Kode : ASP DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP

Kode : ASPDAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMESBIDANG KESEHATAN: STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTAPROPINSI SUMATERA BARATAfridian Wirahadi AhmadJurusan Akuntansi Politeknik Negeri PadangABSTRACTThe purpose of this study is to analyze empirically the impact offiscal decentralization on the performance of local government inthe health field. Indicators used in assessing the performance oflocal governments in the health sector in this research is therealization of budget funds in the areas of health, infant mortalityand life expectancy. Researchers used the local government districtin West Sumatra province as the sample in this study.Sampling technique using purposive sampling of the categoriesof local government that can be a sample that has data from 1997 to2007. Data is secondary in analyzing the performance of alization.Hypothesis testing using SPSS program.The results showed that the share of health spending in ofdecentralization of fiscal year 2001 increased compared to priorfiscal decentralization is applied. GDP is a negative statisticalsignificant effect on infant mortality. While the variable portionof health spending, the number of medical personnel are notstatistically significant impact on infant mortality. While thetesting of hypotheses in analyzing the variables that affect lifeexpectancy, only the GDP variable is significant statisticalpositive influence. While the variable portion of health spending,the number of medical personnel and the number of available beds inthe hospital was not statistically significant effect on lifeexpectancy. The results of this study provide an importantcontribution to the region in improving performance in the field ofhealth by considering the factors that influence it. Empiricalresearch in this field has not been done in Indonesia, so thatsubsequent researchers can use other indicators to evaluategovernment performance in the health field related to tion,expectancy, health sector1infantmortality,life

PENDAHULUANDesentralisasi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan polahubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah setelahdiberlakukannya Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 dan UU no.25tahun 199932tahunyang kemudian UU tersebut disempurnakan menjadi UU tralisasi bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksidan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusandengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas danmeningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi yaknikabupaten/kota. Selain itu menurut Silverman (1990) dalam laporanWorld Bank di Uganda (2005) menyatakan bahwa pemerintah lokal intahpusatsehingga keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dankeinginan rakyat. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekatdengan rakyat danmendorong mereka untuklebih terlibat amenciptakansistem transfer sehingga sumber dana untuk daerah (terutama daerahmiskin)berjumlahdengan ukuptidak nakan2danterutamaAPBDnyaantaradaerahIsu an

berkontribusi pada peningkatan2007).Upaya-upayayangkesejahteraan masyarakat n penerimaan daerah selama ini kurang diikuti upaya isdilakukandiIndonesia khususnya di Sumatera Barat terkait dengan desentralisasifiskal terhadap outcome bidang kesehatan, sehingga penulis hdesentralisasifiskal terhadap outcome kinerja pemerintah daerah bidang kesehatan.Hal lainnya yang membuatempirisdibidangmemberitakanpenulis tertarik iburuk setelah desentralisasi diterapkan di Indonesia.TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESISDESENTRALISASIMenurut Rondinelli (1981) dalam Mills (1994), desentralisasi saandalamperencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan dari levelnasional ke level sub nasional atau secara umum dari level yangtinggi ke level yang lebih rendah dalam pemerintahan. Desentralisasijuga meliputi perubahan hubungan kekuasaan dan distribusi tindakandiantara level pemerintahan (Mills 1994).3

DESENTRALISASI (responsibility)dalampenyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah (APBD) olehpemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah pemindahan kekuasaanuntuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial dan fiskal(Ferdiana, dkk, 2008). Desentralisasi fiskal merupakan salah satukomponenutamadaridesentralisasi.melaksanakan fungsinya secara efektifApabilapemerintahdaerahdan diberikan kebebasan dalampengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, makamerekaharusberasal AslipajakDaerahdankeuanganyangmemadai(PAD) ubsidi/bantuan dari pemerintah pusat (Sidik, 2002).Syahruddin (2006) menyatakan terdapat dua fungsipemerintahyakni fungsi ekonomi dan fungsi non ekonomi. Fungsi ekonomi ebagaifungsianggaran (fiscal function) yang terdiri dari fungsi alokasi, fungsidistribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dalam erbedaanpendapatanantar individu dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi dalam fungsifiskal bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi.PENGUKURAN KINERJA, OUTCOME DAN INDIKATOR DALAM BIDANG KESEHATAN4

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publikdilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran inerjamembantupemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. ektorpublikdigunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk barandan aan.suatukegiatan/program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi danvisi organisasi (Bastian, 2006).Indikator digunakan sebagai proxy terhadapoutcome kinerja.Indikator bermanfaat dalam menilai atau mengukur kinerja ingkatukuranpencapaiansasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan put),hasil(outcomes),manfaat (benefit) dan dampak (impact). Tujuan yang paling daerahterhadappemerintah pusat atau anuntukmengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan untuk dilakukannyapengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke5

