Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter - Kemdikbud
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan KarakterANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKANKARAKTERTita LestariTim Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Kemdikbud(email: titalestari60@gmail.com)ABSTRAKKeberhasilan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan,sistem pengelolaan program serta penjaminan mutu internal baik di lingkungan Kemdikbud maupun padalevel Dinas Pemdidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pada praktiknya kebijakanpenguatan pendidikan karakter baru diimplementasikan melalui program-program pada Pendidikan Dasar.Sementara pada Pendidikan Menengah masih parsial atau program sisipan saja dari berbagai kebijakanprogram dari setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Kemdikbud. Hal ini tersurat pada Peraturan PresidenNomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Permendikbud nomor 20 Tahun2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Salah satu tanggung jawabKemendikbud adalah merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalurPendidikan Formal dibawah kewenangannya. Sementara pelaksana dan penanggungjawab program PPKsesuai pasal 12 Perpres Nomor 87 tersebut adalah 3 (tiga) Kementerian dan Pemerintah Daerah yangdikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tigakementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dankebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pelaksana serta penanggungjawab yanglainnya adalah Pemerintah Daerah untuk tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.Persoalan mendasar yang dihadapi adalah bagaimana pengorganisasian gerakan PPK ini, terutamamekanisme kerja seluruh pemangku kepentingan, dimulai dari lingkungan aparatur di Kemdikbud itusendiri sampai pada tingkat Satuan Pendidikan, sehingga dapat terbangun jejaring yang integratif sesuaidengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pesan moral dari nawacita yangdicanangkan melalui Peraturan Presiden melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) berjalansinergi dan efektif.Kata kunci: Pengorganisasaian implementasi PPK sesuai dengan amanat Perpres 87 Tahun 2018,Gerakan Nasional Revolusi Mental akter yang berorientasi pada kualitasmembutuhkan strategi khusus. Di Indonesia,Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)menjadi topik yang hangat saat ini, meskipunsesungguhnya kebijakan pendidikan karakteritu sendiri sudah ada sejak tahun 2010, yaitudengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2010tentang Pendidikan Karakter. Pendidikankarakter hanya akan bisa efektif jika tigadesain pendidikan karakter ini dilaksanakansecara simultan dan sinergis yaitu pendidikankarakter berbasis kelas, pendidikan karakterberbasis kultur sekolah dan pendidikankarakter berbasis komunitas. Tanpanya,pendidikan kita hanya akan bersifat parsial,inkonsisten, dan tidak efektif.Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)menjadi sebuah perbincangan yang hangatkembali di tingkat nasional setelah munculnyakebijakan Perpres Nomor 87 Tahun 2018tentang Penguatan Pendidikan Karakter,disinyalir meskipun sudah ada Inpres nomor 1Tahun 2010, bangsa kita masih menunjukkanadanya perilaku antibudaya dan antikarakter.Perilaku antibudaya bangsa tercermindiantaranyadarimemudarnyasikapkebinekaan dan kegotongroyongan bangsaIndonesia, disamping kuatnya pengaruhbudaya asing di tengah-tengah masyarakat,memudarnya nilai-nilai luhur yang melekatpada bangsa Indonesia, seperti kejujuran,kesantunan, dan kebesamaan, serta ditandaidengan munculnya berbagai kasus kriminal(Marjuki, 2013).PPK sebagai bagian dari GNRMmerupakan bagian dari sebuah gerakan besar.Oleh karena itu, seluruh komponenmasyarakat harus ikut berpartisipasi danbergotong royong dalam membangunJurnal Kediklatan 299
