Kebijakan Kemristekdik Tentang Program Dokter Layanan .

3y ago
30 Views
2 Downloads
1.52 MB
16 Pages
Last View : 16d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Averie Goad
Transcription

Kebijakan Kemristekdik/ tentangProgram Dokter Layanan Primer (DLP)Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRaker Komisi X DPR RI, 29 November 2016Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi20161

Pembaruan pada UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran :harmonisasi kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yangberfokus pada kepen ngan masyarakat : peningkatan derajat kesehatan melalui program promo f dan preven f peningkatan akses pelayanan kesehatan penekanan biaya EPermintaan dari Menkeskepada Menristekdik perihalkebutuhan DLP yangdihasilkan melalui pendidikanyang terstrukturPemenuhan kebutuhan DLPmelalui program DLP(pendidikan profesi)Kesiapan FK terakreditasi Auntuk menjalankan programDLP Standar Nasional PendidikanKedokteran Nomenklatur Prodi Capaian Pembelajaran Kurikulum

Reformasi Pendidikan Kedokteran sesuai UU No.20/2013Pilihanpendidikanprofesi lanjutan,setelah menjadidokterNaskah Akademik Tim Pokja DLPPengaturan mengenai Standar Pendidikan, Standar Kompetensi danstandar lainnya diatur melalui Standar Nasional PendidikanKedokteran (SNPK) yang ditetapkan oleh Menristekdik

Telaah Pengembangan Program Dokter Layanan PrimerEvidence-based policy, melalui berbagai kajian/telaah yang disusun oleh para pakarpendidikan kedokteran dan stakeholders kedokteran terkaitRekomendasi Nasional : Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia1 Berkualitas Menuju 2020(Pemangku KepenUngan Layanan Kesehatan Primer, didukung oleh HPEQ Project Ditjen DikU,Konsorsium Kedokteran Keluarga Indonesia, KDPI, PDUI, MKKI ; Maret 2013)2Naskah Akademik UU Pendidikan Kedokteran(disampaikan secara resmi oleh Panja Pemerintah kepada Panja DPR RI; Juli 2013)Buku Sistem Pelayanan Kesehatan Berorienatasi Pelayanan Primer :3 Kedudukan, Peranan dan Pendidikan Dokter Layanan Primer(PB IDI, Edisi Pertama Oktober 2014)Naskah Akademik Dokter Layanan Primer4 (Tim Pokja Nasional Percepatan Pengembangan Kebijakan DLP, 2015 ; diperbaharui perMei 2016)Naskah Akademik RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013 (termasuk5 Bab tentang DLP)(persyaratan untuk prakarsa kepada Presiden, Juni 2015)

Perbandingan Program DLPdi Negara LainKajian Tim Pokja Nasional DLP, 2016

Sebagian besar negara di dunia memiliki program studi untukmenghasilkan dokter yang difokuskan untuk memenuhi layanankesehatan primer(meskipun sebutannya berbeda-beda)Family PhysiciansAt Entry Point ofcareFamily PhysicianFirst contact in HMOsFamily DoctorsAnd Family HealthTeamGeneral Prac ce/Family Medicine inNa onal Health ServiceFamilyPhysiciansFamilyPhysiciansPrimary Care/Family PhysiciansGeneral Prac/ce/Family Medicine

Perbandingan Pendidikan Dokter Layanan Primer di seluruh duniaEduca/on (Post Graduate Medical umPersonalassessmentUniversityaffilia/onFunding sourceAssessmentindependentAustraliayes3 yearsyesyesWeakGovernmentyesNew Zealandyes3 yearsyesyesWeakMixedyesHong KongVaries6 yearsyesyesWeakSelfNoPhilippinesNo3 yearsyesyesStrongSelfNoMalaysiaNo2 yearsNoyesWeakSelfNoSingaporeNo1-6 yearsyesyesStrongSelfNoUnited Kingdomyes3 yearsyesyesWeakGovernmentyesIrelandyes4 yearsyesyesWeakMixedNoNorthern Europeyes3 -5 yearsyesyesWeakGovernmentVariesCentral &Southern nadayes3 yearsyesyesStrongGovernmentyesUnited Statesyes3 yearsyesyesStrongGovernmentyesHays, RB & Morgan S. Australian and overseas model of general pracUce training. MJA 2011; 194:S63-S66

