BAB II MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
BAB IIMANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DANPENINGKATAN MUTU MADRASAHA. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat1. Pengertian Manajemen Pendidikan Berbasis MasyarakatKata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahproses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.1Sadili Samsudin mendefinisikan, kata manajemen berasal dari BahasaInggris, management, yang dikembangkan dari kata to manage, yangartinya mengatur atau mengelola.2Mary Parker Follet sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim,mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melaluiorang lain. Di sini seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkanorang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin mendefinisikanmanajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran(goals) secara efektif dan efesien.3Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerjayang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orangke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-mnaksud yang nyata.4Husain Usman, membagi dua pengertian tentang manajemen, yaitumanajemen dalam arti luas dan manajemen dalam arti sempit. Manajemendalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3)sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.Sedangkan manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah /1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 623.Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, CV. Pustaka Setia, Bandung,2005, hlm. 15.3Sudarwan Danim, Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan TransformasionalKekepalasekolahan (Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan InternasionalisasiPendidikan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 2.4George R. Terry dan Leslie W. Rute, Dasar-Dasar Manajemen, (Principles ofManagement), Terj. G.A. Ticoalu, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 1.210
11madrasah yang meliputi: perencanaan program sekolah/madrasah,pelaksanaan program sekolah / madrasah, kepemimpinan kepala sekolah /madrasah, pengawas/evaluasi, dan system informasi rjaannyaharusmelaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh George R. Tery danLeslie W. Rue dalam bukunya “Principles of Management” dinamakandengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu :a. Planning (perencanaan), yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendakdicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harusdiperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.b. nmenentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaanuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.c. Staffing (kepegawaian), yaitu menentukan keperluan-keperluan sumberdaya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangantenaga kerja.d. Motivating (pemotivasian), yaitu mengarahkan atau menyalurkanperilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.e. Controlling (pengawasan), yaitu mengukur pelaksanaan dengantujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangandan mengambil tindakan-tindakan kolektif dimana perlu. 6Fungsi manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh GeorgeR. Tery dan Leslie W. Rue tersebut di atas lebih dikenal dengan fungsimanajemen “POAC” yang dapat digambarkan dalam bentuk siklus karenaadanya saling keterkaitan antara proses yang pertama dan berikutnya,begitu juga setelah pelaksanaan Controlling lazimnya dilanjutkan denganmembuat Planning baru. Proses siklus manajemen ini dapat digambarkansebagai berikut :5Husain Usman, Manajemen (Teori, Praktek dan Riset Pendidikan), PT. IkrarMandiri Abadi, Jakarta , 2013, hlm. 6.6George R. Terry dan Leslie W. Rue, Op Cit, hlm. 9-10.
12Gambar 2.1 Siklus Fungsi-fungsi manajemen7Dalam kontek pendidikan, Made Pidarta sebagaimana dikutip olehSulistyorini mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalahaktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalamusaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukansebelumnya.8Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan berbasis masyarakatmerupakan model pengelolaan pendidikan yang menempatkan peranmasyarakat (community roles) pada posisi otonom untuk menentukan,mengatur, dan menyelenggarakan pendidikan sesuai aspirasi dankebutuhannya.9Mark K. Smith sebagaimana dikutip oleh Zubaedi, mendefinisikanpendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut :“. as process designed to enrich the lives of individuals andgroups by engaging with people living within a geographical area,or sharing a common interest, to develope voluntarily a range oflearning, action and reflection opportunities, determined by theirpersonal, social, economic and political need.” (Pendidikanberbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain -antara-organisasi-manajemen-dankepemimpinan/ diakses pada tanggal 6 Maret 2017.8Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi, PenerbitTeras, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.9Ibid, hlm. 75
13memperkaya kehidupan indvidual dann kelompok denganmengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atauberbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkandengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatanrefleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dankebutuhan politik mereka.10Pendidikan berbasis masyarakat dapat merujuk pada pengertianjika sesuatu berbasis masyarakat maka sesuatu itu menjadi milikmasyarakat. Kepemilikan mengimplikasikan adanya pengendaliansecara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan penuhberarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan, sasaran,pembiayaan, kurikulum, standard ujian, guru dan klasifikasinya,persyaratan siswa dan sebagainya. Pendidikan berbasis masyarakatmenekankan pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakatdan cara pemecahan masalah oleh masyarakat denganmenggunakan potensi yang ada di masyarakat.11Undang-undang Sisdiknas (UU No 20 tahun 2003) dalamketentuan umum menyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakatadalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial,budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikandari, oleh dan untuk masyarakat.12Dengan demikian, manajemen pendidikan berbasis masyarakat bisadiartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, danpengendalian semua sumber, personil, dan materiil dalam duniapendidikan yang berbasiskan atau melibatkan partisipasi masyarakat.Dalam hal ini proses pengelolaan pendidikan diselenggarakan olehmasyarakat.Dalam ilmu manajemen, istilah partisipasi diartikan sebagai prosespelibatan mental dan emosional dalam suatu aktivitas. Newstron dan Davissebagaiman dikutip oleh Nurhattati Fuad membatasi konsep partisipasisebagai “mental an emotional involvement of the ersons in a group situatio10Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan: UpayaMenawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm.133.11Nurhattati Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasiis Masyarakat, Konsep danStrategi Implementasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 176.12Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(SISDIKNAS) dan Penjelasannya, Media Wacana, Yogyakarta, 2003, hlm. 2.