Tita Lestariekosistem yang sehat dan kondusif bagi setiapindividusehinggamerekadapatmengembangkan diri dan beraktualisasi secaraoptimal. Masyarakat tanpa kecuali dariseluruh penjuru kota, desa, hingga pelosoknusantara harus memiliki semangat danorientasi gerak yang sama.DenganditetapkannyaPeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun2017 Tentang Penguatan PendidikanKarakter, maka payung hukum dalam rangkamewujudkan bangsa yang berbudaya melaluipenguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran,disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,demokratis, rasa ingin tahu, semangatkebangsaan, cinta tanah air, menghargaiprestasi, komunikatif, cinta damai, gemarmembaca, peduli lingkungan, peduli sosial,dan bertanggung jawab semakin jelas dantegas.Program Penguatan Pendidikan Karakter(PPK) memiliki tujuan yang selaras dengantujuan pendidikan nasional. Tujuan PPKmenurut Perpres nomor 87 tahun 2017 adalah;(a) membangun dan membekali peserta didiksebagai generasi Indonesia Tahun 2045dengan jiwa Pancasila dan Pendidikankarakter yang baik guna menghadapidinamika perubahan di masa depan, (b)mengembangkanplatformPendidikannasional yang meletakkan Pendidikan karaktersebagai jiwa utama dalam penyelenggaraanPendidikan bagi peserta didik dengandukungan pelibatan publik yang dilakukanmelalui Pendidikan jalur formal, nonformal,dan informal dengan memperhatikankeberagaman budya Indonesia, dan (c)merevitalisasi dan memperkuat potensi dankompetensi pendidik, tenaga kependidikan,peserta didik, masyarakat, dan lingkungankeluarga dalam mengimplementasikan PPK.Ketiga tujuan PPK tersebut sarat denganmakna yang sangat luas dan saling terkait satusama lain. Untuk selanjutnya tujuan tersebutperlu dikaji dan dikembangkan terus-menerusmelalui berbagai strategi sesuai peran dantanggung jawab setiap stakeholder agarmudah untuk diimplementasikan.Melalui program PPK, pemerintah inginmembangun Generasi Emas Indonesia 2045yang siap menghadapi tuntutan zaman denganketerampilan abad 21. Pendidikan karaktertersebut berikhtiar untuk mengharmonisasi300 Jurnal Kediklatanempat dimensi potensi manusia, yakni melaluiolah hati (etik), olah rasa (estetik), olahpikir (literasi) dan olah raga (kinestetik).Empat dimensi potensi tersebut diharapkanmampu membentuk nilai-nilai karakter yangnantinya terkristalisasi menjadi lima nilai inti(core values) yang diharapkan, yakni:religius, nasionalis, mandiri, gorong royongdan integritas. Indikator dari nilai religiusantara lain beriman dan bertakwa, bersih,toleran dan cinta lingkungan. Sementara nilainasionalis diindikasikan dalam bentuk sikapcinta tanah air, semangat kebangsaan danmenghargai kebhinekaan. Nilai mandiriditandai dengan kerja keras, kreatif, disiplin,berani dan pembelajar. Nilai gotong royongdapat berupa kerjasama, solidaritas, salingmenolong dan kekeluargaan. Sedangkanindikator nilai integritas bisa mewujud dalamkejujuran, keteladanan, kesantunan dan cintapada kebenaran.KARAKTER BANGSAPendidikan karakter adalah pendidikansepanjang hayat, sebagai proses kearahmanusia yang sempurna. Oleh karena itu,Pendidikan karakter memerlukan keteladanandan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa.Kartadinata (2009) menjelaskan bahwadisadari bahwa pendidikan adalah tulangpunggung dalam strategi pembentukankarakter bangsa.Karakter merupakan nilai-nilai yangkhas, baik watak, akhlak atau kepribadianseseorang yang terbentuk dari hasilinternalisasi berbagai kebijakan yang diyakinidan dipergunakan sebagai cara pandang,berfikir, bersikap, berucap dan bertingkahlaku dalam kehidupan sehari-hari.Karakter baik didefinisikan oleh Lickona(2009) sebagai pengetahuan moral (moralknowing), perasaan moral (moral feeling) danperilaku moral (moral behavior). Karakterbaik terbentuk dari proses mengenal sesuatuyang baik, menginginkan hal-hal baik danmelakukanperbuatanbaik.Karakter(character) memiliki dimensi dan ruanglingkup yang lebih luas dibandingkan dengansikap (attitude), perilaku (behavior), motivasi(motivation) atau keterampilan (skill).Unsur-unsur penting yang dibutuhkanuntuk mencapai kesuksesan implementasipendidikan karakter antara lain:
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter1. Partisipasikomunitas(Communityparticipation)2. Kebijakanpendidikankarakter(Character education policy)3. Karakter-karakteryangditetapkan(Defined traits)4. Kurikulum yang terintegrasi (Integratedcurriculum)5. Pembelajaranberbasispengalaman(Experiential learning)6. Evaluasi (Evaluation)7. Model-model peran orang dewasa (Adultrole models)8. Pengembangan staff (Staff development)9. Keterlibatan siswa secara aktif (Studentinvolvement)Keberlanjutan program (Sustaining theprogramPeran dan tanggung jawab pendidik,dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah,pemerintah pusat terutama Kemdikbud perlumensinergikan berbagai fungsi moral danfungsi kedinasan.Khusus untuk tenaga pendidik, dalammelaksanakan tugasnya seorang gurumempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsimoral dan fungsi kedinasan. Fungsi moralinilah yang menjadikan semua guru memilikitanggungjawabuntukmengembangkankarakter para anak didiknya.Menurut Zubaedi, ada lima peran yangdimiliki para pendidik atau guru dalamkonteks pendidikan karakter, yakni sebagaikonservator (pemelihara) sistem nilai yangPendidikan Karakter (PPK) pada Perpres87 Tahun 2017 dapat dilihat dari aspek “pengintegrasian, pendalaman, perluasan danpenyelarasan antara olah hati (etik), olahrasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olahraga (kinesteti).Selain itu pada Implementasi PPK(Kemdikbud 2017), dilatarbelakangi denganmunculnya tatanan baru, ukuran-ukuran baru,dan kebutuhan-kebutuhan baru yang berbedaantara abad 20 dengan abad 21 ini perludirespon oleh dunia pendidikan. Tatanan danukuran-ukuran yang dimaksud adalah adanyakecenderungan (trend) yang tidak dapatterelakkan (inevitable), yaitu adanya revolusidigital yang semakin luar biasa yangmengubahsendi-sendikehidupan,kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatantermasuk dunia Pendidikan.merupakan sumber norma kedewasaan,sebagai inovator (pengembang) sistem nilaiilmu pengetahuan, sebagai transmit (penerus)sistem-sistem nilai kepada para peserta didik,sebagai transformator (penerjemah) sistemsistem nilai melalui penjelmaan dalampribadinya dan perilakunya dalam prosesinteraksi dengan sasaran didik dan sebagaiorganisator(penyelenggara)untukterciptanya proses edukatif yang dapatdipertanggungjawabkan, baik secara formalmaupun secara moral.Abourjilie (2006), menjelaskan bahwapendidikan karakter harus mengintegrasikanseluruh stakeholders pembelajaran, baik disekolah (school), rumah (home) maupunmasyarakat (community), pendidikan karakterditerapkan melalui modeling, iklim belajardan kurikulum yang mendukung, pendidikankarakter bersifat proaktif dalam mengadaptasisumber-sumber dan materi pendidikan yangtersedia dalam rangka membangun karakterbaik semua siswa dari pengalaman belajarmereka, pendidikan karakter mengajak siswauntuk membuat pilihan-pilihan dan keputusanyang baik (good decisions), dan pendidikankarakter merupakah sebuah proses, bukansekadar sebuah program.PEMBAHASANIstilah “Pendidikan Karakter” pada inpresnomor 1 Tahun 2010 menjadi PenguatanKathleen dan Eric (2007) menjelaskanbahwa terjadinya integrasi belahan-belahandunia yang semakin intensif akibatinternasionalisasi, globalisasi, hubunganmultilateral, teknologi komunikasi, danteknologi transportasi sangat berpengaruhterhadap perubahan gaya hidup dan gayabelajar manusia. Selain itu, fenomenapendataran dunia (flatten world) sebagaiakibat dari perubahan lisasi negara, korporasi dan individu,mengakibatkan dunia ini seolah berlaritunggang langgang dengan ruang yang tampakmenyempit, waktu yang terasa ringkas, dankeusangan (obsolescence) yang lebih cepat.Dengan semakin berkembangnya masyarakatpadat pengetahuan (knowledge society),masyarakat informasi (information society),dan masyarakat jaringan (network society),Jurnal Kediklatan 301
Tita Lestarimembuat pengetahuan, informasi dan jaringanmenjadi modal yang sangat penting. Hal inimenegaskan adanya fenomena abad kreatifbeserta masyarakat kreatif yang menempatkankreativitas dan inovasi sebagai modal pentingbagi individu, perusahaan, dan masyarakat.Tahun 2045 Indonesia akan memasukimasa Indonesia Emas yang bertepatandengan 100 tahun Indonesia merdeka. Padamasa itu pula Indonesia diprediksimendapatkan bonus demografi denganmayoritas penduduk yang berada pada usiaproduktif. Budhiman (2007) menyebutkanbahwa sejatinya bonus demografi tersebuttidak serta merta diperoleh secara kuantitatifhanya dari pertumbuhan jumlah pendudukusia muda semata, melainkan yang tidak ya untuk mengimplementasikanpenguatan Pendidikan karakter asikan perkembangan karakter kedalam setiap aspek kehidupan, termasukkehidupan di tempat bekerja baik itudilingkungan Lembaga Pendidikan secaraberkelanjutan (continually), sehingga nilainilai moral yang telah tertanam dalam pribadipeserta didik tidak sekedar sampai tingkatanpendidikan tertentu atau hanya muncul dikeluarga saja. Hal yang sama disampaikanoleh Abourjilie (2006), yang memberikangambaran bahwa implementasi Pendidikankarakter dapat disusun melalui praktik-praktikterbaik oleh semua yang ada dalam ekosistempendidikan, terutama revitalisasi potensipendidik dan tenaga kependidikan.Revitalisasi potensi pendidik dan tenagakependidikanadalahsasarandariimplementasi PPK yang perlu diutamakan.Mereka harus difasilitasi untuk menjalinsinergi dan kolaborasi dengan masyarakat dankeluarga peserta didik, sehingga dapatmenghasilkan lulusan dari setiap satuanpendidikan yang memiliki kompetensi dankarakter yang selaras dengan tujuanpendidikan nasional.Khusus untuk tenaga pendidik, dalammelaksanakan tugasnya seorang gurumempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsimoral dan fungsi kedinasan. Fungsi moralinilah yang menjadikan semua guru memilikitanggungjawabuntukmengembangkan302 Jurnal Kediklatankarakter para anak didiknya. MenurutZubaedi, ada lima peran yang dimiliki parapendidik atau guru dalam konteks pendidikankarakter, yakni:1. Sebagai konservator (pemelihara) sistemnilai yang merupakan sumber normakedewasaan.2. Sebagai inovator (pengembang) sistemnilai ilmu pengetahuan.3. Sebagai transmit (penerus) sistem-sistemnilai kepada para peserta didik.4. Sebagai transformator (penerjemah)sistem-sistem nilai melalui penjelmaandalam pribadinya dan perilakunya dalamproses interaksi dengan sasaran didik.5. Sebagai organisator (penyelenggara)untuk terciptanya proses edukatif yangdapatdipertanggungjawabkan,baiksecara formal maupun secara moral.Revitalisasi potensi pendidik dan tenagakependidikanadalahsasarandariimplementasi PPK yang perlu diutamakan.Mereka harus difasilitasi untuk menjalinsinergi dan kolaborasi dengan masyarakat dankeluarga peserta didik, sehingga dapatmenghasilkan lulusan dari setiap satuanpendidikan yang memiliki kompetensi dankarakter yang selaras dengan tujuanpendidikan nasional.STRATEGI IMPLEMENTASI PPKPengalaman penulis dari berbagaikegiatan sebagai pemateri pada Diklat,Bimbingan Teknis, dan sosialisasi yangdiselenggarakan oleh Kemdikbud, termasukpraktik terbaik yang diperoleh satu benagmerah strategi mengimplementasikan PPKkhususnya di tingkat satuan Pendidikan adalahmelaluikegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang efektif.Untuk mencapai hasil yang optimal,pelaksanaan PPK pada setiap jenjang dansatuan pendidikan dapat dilakukan melaluiberbagai pendekatan yaitu:a. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia padapeserta didik melalui cara yang dilakukanorangdewasadalamekosistemPendidikan untuk mengajak para siswaikut bertanggung jawab atas keputusanyang dibuat dalam menentukan danmemilih nilai akhlak mulia bagi dirinya,