Perbandingan Nama Departemen Layanan Primer diberbagai Fakultas Kedokteran di duniaNama DepartemenPrimary Care Health SciencesPublic Health and Primary CarePrimary Care and Popula/onHealthGeneral Prac/ceHealth Sciences and PrimaryCareGeneral Prac/ceFamily MedicineFamily MedicineUniversitasOxfordCambridgeUniversity College LondonUKUKUKPrak/siGeneral Prac onerGeneral Prac onerGeneral Prac onerEdinburghUtrechtUKBelandaGeneral Prac onerFamily PhysicianBelandaBelandaASFamily PhysicianFamily PhysicianFamily PhysicianASAustraliaJepangJepangJepangKorea SelatanTaiwanFilipinaMalaysiaFamily PhysicianGeneral Prac onerFamily PhysicianFamily PhysicianFamily PhysicianFamily PhysicianFamily PhysicianFamily PhysicianFamily PhysicianMalaysiaFamily PhysicianErasmusMaastrichtSebagian besar fakultaskedokteranFamily and Preven/ve Medicine UtahGeneral Prac/ceMelbourne, MonashPrimary CareTsukubaFamily and Community Medicine Mie, NagoyaCommunity and Family Medicine FukushimaFamily MedicineSemua fakultas kedokteranFamily MedicineSemua fakultas kedokteranFamily and Community Medicine PhilippinesFamily MedicineUniversity KebangsaanMalaysiaPrimary Care MedicineUniversity of MalayaNegara

Pengembangan Program DLPdi IndonesiaDefinisi DLP sesuai RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.20/2013 :dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkanprinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokterankomunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin danmenyelenggarakan pelayanan kesehatan Ungkat primer yang berkualitas.

System thinking Program DLP sebagai pendidikan formal (pendidikan profesi setara spesialis) :Untuk menghasilkan DLP, dibutuhkan pendidikan yang terstruktur untuk menjamin akuntabilitas prosespendidikan yang berbasis pengembangan keahlianDokter LayananPrimer (DLP) KKNI level 8 Pilihan karir profesilanjutan setelah dokterKEWENANGANKUALIFIKASICAPAIANPEMBELAJARAN Dapat bekerjasecara mandiri; Berkolaborasidengan dokter dannakes lain; atau Berkolaborasidengan dokter ahlidi layanan sekunderdan tersier Mengembangkan prak/kprofesional melalui riset,hingga menghasilkan karyainova/f dan teruji Memecahkanpermasalahan melaluipendekatan inter ataumul/disipliner Mengelola riset danpengembangan yangbermanfaat bagimasyarakat dan keilmuanPenambahankompetensi dari SKDI2012* Pendekatan :komprehensif,holis k, preven fdan promo f,berbasis keluarga Keterampilan klinisberbasis conUnuumof carePROGRAM STUDIDLP Pilihan pendidikan profesikedokteran FK terakreditasi A danMemenuhi Standar NasionalPendidikan KedokteranProgram OMENKLA-TUR PRODINama prodi :Dokter LayananPrimer(jenjangspesialis)Standar Nasional Pendidikan KedokteranMETODEEVALUASI PROSESKURIKULUMPEMBELAJARANPEMBELAJARANPRODI Evaluasi penguasaanpengetahuan Workplace based evaluaEon:360 degree, logbook & por olio,miniCex Tesis sebagai buk peningkatanKKNI Ujian board (na onal &interna onal) Project yang dibangun di ngkatkeluarga dan atau komunitas Temu muka untuk pendalamanilmu, diskusi kelompok, pela hanketrampilan klinik, bedsideteaching Pendidikan jarak jauh untukpendalaman ilmu, diskusi kasus,tele-medicine, webinar dan teleconference Workplace based educaEonuntuk pemahiran ketrampilanklinis dan ketrampilan lapanganProses pembelajaranminimal 4 semester :tahap pengayaan,magang dan prak k