14that encourages them to group goals and share responsibility for them”,yaitu keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompokyang mendorong mereka berkontribusi untuk encapai dan berbagitanggung jawab atas pencapaian tujuan kelompok.13Partispasi masyarakat terjadi sejak penetapan visi, misi, tujuan,pengambilan keputusan, program hingga pelaksanaan serta pengendalianorganisasi. Dengan demikian partisipasi pendidikan adalah prosesketerlibatan orang atau kelompok baik pada tataran perencanaanpelaksanaan,penilaian, pemanfaatan hasil, peranggungjawaban sertapengembangan pada bidang pendidikan.Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III pasal 4peran serta / partisipasi masyarakat dapat berbentuk:1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalurpendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semuajenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semuajenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan n,pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantupelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian danpengembangan;4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belumdiadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjangpendidikan nasional;5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf,hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untukmelaksanakan Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran danperalatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;7. pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatanpendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuanpendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;13Nurhattati Fuad, , Op Cit, hlm. 277.
1510. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuankebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian danpengembangan; dan12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yangdiselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.14Dilhat dari segi keterlibatannya, partisipasi masyarakat dalampendidikan dapat berbentuk :a. Keterlibatan mental dan emosionalb. Tenagac. Sarana dan danaKeterlibatan mental dan emosional berkaitan denga aktivitasseseorang atu kelompok dalam memberikan gagasan, motivasi dandukunganmoral dalam penyelenggaraan pendidikan.Keterlibatanmasyarakat dalam bentuk tenaga merupakan pemberian tenaga sertaketrampilanyangdi diberkan dalam proses pembelajaran ataupenyelenggaraan pendidikan. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalambentuk dukungan sarana ataumateri(bahan-bahandana adalah dengan aanpendidikan.15Tingkat keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat menjadisangat tergantung pada sejauhmana tingkat keterlibatan masyarakat dankeikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan.Impikasinya adalah tujuan pendidikan, poses pendidikan, sarana pendidikaserta mutu pendidikan termasuk tanggung jawab masyarakat setempat.Dalam konsep manajemen penyelenggaraan pendidikan, komponenkomponen tersebut termasuk dalam manajemen pendidikan secarasistemik. Gambaran tentang manajemen pendidikan secara sistemik, dapatdilihat pada gambar di bawah ini :1415http://sipir.info/regulasi/pp 39 92, diakses 22 Oktober 2016Nurhattati Fuad, , Op Cit, hlm. 112
16Gambar 2.2 Manajemen Pendidikan sebagai Sistem162. Dimensi-Dimensi Manajemen Pendidikan Berbasis MasyarakatAdapun dimensi-dimensi manajemen pendidikan terdiri daribeberapa komponan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu :a. Manajemen KetenagaanDi pandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik (guru,dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor, widyaiswara) dalammasyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapatdimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Halini disebabkan adanya dimensi-dimensi proses pendidikan Islam, ataulebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh pendidikyang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak akanbisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagipeserta didiknya.Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepalasekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) merekabertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,16Nurhattati Fuad, Ibid, hlm. 30.
17pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikanpada satuan pendidikan. 17Pengelolaan sumber daya manusia atau pendidik dan tenagakependidikan dalam sebuah organisasi dilakukan ke dalam limalangkah kegiatan, yaitu perencanaan, seleksi (termasuk perencanaanperekrutan), penilaian (mutasi, promosi, dan pemberhentian), imbalan(pemberian kompensasi, insentif, tunjangan, bonus, dan bahkan uangpensiun) termasuk pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dalamgambar manajemen ketenagaan di bawah ini :PENCARIANPEMBAGIAN TUGASDAN NAANPENILAIANGambar 2.3 Manajemen Ketenagaan 18b. Manajemen Kesiswaan atau Peserta DidikManajemen kesiswaan atau peserta didik memiliki peranan yangsangat penting dan strategis karena merupakan sentral layananpendidikan, baik dalam institusi persekolahan maupun di luarpersekolahan. Hampir semua layanan pendidikan, mulai dari layananakademik, pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber dayakeuangan, sarana dan prasarana, maupun hubungan sekolah denganmasyarakat bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yangterbaik bagi peserta didiknya.1718Sulistyorini, Op Cit, hlm. 66Nurhattati Fuad, Op Cit, hlm. 40.
18Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturanterhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolahsampai dengan mereka lulus sekolah.19 Manajemen kesiswaan bukanhanya bebentuk pencatatan data peserta didik melainkan meliputiaspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upayapertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui prosespendidikan di sekolah. Agar tujuan dan fungsi manajemen pesertadidik dapat tercapai secara maksimal maka ada beberapa prinsippengelolaan peserta didik yang harus diperhatikan, antara lain :1. Pengelolaan peserta didik dipandangsebagai bagian darikeseluruhan pengelolaan sekolah.2. ngemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik parapeserta didik.3. Kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakanuntuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai latarbelakang dan memiliki banyak perbedaan.4. Kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upayapengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.5. Kegiatan pengelolaan peserta didik harus mendorong dan memacukemandirian peserta didik.6. Segala hal yang diberikan kepada peserta didik dan yang selaludiupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik harusfungsional bagi kehidupan peserta didik, di sekolah maupun untukmasa depannya.20Secara umum bidang manajemen kesiswaan memiliki tiga tugasutama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, andisiplin.Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, ManajemenPendidikan, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 205.20H.A. Rusdiana, Pengelolaan Pendidikan, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015,hlm. 183-184.
19Berdasarkann tiga tugas utama tersebut, runag lingkup manajemenkesiswaan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut :1. Perencanaan kesiswaan2. Penerimaan siswa baru3. Pengelompokkan siswa4. Kehadiran siswa di sekolah5. Pembinaan disiplin siswa6. Kegiatan ekstra kurikuler7. Organisasi siswa intra sekolah8. Evaluasi kegiatan siswa9. Perpindahan siswa10. Kenaikan kelas dan penjurusan11. Kelulusan dan alumni.21Peserta didik merupakan sasaran pendidikan yang harus diarahkan,diproses guna memiliki sejumlah kompetensi yang di harapkan untukmencapai kompetensi tersebut diperlukan pengelolaan yang baik.Pengelolaan peserta didik yang dimaksud adalah segala aktivitasberkaitan dengan peserta didik, dari sejak masuk sampai dengankeluarnya peserta didik di suatu sekolah yang meliputi kegiatan:penerimaan, orientasi, pencatatan, pembinaan, dan penilaian.c. Manajemen Sarana dan PrasaranaPengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat di definisikansebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasaranapendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwasarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan olah.pengelolaan ini dimaksudkan agar penggunaan sarana dan prasarana disekolah dapat berjalan efektif dan efisien. 222122Sulistyorini, Op Cit, hlm. 104-105.H.A. Rusdiana, Op.Cit., hlm. 215
20Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah berkitanerat dengan aktivitas-aktivitas pengadaan, pendistribusian, penggunaandan prasarana pendidikan .Sarana pendidikan adalah semua peralatan dan perlengkapan yangsecara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan , sepertigedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan,meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan yang di maksud prasaranaadalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya prosespendidikan, seperti halaman, kebun/tamansekolah, jalan menujusekolah.Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatanperencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, , inventarisasi,pengawasan dan pemeliharaan sertaprasarana pendidikan.penghapusan sarana dan23d. Manajemen KeuanganPengelolaan biaya pendidikan dalam arti sempit adalah tatapembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan danpertanggungjawaban dalam menggunakankeuangan, baik daripemerintah pusat, daerah maupun dari sumber lainnya. Manajemenkeuangan adalah proses melakukan kegiatan mengatur keuangandengan menggerakkan tenaga orang lain. 24Dana atau pembiayaan merupakan biaya atau anggaran yangdikeluarkan untuk mendukung proses pendidikan secara efisiendalampencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Dengan demikian,dalam prosesnya , pengelolaan keuangan diawali dengan perencanaanyang di kenal dengan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaananggaran, dan pengawasan serta pertanggungjawaban anggaran sesuaiketentuan yang berlaku. Secara jelas pengelolaan keuangan dapatdilihat dari gambar berikut ini :2324Ibid., hlm.217Ibid., hlm.229
N Pelaporan PembukuanMasyarakatPENGALOKASIAN/PENGANGGARAN Investasi OperasionalGambar 2.4 Manajemen Keuangan25e. Manajemen KurikulumDalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkatrencana dan pengaturan mengeni tujuan, isi, dan bahan pelajaran sertacara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untukmencapai tujuan pendiikan tertentu.Dalam pelaksanaannya, selain kegiatan kurikuler formal, jugaterdapat kurikuler tidak formal, yang disebut ekstra kurikuler.Walaupun kegiatan tersebut direncanakan, tapi tidak berkaitanlangsung dengan pembelajaran di kelas. Selain kurikulum formal dantidak formal, jugaterdapat kurikulum tersembunyi, yang seringdisebut hidden curriculum, yakni kurikulum yang tidak tertulis dalamdokumen resmi, namun dioperasionalkan dalam kehidupan sekolahatau sering disebut budaya sekolah.f. Manajemen LingkunganHubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang di kenaldengan istilah public school relation meerupakan bentuk hubungan25Nurhattati Fuad, , Op Cit,, hlm. 47.
