IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN .
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REBUPLIKINDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG GRAND DESIGNPENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASANINTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORATKABUPATEN ACEH TAMIANGTESISOLEHMUHAMMAD HAKIM171801031PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIKPROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS MEDAN AREAMEDAN2019UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REBUPLIKINDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG GRAND DESIGNPENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASANINTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORATKABUPATEN ACEH TAMIANGTESISSebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Administrasi PublikPada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program PascasarjanaUniversitas Medan AreaOLEHMUHAMMAD HAKIM171801031PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIKPROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS MEDAN AREAMEDAN2019UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20Scanned by CamScanner
UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20Scanned by CamScanner
UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20Scanned by CamScanner
ABSTRAKDalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun2008, BPKP selaku instansi pembina JFA di lingkungan APIP mengeluarkanPerka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design PeningkatanKapabilitas APIP. Sejak dikeluarkan Perka BPKP RI, Inspektorat KabupatenAceh Tamiang dituntut untuk mampu Meningkatkan Kapabilitas APIP, NamunHingga tahun 2017 level Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang belum meningkat.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ImplementasiPerka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design PeningkatanKapabilitas APIP Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitianadalah 1).Mengetahui dan menganalisis Implementasi Perka BPKP RI Nomor 6Tahun 2015 Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, 2).Mengetahui danmenganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Impelementasi PerkaBPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Di Inspektorat Kabupaten Aceh TamiangBentuk penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, Data yang digunakandalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data Primer yang padaumumnya digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi : Wawancara, Observasidan Dokumentasi. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dariliteratur dan dokumenBerdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka ditarikkesimpulan mengenai Implementasi Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat KabupatenAceh Tamiang berdasarkan teori Edward III sudah berjalan dengan baik namunbelum maksimal dilaksanakan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan beberapasaran yaitu :a). Menambah Aparatur JFA dan P2UPD b). MeningkatkanKompetensi sumber daya manusia c). Meningkatkan anggaran untuk Inspektoratc).Membuat SOP yang mendukung Peningkatan Kapabilitas APIPKata Kunci : Inspektorat Kabupaten, Pengawasan, Implementasi, Kebijakan,Kapabilitas.UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
ABSTRACTIn order to realize the effective role of APIP in accordance with PP 60 of 2008,BPKP as the JFA advisory agency in the APIP environment issued Perka BPKP RINumber 6 of 2015 concerning Grand Design Improving APIP Capability. Since theissuance Perka BPKP RI, the Aceh Tamiang District Inspectorate is required to be ableto Increase APIP Capability, but until 2017 the Inspectorate level of Aceh TamiangRegency has not increased. With the background of the problem the researcher wasinterested in examining the ImplementationThe formulation of the problem in this study is how the implementation of theRepublic of Indonesia BPKP Regulation Number 6 of 2015 concerning the Grand Designof the Improvement of APIP Capability at the Inspectorate of Aceh Tamiang Regency.The objectives of the study were 1). Knowing and analyzing the Implementation of PerkaBPKP RI Number 6 Year 2015 in Aceh Tamiang District Inspectorate, 2). Knowing andanalyzing the factors that are obstacles in the Implementation of Republic of IndonesiaBPKP Number 6 Year 2015 at Aceh Tamiang District InspectorateThe form of this research is Qualitative Descriptive, Data used in this study areprimary data and secondary data . Primary data which is generally used in qualitativeresearch includes: Interview, Observation and Documentation. While secondary data isdata obtained from the literature and documents.Based on the description of the results of the research and discussion,conclusions are drawn regarding the Implementation of the Republic of Indonesia BPKPNumber 6 of 2015 concerning the Grand Design of APIP Capability Improvement at theAceh Tamiang District Inspectorate based on Edward III theory has gone well but hasnot been maximally implemented.Based on the results of these studies researchers can provide some suggestions,namely: a). Adding JFA and P2UPD Apparatus b). Increase the competence of humanresources c). Increase budget for Inspectorate c). Make SOP that supports APIPCapability EnhancementKeywords : District Inspectorate, Supervision, Implementation, Policy, Capability.UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
KATA PENGANTARPuji syukur Penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesisyang berjudul ”ImplementasiKebijakan Peraturan Kepala BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2015 Tentang Grand Design PeningkatanKapabilitasAparatPengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang”.Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelarMagister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu AdministrasiPublik, Program Pascsarjana Universitas Sumatera Medan Area .Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapapihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penulis dalammenyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area,antara lain :1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor UniversitasMedan Area2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program PascasarjanaUniversitas Medan Area.3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyakmemberikan Masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.UNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