Penambahan Kompetensi Dokter yang Komprehensif(filing the gap) di pelayanan kesehatan primerKompetensi Dokter(SKDI 2012)Profesionalitas yang luhurKompetensi Tambahan padaDokter Layanan PrimerEtika, Hukum dan Profesionalisme di layanan primer denganberbasis bukti ilmiahMawas diri danpengembangan diriKepemimpinan manajemen pelayanan kesehatan dilayanan primer berbasis kolaborasiinterprofesi/transprofesiKomunikasi efektifKomunikasi holistik, komprehensif dan cakap budaya :mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budayadan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yangerat dan setaraPengelolaan informasiAdvokasi untuk mendukung pencapaian program nasionalLandasan ilmiah ilmukedokteranPenguatan aplikasi ilmu kedokteran keluarga dan pendidikaninterprofesi kesehatan di layanan primerKetrampilan klinisKetrampilan Klinis berorientasi pada continuum of carePengelolaan masalahkesehatanPengelolaan kesehatan komprehensif yang berorientasipada komunitas dan masyarakat, meliputi promosikesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasidan pelayanan paliatif, yang berkelanjutan pada semuakelompok usia, dan penyakit

Strategi Implementasi Program DLPMulai tahun 2017PROGRAM MASA TRANSISI(Transformasi dokter menjadi DLP)PROGRAM PENDIDIKANREGULER(Pilihan Pendidikan Profesi)Waktu Proses1 semester (6 bulan)Minimai 4 semesterPesertaDokter yang telah bekerja 5 tahun,dan memenuhi kriteria lainnyaLulusan program profesi dokteryang telah menyelesaikan internsipStrategiPembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Sesuai Kurikulum, Metodemasa transisi : mendapatkan pengakuanPembelajaran dan Evaluasicapaian pembelajaran untuk disetarakanProses Pembelajaran Programdengan kualifikasi DLP Paradigm shi] educaUon : pendekatankomprehensif dan keluarga DLP (berdasarkan StandarNasional PendidikanKedokteran)Modul RPL yang disusun bersama dengan Rekognisi Pembelajaranstakeholders terkait (Kemristekdik ,LampauKemkes, KKI, PB IDI, AIPKI)Penyelenggara Prodi DLP yang diberi mandat olehKemristekdik , bekerjasama dengan PBIDI dan AIPKI Prodi DLP yang diberi mandat olehKemristekdik , berkoordinasi denganOrganisasi Profesi Prodi yang memenuhi syarat sesuaiSNPK

Perkembangan Penyusunan Peraturanterkait Program DLPNO12PERATURANPERKEMBANGANRPP tentang PeraturanPelaksanaan UU No.20/2013 tentangPendidikan Kedokteran(bab khusus tentangprogram DLP) Pembahasan norma DLP pada RPP telah melaluitahap Pan a Antar Kementerian (PAK) danmelibatkan seluruh stakeholders (7 kalipertemuan selama periode Maret – Juli 2016)Drab Permenristekdik/tentang Standar NasionalPendidikan Kedokteran/SNPK(termasuk mengaturprogram DLP) Drae Permenristekdik telah disusun oleh m penyusun lintas stakeholders(termasuk PB IDI) ; Penerbitan Permenristekdik menungguRPP Saat ini RPP dalam tahap harmonisasi lintaskementerian (dua kali pembahasan) ;mengalami kendala karena masih terdapatke daksepakatan dari PB IDI tentang programDLP