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karaktermisalnyamelaluiketeladanaan,simulasi dan bermain peran.b. Melakukan dan berbuat langsung melaluipengalaman.Denganmengalamilangsung maka siswa akan menemukansendiri nilai akhlak mulia yang palingtepat untuk dirinya setelah menjalaniproses mengenali, menilai dan membuatkeputusan. Misalnya program sosialsekolah, kunjungan lapangan, field tripdan sebagainya.c. Dalam kegiatan intrakurikuler agarmencapai hasil yang optimal, guru dapatmenggunakan berbagai metode belajarmengajar, misalnya dengan TalkshowmengenaidampakNarkobabagiKehidupan remaja, atau tema-tema yangterintegrasi dengan penguatan materipembelajaran, misalnya pendidikan antikorupsi, pendidikan kewirausahaan dansebagainya. Metode pembelajaran yangdapat digunakan antara lain diskusikelompok kecil, refleksi, simulasibermain peran, kunjungan lapangan,lomba-lomba, pengembangan proyek,yang didalamnya setiap peserta didikberlatih membuat jurnal harian sebagaibagiandaripembiasaandalampengembangan literasi.Dalam konteks digitalisasi, para guruharus memiliki strategi efektif dalammenghadapi perubahan karakter anak didik.Anak-anak yang saat ini sedang duduk dibangku sekolah mayoritas adalah anak-anakdigital native”, atau biasa pula disebut ters”, karena mereka adalah generasipertama yang lahir di era internet dan sangattechno savvy (melek teknologi). Merekasangat terbiasa menggunakan fasilitasmultimedia dan beragam bentuk teknologilainnya dalam kehidupan sehari-harinya.Oleh karena itu, setiap guru perlumemiliki strategi khusus untuk menghadapisiswa-siswi generasi digital. Berikut ini adalahbeberapa strategi yang dapat digunakan dalampendidikan karakter untuk generasi digital:a. Jika memungkinkan, berikan siswapilihan dan kebebasan, namun guru harustetap memberikan contoh dan bimbingan(guidance).b. Jelaskan bagaimana tugas-tugas yangdiberikan dapat membantu siswa untukmembuat sesuatu yang berbeda dalamkehidupan mereka.c. Dalam memberikan tugas kelompoksebaiknya lebih bersifat purposeful, yaknidengan menjelaskan secara rasional akanpentingnya bekerja dalam satu tim, apasajatanggungjawab si untuk menyelesaikanmasalah. Kolaborasi online mungkindapat membantu siswa dalam memperkuatpartisipasi kelompok.d. Mengajakparasiswauntukmengkombinasikan skill dan strategidalam melakukan perubahan yang dapatmereka terapkan.e. alammenyeleksi dan mengonsumsi sumbersumber online secara kritis. Tunjukkansumber-sumber yang lebih dapatdipercaya dan ajarkan mereka cara-caramenganalisa konten.SIMPULAN DAN REKOMENDASIMasalah-masalah dalam penguatanpendidikan karakter serta kebutuhan pesertadidik menjadi dasar untuk merumuskanformula kebijakan kendidikan karakter mulaidari tingkat pusat (Kemdikbud), tingkatpemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)sampai pada tingkat Satuan Pendidikan.Estimasi dan seleksi kebijakan Pendidikandilakukan seyogyanya secara holistik. Bukanhanya difahami oleh sebagian kecil aparatur dilingkungan Kemdikbud saja, melainkansampai kepada tingkat operasional di kelas.Keterlibatan pendidik dalam merumuskankebijakan melalui rapat terbatas dewan guru,adalah kebijakan yang memiliki relevansidengan upaya mendidik siswa sesuai dengannilai-nilai yang menjadi karakter sekolah.Kebijakan yang dikeluarkan oleh kepalasekolah tentang PPK lebih bersifat nan. Pemantauan kinerja kebijakanPPK dilakukan oleh pengawas sekolah danDinas Pendidikan terutama pada respon guruserta perubahan perilaku peserta didik.Jurnal Kediklatan 303