22lembaga pendidikan dengan masyarakat, yang dalam hal ini cenderungsebagai hubungan setara, timbal balik dan saling terkait. Lembagapendidikan harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dantuntunan masyarakatnya, serta berkewajiban secara legal dan moraluntukmemberi penerangan kepada masyarakat tentang tujuan,program, kebutuhan, dan keadaan lembaga pendidikan.Dalam pelaksanaannya, hubungan lembaga pendidikan denganmasyarakat melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholders) seperti :pemerintah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, orangtua, lembaga swadaya masyarakat, perguruan Tinggi, perusahaan, danmasyarakat luas. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakatdapat diilustrasikan dalam gambar INGKUNGANNASIONALGambar 2.5 Hubungan Lembaga Pendidikan de
Pendidikan berbasis masyarakat dapat merujuk pada pengertian jika sesuatu berbasis masyarakat maka sesuatu itu menjadi milik masyarakat. Kepemilikan mengimplikasikan adanya pengendalian secara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan penuh berarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan,
teori manajemen secara umum dapat dibagi menjadi empat bagian antara lain: a. Manajemen Ilmiah (1870-1930) b. Manajemen Klasik (1900-1940) c. Manajemen Hubungan Manusia (1930-1940) d. Manajemen Modern (dari 1940 sampai dengan saat ini). Konsep dasar manajemen menurut beberapa teori sebagai berikut: a. Teori Manajemen Ilmiah
manajemen modern yang umumnya dipakai oleh lembaga- lembaga pendidikan tinggi lainnya. Ilmu manajemen pendidikan modern me-mang tumbuh pesat seiring dengan bertumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan. Eksistensi sebuah lembaga tidak tampak, jika tidak didukung dan disangga oleh sistem manajemen pendidikan modern. READING COPY
BAB I MANAJEMEN PROYEK 1 Tujuan Instruksional Umum 1 1.1 Manajemen Proyek 1 1.1.1 Definisi Manajemen Proyek 1 1.1.2 Tujuan Manajemen Proyek 2 1.1.3 Fungsi Manajemen Proyek 3 1.1.4 Aspek-aspek dalam Manajemen Proyek 5 1.1.5 Elemen Penting dalam Manajemen Proyek 6 1.1.6 Manajer Proyek 7 1.1.7 Tim Proyek 10 1.1.8 Hubungan Kerja 12
Penyuluhan manajemen pendidikan berbasis TIK ini ditujukan kepada guru-guru dan manajemen di Sekolah Menengah Kejuruan Citra Nusantara di Tangerang. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan, diskusi dan konseling implementasi TIK dalam manajemen pendidik
Buku Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan SMK/MAK Kelas XI ini disajikan dalam tiga belas bab, meliputi Bab 1 Infeksi Bab 2 Penggunaan Peralatan Kesehatan Bab 3 Disenfeksi dan Sterilisasi Peralatan Kesehatan Bab 4 Penyimpanan Peralatan Kesehatan Bab 5 Penyiapan Tempat Tidur Klien Bab 6 Pemeriksaan Fisik Pasien Bab 7 Pengukuran Suhu dan Tekanan Darah Bab 8 Perhitungan Nadi dan Pernapasan Bab .
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
Pengaruh nya di Indonesia. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indoesia. Bab kelima menyajikan Tri Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam bab lima ini membahasperanan, kedudukan, dan penerapatan Tri Pusat Pendidikan. Bab keenam membahas Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan UUSPN.
Pengantar Manajemen Operasi Ir. Adi Djoko Guritno, M.S.I.E.,Ph.D. anajemen operasi merupakan salah satu ilmu inti dalam bidang manajemen, di samping manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen operasi berkaitan dengan transformasi