Perkembangan Penyusunan Peraturanterkait Program DLPNO3PERATURANPERKEMBANGANPeraturan lanjutan yangdibutuhkan untuk implementasi Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dik program DLP (amanah RPP) :bersama dengan stakehodersPermenristekdik tentangpendidikan kedokteran telahprogram pendidikan DLP, yangmenyusun kriteria dan persyaratanmengatur tentang :minimal untuk pembukaan prodi FK penyelenggara programDLP, sebagai dasar untuk pemberianDLPmandat pembukaan prodi DLP strategi pembelajaran melalui Kemkes telah melibatkan DitjenRekognisi PembelajaranBelmawa dalam menyusun panduanLampau/RPL untuk DLPRPL untuk DLP (disesuaikan dengan program pendidikan padaPermenristekdik/ No.26/2016masa transisitentang Rekognisi PembelajaranLampau)

Upaya Penyiapan Program DLPOutput Tim Pokja Nasional DLP : Naskah Akademik Standar Pendidikan dankompetensi Standar Peneli an Standar Pengabdian Masyarakat Rancangan Kurikulum Capaian Pembelajaran termasukProfil, Sikap dan Tatanilai,Ketrampilan kerja umum,Penguasaan Pengetahuan danKetrampilan Kerja Khusus Uraian kompetensi dan penilaianRPLDitjen Pembelajaran danKemahasiswaan telah menyiapkan : Drae Standar Nasional PendidikanKedokteran Nomenklatur program studi DLP (jenispendidikan profesi) Modul RPL untuk DLPDitjen Kelembagaan Kemristekdik/telah menyusun :kriteria dan persyaratan minimal untukpembukaan prodi DLP, sebagai dasar untukpemberian mandat pembukaan prodi DLP(pembahasan dilakukan bersama denganstakeholders)Penerbitan Mandat Izin Program Studi DLP akan diberikan setelah RPPditerbitkan (kecuali PTN-BH)

MARI BERDIALOGuntuk meningkatkan mutupendidikan kedokteran di Indonesia

PROGRAM MASA TRANSISI (Transformasi dokter menjadi DLP) PROGRAM PENDIDIKAN REGULER (Pilihan Pendidikan Profesi) Waktu Proses 1 semester (6 bulan) Minimai 4 semester Peserta Dokter yang telah bekerja 5 tahun, dan memenuhi kriteria lainnya Lulusan program profesi dokter yang telah menyelesaikan internsip Strategi Pembelajaran

Related Documents:

Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111

Pada tahun 1994 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia telah menyusun buku Pedoman Praktik Dokter Umum sebagai pegangan bagi para dokter praktik. Namun dirasakan perlu peningkatan pedoman tersebut menjadi suatu standar yang bersifat lebih komprehensif. Pada bulan Maret 1994 Ikatan Dokter Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan

adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis. 2. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan PPDS. 3. Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi adalah program yang

C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26

Resolusi Memasukkan Etika Kedokteran dan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Dokter di Seluruh Dunia, dan Federasi Pendidikan Dokter Dunia : Standar Global mengenai Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter Dasar Apendiks D – Penekanan Pendidikan Etika dalam Pendidikan Dokter Apendiks E – Tambahan Studi Kasus Lampiran.

persepsi apoteker serta dokter terhadap apoteker dan mengetahui karakteristik apoteker serta dokter yang dapat mempengaruhi persepsi apoteker dan dokter terhadap apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif

Rawat Inap di RS Rujukan & Puskesmas Rawat Jalan di RS & Puskesmas & Pelayanan Outreach Perawatan oleh Keluarga & Masyarakat T E M P A T P E L A Y A N A N T I N G K A T P E N C E G A H A N Primer . Reviewer AMP Harapan terhadap Dokter Spesialis Obgyn & Dokter Spesialis Anak. CATATAN KHUSUS DOKTER SPESIALIS DI DAERAH 1. BIASANYA MENETAP SEJAK .

Automotive Sector Report 1. This is a report for the House of Commons Committee on Exiting the European Union following the motion passed at the Opposition Day debate on 1 November, which called on the Government to provide the Committee with impact assessments arising from the sectoral analysis it has conducted with regards to the list of 58 sectors referred to in the answer of 26 June 2017 .