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, edisi Pertama,Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 1
26ekonomis dan efisien atau pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhanpertumbuhan yang diinginkan dalam hal sikap masyarakat,kelembagaan, keadaan produksi dan tingkat kehidupan masyarakat.Biasanya pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan denganperubahan sosial.Namun pembangunan dapat diartikan pula sebagai pengaturanterhadap gerakan pertumbuhan melalui suatu sistem perencanaanpembangunan. Dengan kata lain, pembangunan adalah pertumbuhanterencana, dimana pertumbuhan tersebut direncanakan untukmemaksimumkan tingkat kemakmuran masyarakat sekarang maupunyang akan datang”.Oleh karena itu, melalui pembangunan yang mengandung makna,terjadinya gerakan pertumbuhan melalui suatu sistem ncanadalammemaksimumkan tingkat kemakmuran masyarakat di masa kini maupunmasa yang akan datang, diyakini dapat mewujudkan „kehidupan yangserba lebih baik‟.Kehidupan yang serba lebih baik dimaksud, mengandung „tiga tujuaninti‟ yakni:1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagaimacam barang kebutuhan hidup yang pokok13, seperti ndungankeamanan.2. Peningkatan standar hidup, tidak hanya berupa peningkatanpendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangankerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatianatas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu13M. Arie Mooduto, Ekonomi Islam: Pilihan Mutlak Seorang Mukmin, Dewan PimpinanPusat (DPP) Ikatan Ahli ekonomi Indonesia (IAEI), Jakarta, 2012, hlm. 9-10
27tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkanjuga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individudan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskanmereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukanhanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga ai-niaikemanusiaan mereka.14Atas dasar pemikiran yang semacam inilah antara lain an‟dapatdiwujudkan „kehidupan yang serba lebih baik‟ sekaligus peningkatan„peningkatan kemakmuran masyarakat‟.15B. Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan1. Pengertian Sumber Daya ManusiaMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sumber daya manusia adalahpotensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.16Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang hidupnyabergantung pada dan dipengaruhi oleh lingkungan, yang berkepentingan(subjek) dan memerlukan sumber dari lingkungan, bahkan berhakdiperlakukan seadil-adilnya oleh lingkungan.1714Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta,2003, hlm. 8715M. Arie Mooduto, Op.Cit, hlm. 10-1116Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op.Cit, hlm. 110217Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, cetakanPertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 3
28SDM atau human resources adalah penduduk yang siap, mau uanorganisasional (the people who are ready, willing and able to contribute toorganizational goals). Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atausebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas, sebuah kelompok(genus) atau seorang individu.18Jadi sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai manusia atauindividu dengan segala potensi dalam dirinya yang dapat dikembangkanuntuk mampu mengelola sumber-sumber yang terdapat di lingkungan gunamenghasilkan manfaat yang dibutuhkan dalam rangka menunjangkehidupannya.2. Pembangunan ManusiaKonsep pembangunan senantiasa mengalami perubahan seiringdengan perkembangan zaman. Konsep dasar pembangunan berawal daripengembangan konsep pembangunan ekonomi yang sangat terkait denganpendapatan (income), pertumbuhan (growth), dan investasi (investment).Konsep pembangunan tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebihluas cakupan dan dimensinya. Motivasi yang mendasari pemikiranperlunya perluasan cakupan konsep pembangunan adalah adanyapemikiran akan terbatasnya peran dan fungsi pertumbuhan ekonomi yangsemula dijadikan tujuan pembangunan.1918Ibid, hlm. 7-8A. B. Susanto, dkk, Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: BagaimanaMembangun Kesejahteraan Daerah, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2010, hlm. 8319
29Studi atau telaah pembangunan pada prinsipnya menggarap sungguhsungguh terhadap masalah yang dihadapi oeh negara-negara yang sedangberkembang. Masalahnya terletak pada hasil pembangunan masa lampau,di mana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan secarapembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyatamenghadapi kekecewaan. Banyak negara dunia ketiga yang sudahmengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutamadalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalamdistribusi pendapatannya. Jurang si kaya dengan si miskin semakinmelebar, penganggur, dan setengah menganggur di desa maupun di kotasemakin meningkat. Problema dasar dari masalah kemiskinan, sertakeadaan perumahan yang tidak memadai.Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran tidak hanyadalam konteks nasional, tetapi dalam konteks internasional yangmemandang negara-negara yang sedang berkembang sebagai bagianpeningkatan interdependensi (saling ketergantungan) yang sangat timpangdalam sistem ekonomi dunia. Oleh karenanya dalam permulaan tahun1970-an telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam persepsi pemerintahdalam strategi pembangunan yang penting. Di negara maju titik lihkanpertumbuhan menuju kepada usaha-usaha yang menyangkut kualitas
30hidup. Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalamperubahan keadaan lingkungan sehinggamencakup distribusi pendapatan (income distribution), kemiskinan(poverty), dan pemenuhan kepentingan umum (public service). Perhatianterhadap pemerataan pembangunan (equity) kemudian berkembang sejalandengan berbagai perdebatan terkait hubungan antara ketimpanganpendapatan (inequality) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth).Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga tidak luputdari perdebatan. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen yangberkembang di era 1980-an memfokuskan perhatian pada pentingnyakemajuan teknologi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Penelitian danpengembangan teknologi diyakini mampu memfasilitasi investasi danmengurangi biaya produksi. Sementara itu, di era 1990-an kemudianberkembang pembangunan manusia sebagai tujuan utama pembangunan,di mana peningkatan pendapatan meski harus dicapai tetapi bukan satusatunya tujuan pembangunan.21Paradigma pembangunan yang baru ini lebih menekankan padasumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa diukurdari meningkatnya kualitas sumber daya manusia.22 Sumber daya manusiayang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental terhadap20Suryana, Op.Cit, hlm. 29A. B. Susanto, dkk, Op.Cit, hlm. 83-8422Soekidjo Notoatmodjo, Op.Cit, hlm. 621
31pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modalutama bagi terciptanya pembangunan.Menurut Jhingan dalam buku Suryana “Peningkatan GNP sangatberkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia seperti terlihatdalam efisien dan produktivitas. Oleh karena itu pembentukan modalinsani, yaitu suatu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilandan kemampuan seluruh penduduk mutlak diperlukan. Hal tersebut:mencakup kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial padaumumnya”.23Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang hanya mengandalkankekayaan sumber daya alamnya saja tanpa meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya, tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar.Sebaliknya negara yang sumber daya alamnya terbatas tetapi mempunyaisumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi negara yang majudan mandiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengandemikian, merupakan suatu prasyarat keharusan (necessary condition)yang perlu diwujudkan.24 Pada kenyataan tanpa perbaikan kualitas faktormanusia tidak mungkin ada kemajuan.Sebagaimana ditekankan oleh Profesor Schultz dalam bukuJhingan , “Keadaan demikian ibarat kita memiliki suatu peta sumber,yang tidak memuat sungai dan anak-anak sungainya. Padahal sungaikhas tersebut dialiri dengan pendidikan, latihan dalam jabatan,kemajuan kesehatan, dan informasi yang demikian luas mengenaiperekonomian.”25Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan, SDMselalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Peran serta sumber daya23Suryana, Op.Cit, hlm. 31Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan,cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 28025M. L. Jhingan, The Economics of Development and Planning, penerjemah D. Guritno,Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, cetakan Keempatbelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,hlm. 41724
32manusia dalam pembangunan bukan saja hanya aktif melainkan kesadaranyang dimilikinya tanpa dikendalikan sudah aktif, artinya bukan karenadipaksa, dan itulah sebenarnya hakikat peran serta sumber daya manusiadalam pembangunan yang diharapakan.26a. Kualitas Sumber Daya ManusiaSDM berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakanbukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatifinovatif dengan menggunakan enerji tertinggi seperti intelligence,creativity, dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakanenerji kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dansebagainya.27Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek, yakniaspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non-fisik (kualitas non-fisik)yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilanketerampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitassumber daya manusia ini juga dapat diarahkan kepada kedua aspektersebut. 28Di dalam Pola Umum PELITA Keempat (1984-1989) yangberhubungan dengan kependudukan pada bagian yang membicarakanmengenai Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan secara umum,ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup danmemanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan26Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakanPertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 10-1127Taliziduhu Ndraha, Op.Cit, hlm. 1228Soekidjo Notoatmodjo, Op.Cit, hlm. 2
hapembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber dayamanusia dengan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor antaralain dengan mengutamakan pembangunan yang meningkatkanperluasan lapangan kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutugizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mut
Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan, cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 138 12 Suryana, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 1 . 26 ekonomis dan efisien atau pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang diinginkan dalam hal sikap masyarakat, kelembagaan, keadaan produksi dan tingkat .
tentang teori-teori hukum yang berkembang dalam sejarah perkembangan hukum misalnya : Teori Hukum Positif, Teori Hukum Alam, Teori Mazhab Sejarah, Teori Sosiologi Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Bebas dan teori-teori yang berekembang pada abad modern. Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh para
BAB II Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis A. Teori Agency (Agency Theory) . agent (yangmenerima kontrak dan mengelola dana principal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan.3 Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.4 Teori agensi .
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN 2.1 Kajian Pustaka Beberapa tulisan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur seperti tesis, . teori manajemen, dan teori analisis SWOT. Perbedaan penelitian tersebut di atas adalah perbedaaan
BAB II LANDASAN TEORI A. Deskripsi Teori 1. Nilai Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang.1
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan sebagai kajian dan acuan bagi penulis 2.1.1. Pengertian Sistem Suatu sistem t
17 BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Ramizes dalam bukunya Cultivating Peace, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder.Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai: “any group or individual who can affect or is affected by the achievment of the organi
BAB II . URAIAN TEORI . 1.1. Landasan Teori . Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari ha
6 BAB II LANDASAN TEORI . A. Kajian Teori. 1. Konstruktivisme a. Pengertian Konstruktivisme Konstruktivis