4. Bapak Dr Isnaini SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyakmemberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.5. Orang Tua, Istri serta Anak-Anakku yang telah memberikan dorongan morildan spritual sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan studi ini.6. Seluruh Dosen dan teman-teman satu angkatan di Program PascasarjanaUniversitas Medan Area Magister Administrasi Publik.Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, olehkarena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk apembacademipenyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobotdari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmupengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.Medan,April 2019PenulisUNIVERSITAS MEDAN ------ Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
DAFTAR ISIHalamanHALAMAN PERSETUJUAN .iHALAMAN PENGESAHAN .iiDAFTAR ISI.viDAFTAR TABEL .vDAFTAR GAMBAR .viLAMPIRAN .viiBAB IPENDAHULUAN .11.1Latar Belakang Masalah .11.2Perumusan Masalah .61.3Tujuan Penelitian .61.3.1TujuanUmum .61.3.2TujuanKhusus .6ManfaatPenelitian.7TINJAUAN PUSTAKA .82.1Teori-teori yang mendukung .82.1.1Kebijakan Publik .82.1.2Konsep Imlementasi Kebijakan Publik .112.1.2Komponen Kebijakan .122.1.3Defenisi Kebijakan Publik dan Pemerintah1.4BAB IImenurut para ahli.UNIVERSITAS MEDAN ------i Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area12Document Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
2.1.4Kapabilitas .2.1.5Peraturan Kepala BPKP RI No 6 Tahun 201522Tentang Grand Design Peningkatan KapabilitasAPIP .272.1.6APIP .272.2Penelitian Terdahulu .31Kerangka Pemikiran .33METODE PENELITIAN .363.1Waktu dan Tempat Penelitian .363.2Bentuk Penelitian .363.3Sumber Data .373.4Tekhnik Pengumpulan Data .373.5Tekhnik Analisis Data .383.6Definisi Konsep dan Definisi Oprasional.392.3BAB IIIIV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dan HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN.4.143Gambaran Umum .434.1.1. Sejarah Awal Tamiang .434.1.2. Geografis Kabupaten Aceh Tamiang .484.1.3. Gambaran Pelayanan Inspektorat KabupatenUNIVERSITAS MEDAN AREAAceh Tamiang .42a. Tugas, Fungsi dan Struktur ---------------ii Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
4.1.4. Penjelasan Kapabilitas Apip dan Peraturan PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan4.24.2.1.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.54Hasil Penelitian dan Pembahasan .61Komunikasi.634.2.1.1. Proses komunikasi dalam PeraturanKepala Badan Pengawasan KeuanganDan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6Tahun 2015 Tentang Grand Design PeningkatanKapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah di Inspektorat KabupatenAceh Tamiang.63a. Transmisi.65b. Kejelasan.66c. Konsistensi.684.2.2. Sumber Daya.71a. Sumber Daya Manusia.72- Kuantitas Sumberdaya Manusia.73- Kualitas Sumberdaya Manusia.75b. Sumber Daya Anggaran.80c. Informasi dan Wewenang.83UNIVERSITAS MEDAN ------iii Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
d. Fasilitas.864.2.3. Sikap atau Disposisi.88a. Komitmen Aparatur Birokrasi/Pengangkatan Birokrasi.89b. Insentif.924.2.4. Struktur Birokrasi.94a. Standar Operasional Prosedur (SOP).95b. Fragmentasi.974.3.Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanRebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 TentangGrand Design Peningkatan Kapabilitas AparatPengawasan Intern Pemerintah.V. SIMPULAN DAN SARAN.1021035.1Simpulan. 1035.2Saran. . 105DAFTAR KEPUSTAKA . 107LAMPIRAN. 110UNIVERSITAS MEDAN ------iv Hak Cipta Di Lindungi ---------------1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan AreaDocument Accepted 24/1/20Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20
DAFTAR TABELHalamanTabel 4.1. Jenjang Eselonaring Jabatan Struktural Di InspektoratKabupaten Aceh Tamiang . 53Tabel 4.2. Jumlah Pemeriksa Inspektorat BersetifikatTahun 2016 s/d 2018 .
implementasi kebijakan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan rebuplik indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang grand design peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah di inspektorat . kabupaten aceh tamiang . tesis . oleh . muhammad hakim . 171801031 . program studi magister ilmu administrasi publik . program .
badan pengawasan keuangan dan pembangunan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: per- 503 /k/jf/2010 tentang prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit auditor dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, menimbang : a. b.
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 23. Badan Pusat Statistik (BPS) 24. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN .
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah . Kepala Pusat Meteorologi Maritim II.a 15 12. Kepala Pusat Meteorologi Publik II.a 15 13. Kepala Pusat Infor
kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor : kep. 11 tahun 2010 tentang pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan meteoro
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas harus menyesuaikan dengan peraturan .
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH . Implementasi Kebijakan Publik . 30 3. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi . akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 .
Zrunners-repeaters-strangers-aliens [ (RRSA) (Parnaby, 1988; Aitken et al., 2003). This model segments inputs of demand from customers (in this case, the requests from researchers for data cleared for publication) and uses the different characteristics of those segments to develop optimal operational responses. Using this framework, we contrast how the rules-based and principles-based .