waktu. Suatu indikator tidaklah selalu menjelaskan keadaan k(indikasi)tentang keadaan atan2005-2009terkait dengan visi Menuju Indonesia Sehat 2010, membagi 3 jenispengklasifikasian indikator dalam menilai kinerja -indikatormortalitas (kematian), yang dipengaruhi oleh indikator-indikatormorbiditas (kesakitan) dan indikator-indikator status Indikatoriniterdiri atas indikator-indikator ketiga pilar yang daanlingkungan,indikator-indikator perilaku hidup masyarakat, serta indikatorindikator akses dan3.mutu pelayanan kesehatan.Indikator Proses dan Masukan (Initial Outcomes). Indikator initerdiri atas indikator-indikator pelayanan kesehatan, indikatorindikator sumber daya kesehatan, indikator-indikator manajemen,kesehatan, dan indikator-indikator kontribusi sektor terkait.Apabila pengelompokan indikator ini diskemakan agar terlihathubungan antara satu kelompok indikator dengan kelompok indikatoryang lain, maka akan tampak sebagaimana gambar 2.1 sebagai berikut.Gambar 2.1Skema Hubungan Indikator Masukan dan proses dengan Indikator HasilAntara dan Indikator Hasil bidang kesehatan6

Hasil AntaraMasukan &ProsesKeadaanLingkungan1. PelayananKesehatan2. SumberdayaKesehatan3. ManajemenKesehatan4. KontribusiSektor TerkaitDERAJATKESEHATANPerilaku IAkses & MutuPelayananKesehatanHIPOTESA DAN MODEL ndanProses(InitialOutcomes) Bidang KesehatanUchimura (2005) menemukan bukti empiris bahwa jika gketergantunganyanglevelatasnyadalammenentukan belanja ehatandiIndonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan model7

ankesehatandimasukkan kedalam alokasi anggaran pembangunan melalui Dana AlokasiUmum (DAU) yang berbasis pada formula yang ditetapkan yakni iadalahsecarapraktis sektor kesehatan harus bersaing dengan sektor lain untukmendapatkan anggaran.adalahdaerahdiberiSalah satu kebijakan desentralisasi fiskalwewenangmenentukananggaranbelanjauntukdaerah mereka masing-masing, sehingga fungsi pemerintah daerah disektor kesehatan, yaitu harus merencanakan dan menganggarkan programkesehatan dan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya.Salah satu risiko dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnyadari sudut pandang pembiayaan kesehatan terletak pada kemungkinanbahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor kesehatan.Salah satu kebijakan tentang pembiayaan kesehatan di daerah yangpernahdisepakatiolehparadesentralisasi adalah alokasi2005).Namun,suatu wacanadaerahdibupatidanwalikotadana APBD sentase anggaran entralisasi yaitu sebesar 2,5% sampai maksimal 7%. Pemerintahdaerah lebih berorientasi pada pembangunan fisik, sedangkan anggarankesehatansebagaiprogramnonfisikpemerintah lokal (Hendrarti, dkk, 2008).8tidakmenarikperhatian

daerah. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelayanan, DepartemenKesehatan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni imalinipentingagar pemerintah daerah daerah dapat menentukan jumlah anggaran yangdibutuhkan dalam menyediakan pelayanan publik kesehatan.Terkait dengan penelitian dan penjelasan terkait, maka penulismengajukan hipotesa yakni:H1:Porsi anggaran belanja sektor kesehatan pada pemerintahdaerah meningkat setelah penerapan desentralisasi fiscaldi Indonesia.Hipotesa 1 (H1) diajukan untuk menguji indikator proses dan masukansebagai initial sehatan(Long-TermOutcomes) Bidang sumberdayatenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan kematian yang menyatakanbahwa daerah yang memiliki supply dokter lebih banyak pada masa laludan hingga saat ini memiliki angka kematian yang rendah nelitiankematianremaja

npelayanankesehatan sepanjang waktu, tidak hanya pada masa remaja atau dewasasaja tapi sejak masa kanak-kanak.Robalino (2001) dalam mengkaji mengenai desentralisasi fiskalterhadap outcome bidang kesehatan, menyatakan bahwa desentralisasifiskal secara konsisten berhubungan dengan lebih rendahnya inegaraini,menemukan bukti empiris bahwa daerah yang memiliki kecenderunganlebih besar mengatur belanja g untuk memilikiyangmemilikilingkunganinstitusi yang hak politik masyarakat kuat juga berpengaruh positifterhadap angka kematian bayi.Penelitian yang dilakukan Asfaw et al (2005) memberikan buktiempiris bahwa desentralisasi fiskal memainkan peran yang signifikansecara statistik dalam mengurangi angka kematian bayi di pedesaannegara India.Penelitian terbaru dilakukan oleh Canterero et al (2008) diSpanyol dengan menginvestigasi secara empiris dengan hasil yakesehatanmemiliki pengaruh penting terhadap kematian bayi dan usia harapanhidup. Angka kematian bayi dan usia harapan hidup berhubungan denganpendapatanperkapita,desentralisasijumlah dokter umum.10pelayanankesehatan,dan

Terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu, penulis inginmengajukan hipotesa yakni :H2 : Desentralisasi fiskal berhubungan dengan Angka Kematian BayiH2a atif dengan angka kematian bayiH2b rhubungan negatif dengan angka kematian ngkakematian bayi.Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosialekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapanhidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan mampuakanmemenuhikebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebihbaik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai,yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatdan memperpanjang usia harapan hteraankesehatanpadakhususnya. Angka usia harapan hidup pada suatu umur x adalah ratarata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah11