LAMPIRAN I STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN ISTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANBERBASIS AKRUAL
PRESIDENREPUBLIK INDONESIADAFTAR ISI LAMPIRAN ISTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANBERBASIS AKRUAL1.LAMPIRAN I. 01KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN2.LAMPIRAN I.02PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN3.LAMPIRAN I.03PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASISKAS4.LAMPIRAN I.04PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS5.LAMPIRAN I.05PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN6.LAMPIRAN I.06PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN7.LAMPIRAN I.07PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI8.LAMPIRAN I.08PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP9.LAMPIRAN I.09PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN10. LAMPIRAN I.10PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN11. LAMPIRAN I.11PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHANKEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASIAKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN12. LAMPIRAN I.12PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN13. LAMPIRAN I.13PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN I.01PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 71 TAHUN 2010TANGGAL 22 OKTOBER 2010STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANBERBASIS AKRUALKERANGKA KONSEPTUALAKUNTANSI PEMERINTAHANLampiran I.01 Kerangka Konseptual – (i)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIADAFTAR ISIParagrafPENDAHULUAN -----------------------------------------RUANG LINGKUP -------------------------------1-51-34-5LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN -------------SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATANANTAR PEMERINTAH -------------------------PENGARUH PROSES POLITIK -------------HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANANPEMERINTAH ------------------------------------ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGETFISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN ----INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKANPENDAPATAN -----------------------------------KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUANPENGENDALIAN --------------------------------PENYUSUTAN ASET TETAP -----------------6-168-9PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA---------- --------------PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN ----------17-201718-20ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN ------PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----------------------------------------PERANAN PELAPORAN KEUANGAN ----TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN --------21-2324-2724-2526-27KOMPONEN LAPORAN ---------------------DASAR HUKUM PELAPORAN ------------ASUMSI DASAR AN ENTITAS ---------------------KESINAMBUNGAN ENTITAS ---------------KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT) ------28-293031-34323334KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -------------------------------------RELEVAN -----------------------------------------ANDAL ---------------------------------------------DAPAT DIBANDINGKAN ----------------------DAPAT DIPAHAMI NSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN --------------------------------------BASIS AKUNTANSI 516Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – (ii)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIANILAI HISTORIS (HISTORICAL COST) ---REALISASI (REALIZATION) -----------------SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCE -----PERIODISITAS (PERIODICITY) ------------KONSISTENSI (CONSISTENCY) -----------PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE) ----------------------------------PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) 8-495051525354-55KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL --------------------------------------MATERIALITAS ----------------------------------PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT ESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF -----------------------------56-59575859UNSUR LAPORAN ----------------------------LAPORAN REALISASI ANGGARAN -------LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ---------------------------------NERACA -------------------------------------------Aset --LAPORAN OPERASIONAL -------------------LAPORAN ARUS KAS -------------------------LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS --------CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN EMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI --------KEANDALAN PENGUKURAN ---------------PENGAKUAN ASET ----------------------------PENGAKUAN KEWAJIBAN ------------------PENGAKUAN PENDAPATAN ---------------PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA -----84-978788-8990-9293-949596-97PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -99Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – (iii)
PRESIDENREPUBLIK 71819201. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasaripenyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yangselanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:(a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;(b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansiyang belum diatur dalam standar;(c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporankeuangan disusun sesuai dengan standar; dan(d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yangdisajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam halterdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansipemerintahan.3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual danstandar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangkakonseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapatdiselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.21RUANG LINGKUP22232425262728293031323334354. Kerangka konseptual ini membahas:(a) tujuan kerangka konseptual;(b) lingkungan akuntansi pemerintahan;(c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;(d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;(e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan,serta dasar hukum;(f)asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasidalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;dan(g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, danpengukurannya.5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuanganpemerintah pusat dan daerah.Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 1
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA1LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN2345678910111213141516171819206. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruhterhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.7. ertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuanganadalah sebagai berikut:(a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:(1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;(2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antarpemerintah;(3) pengaruh proses politik;(4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.(b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:(1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dansebagai alat pengendalian;(2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;(3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian;dan(4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakandalam kegiatan operasional pemerintahan.2122BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasasPancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyatmendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnyasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjagakeseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antarapenyelenggara negara.9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara,pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRDuntuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintahmelaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintahbertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepadaDPR/DPRD.Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 2
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFERPENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH345678910.Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalamsistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luascakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yanglebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi danaumum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.10PENGARUH PROSES POLITIK1112131415161711.Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkankesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupayauntuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuankeuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumberlainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang pentingdalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politikuntuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.1819HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN 5363738394012.Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secaralangsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besarpendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangkamemberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidakberhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepadawajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahmengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalammengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnyasuka rela.(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajaksebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sepertipenghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilaitambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan denganpungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukursehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengandibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakanpelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikandan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadilebih mudah.Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 3
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12(d)Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikanpemerintah adalah relatif sulit.34ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK,TARGET FISKAL, DAN ALAT 3.Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasilkesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untukmelaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untukmenutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan biladiperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaranmengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagiupaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatuperiode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutupkemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang darisatu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintahmempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antaralain karena:(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbanganantara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensihukum.(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuanganpemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepadapublik.2627INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNGMENGHASILKAN PENDAPATAN2829303132333435363714.Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk asetyang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, sepertigedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagianbesar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga programpemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankanmanfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagipemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besaraset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masamendatang.Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 4
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUKTUJUAN PENGENDALIAN34567891015. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi danpelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yangmemisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masingmerupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antarabelanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapatditerapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selainkelompok dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalampengembangan pelaporan keuangan pemerintah.11PENYUSUTAN ASET TETAP1213141516.Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis asettertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukanpenyesuaian nilai.1617PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARAPENGGUNA18PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN1920212223242517.Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuanganpemerintah, namun tidak terbatas pada:(a) masyarakat;(b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, danpinjaman; dan(d) 18.Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umumuntuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengandemikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhikebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitaspengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaktidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan olehketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karenapajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuanINFORMASIPARAPENGGUNALAPORANLampiran I.01 Kerangka Konseptual - 5
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12345678910111213141516laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajakperlu mendapat perhatian.19.Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahanserta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik danmemadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuanmunculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, makalaporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.20.Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantumdi dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yangdisajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentukdan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yangdiatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yangdinyatakan lebih ITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN21.Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yangmengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakanakuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yangdiselenggarakannya.22. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri darisatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporankeuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:(a) Pemerintah pusat;(b) Pemerintah daerah;(c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahpusat;(d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasilainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasidimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.23.Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syaratpengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu enti
1 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER 2 PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH 3 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam 4 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah 5 provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas
lampiran b : kisi - kisi instrumen lampiran c : angket penelitian lampiran d : skor hasil angket lampiran e : hasil skala perhitingan skor per butir lampiran f : gambaran perhitungan skor ideal lampiran g : uji validitas dan reabilitas lampiran h : tabel penolong lampiran i : hasil output spss lampiran j : surat - surat penelitian
Topik Penelitian terkait Stndar Akuntansi Diskusi. 3 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI. 4 Standar Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP
Akuntansi. 41 42 4.1. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Di Dalam Akuntansi 4.2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 44 Ringkasan 48 Latihan Soal 51 Bab. 5 Konsep Dasar Akuntansi 53 Pemerintah Daerah. 5.1. Siklus Akuntansi 54 5.2. Konsep Dasar akuntansi 57 67 5.3. Pengguna Laporan Keuangan Dan Kebutuhan Inf
3. Akuntansi pemerintahan bias menggunakan lebih dari satu jenis dana 4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. 5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. 6. Di dalam akuntansi
Lampiran 1.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Lampiran 1.2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Lampiran 1.3. Kisi-Kisi Intrumen Kemampuan Pemecahan Masalah . Lampiran 1.4. Instrumen Kemampuan Pemecahan masalah . Lampiran 1.5. Rubrik Penskoran Instrumen Kemampuan Pemecahan Masalah . Lampiran 1.6. Kisi-Kisi Angket Kepercayaan Diri . Lampiran 1.7.
Lampiran 3. Lembar Bimbingan Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari IAIN Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari SDN 68 Kota Bengkulu Lampiran 9. Surat Telah Selesai Penelitian dari SDN 68 Kota Bengkulu Lampiran 10. Lembar Angket Ahli Bahasa Lampiran 11. Angket Penelitian Minat Belajar Lampiran 12. Tabel Skor Hasil Angket Minat Belajar Lampiran 13.
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Kisi-kisi Angket Lampiran 2. Soal-soal Angket Uji Coba Lampiran 3. Soal-soal Angket Lampiran 4. Foto-foto Dokumentasi Penelitian Lampiran 5. SK Pembimbing Skripsi Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian xvi . xvii BAB I .
umum bab vi ketentuan penutup standar kompetensi lulusan standar isi standar proses standar penilaian standar dosen & tenaga kependi standar sarana & prasarana standar pengelolaan standar pendanaan & pembiayaan standar hasil .