Tita LestariProgram PPK disesuaikan dengankemampuan sekolah dan karakteristik khas(branded) yang melekat pada sekolah tersebut.Pendidikan karakter tidak semata-mataberhubungan dengan persoalan moral danakhlak (etik), namun juga memiliki dimensiyang luas dan komprehensif. Oleh karena itu,diperlukan pemahaman yang utuh olehpendidik dan tenaga kependidikan, termasuksemua insan pendidikan dari mulai konsephingga di level operasional.Implementasi kebijakan PPK melaluipenguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran,disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,demokratis, rasa ingin tahu, semangatkebangsaan, cinta tanah air, menghargaiprestasi, komunikatif, cinta damai, gemarmembaca, peduli lingkungan, peduli sosial,dan bertanggung jawab akan berjalan optimalapabila semua pihak yang terlibat dalampenyelenggaraan pendidikan bersinergi danberkolaborasi dengan penuh kesadaran dantanggungjawab. Semua pemangkukepentingan (stakeholder) yang ada harusmeletakkan Pendidikan karakter sebagaispirit utama dengan melibatkan masyarakatluas dalam ekosistem Pendidikan.DAFTAR PUSTAKAAbourjilie, Charlie. 2006. Character Education Informational Handbook and Guide II.(www.ncpublicschools.org).Battistich, Victor. Character Education, Prevention, and Positive Youth Development (WhitePaper).Budhiman, Arie. 2017. Penguatan Pendidikan Karakter. Materi Rapat Koordinasi. Disampaikanpada Rapat koordinasi Persiapan USBN 2017. Jakarta.Hendarman. 2017. Sinergi Tripusat Pendidikan. Bahan Bimbingan Teknis Fasilitator PPKKemdikbud. Jakarta.Hendarman, dkk. 2017. Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter; Tingkat SekolahDasar dan Sekolah Menengah Pertama (Buku Pedoman Kemdikbud).Kartadinata, S. 2009. Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa. Makalah Fakultas IlmuPendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.Lestari, Tita. 2001. Pengajaran Demokratis (Seri Manajemen Berbasis Sekolah) Bahan PelatihanMBS untuk Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.Arzuki, 2013. Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah dalam Pembangunan Karakter Bangsadi Masa Depan. Jurnal Pendidikan Karakter. 3 (1):64-76.Lickona, Thomas, dkk. 2009. 11 Principles of Effective Character Education. (character.org).Mayumi, Ilza (2016). Revolusi Mental Dalam Pendidikan. Bahan Sosialisasi PenguatanPendidikan Karakter. Kemdikbud. Jakarta.Mohr, Kathleen A. J. dan Eric S. Mohr. 2017. Understanding Generation Z Students to Promotea Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence:Vol. 1: Iss. 1, Article 9.Thompson, William G. 2002. The Effects of Character Education on Student Behavior. ElectronicTheses and Dissertations. Paper 706, http://dc.etsu.edu/etd/706Tim Implementasi PPK Kemdikbud 2017, Kajian dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter.Jakarta.Zubaedi. 2012. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam LembagaPendidikan, Jakarta: Kencana.Peraturan:Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pendidikan KarakterPermendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasardan Menengah.Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.304 Jurnal Kediklatan
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan KarakterPermendikbud Nmor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dn Penanggulangan TindakKekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite SekolahPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan KarakterJurnal Kediklatan 305
Mulyono & NispiansyahSISTEM INFORMASI MANAJEMEN FASILITASI (SIMFAL)PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANDI PPPPTK PERTANIAN CIANJURMulyonoEmail: mulyonovedca@gmail.comNispiansyahe-mail : nispiansyah@yahoo.comABSTRAKPenyusunan Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi (SIMFAL) di PPPPTK Pertanian Cianjur merupakansistem layanan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara online. Sistemini ditujukan untuk memudahkan pengelola dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring dan Evaluasilayanan diklat di PPPPTK Pertanian. Selain itu diharapkan dengan menggunakan SIMFAL ini makalayananfasilitasi diklat pendidik dan tenaga kependidikan di PPPPTK Pertanian Cianjur dapat dalammeningkat.Berdasarkan Permendikbud No. 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, yangmenangani Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi adalah tugasdari Bidang Fasilitasi PeningkatanKompetensi. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 52 Tahun 2016, salah satu tugasBidang FasilitasiPeningkatan kompetensi adalahmelaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan TenagaKependidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.Penyusunan sistem ini menghasilkansebuah Software SIMFAL yang disusun melalui beberapa tahap, yaituTahap Perencanaan (Planning), Tahap Perancangan (Design), Tahap penyusunan Sistem dan ujicoba sistem.Kata kunci: sistem informasi manajemen, fasilitasi diklat, peningkatan kompetensi, pendidik dantenaga kependidikan.ABSTRACTSistem Informasi Manajemen Fasilitasi (SIMFAL) in PPPPTK Pertanian Cianjur is a system of facilitationservices to increase the competence of educators and educational personnel with online system. This systemis intended to facilitate managers in Planning, Implementation, and Monitoring and Evaluation of trainingservices in PPPPTK Pertanian. Hopefully, by using this SIMFAL system, the facilitation services ofeducators and education personnel in PPPPTK Pertanian Cianjur can be increased.Based on Permendikbud number 16/2015 about the Organization and Administration of PPPPTK, Field ofFacilitation for Competence Improvement is the task of the Field of Facilitation for Increasing Competencein PPPPTK. Meanwhile, based on Permendikbud number 52/2016, one of the tasks of the facilitation forIncreasing competence is to carry out by Facilitation for Increasing the Competence of Educators andTeachers Unit, which includes planning, implementation, evaluation and reporting.The preparation of this system produces a software which is arranged through several stages, namelyPlanning Stage (Planning), Design Stage (Design), Stage of System preparation and system test.Keywords: management information system, training facilitation, competency improvement,educator and education personnel.A. PENDAHULUANLATAR BELAKANGPPPPTK Pertanian merupakan salah satuUnit Pelayanan Teknis (UPT) DirektoratJenderal Guru dan Tenaga KependidikanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari12 Lembaga yang tersebar di Seluruh wilayahIndonesia. Pusat Pengembangan danPemberdayaan Pendidik dan Tenaga306 Jurnal KediklatanKependidikan (PPPPTK) Pertanianataudahulu dikenal dengan nama PPPG Pertanianpendiriannya dirintis sejak tahun 1974 dengandibentuknya Proyek Penataran Guru. Langkahberikutnya dilakukan kerjasama denganInstitut pertanian Bogor (IPB) mulai tahun1976.Akhirnyapadatahun1984ditandatangani LOAN ADB No. 675-INOPort A, antara Pemerintah Indonesia dengan
Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi.tim ADB, sebagai realisasi bantuan pinjamanADB melalui proyek PPKT IV Jakarta.Saat ini PPPPTK Pertanian merupakansub sistem dari Direktorat Jenderal Guru danTenagaKependidikan,KementerianPendidikan dan Kebudayaan, yang memilikitugas mengembangkan sumber daya manusiapendidik dan tenaga kependidikan di bidangpertanian.VisiTahun20162019 “Terselenggaranya layanan primapendidikan dan pelatihan dalam membentukinsan profesional” Yang dimaksud denganlayanan diklat yang prima adalah: Mutupengelolaan, berstandar internasional denganmenggunakan standar manajemen ISO yangselalu ditingkatkan secara terus menerus(Continous improvment) Materi diklatRelevan dengan kebutuhan peningkatankompetensi PTK dan relevan dengankebutuhan pengembangan daerah, sertamengandung muatan yang berkaitan dengankesepakatan global Akses layanan meratauntuk seluruh wilayah/daerah di IndonesiaTersedia bagi seluruh unsur pendidikan (PTKdan asosiasi profesi) Layanan dalam prosesdiklat dilakukan secara cepat, tepat, danmemuaskan pelanggan.Misi Tahun 2016-2019 Meningkatkan mutu dan relevansi layanandiklat. Meningkatkan pemerataan dan perluasanakses layanan diklat Meningkatkansistem pengelolaanlembagayangmenjaminterselenggaranya layanan diklat yangprima.Berdasarkan Permendikbud No 52 tahun2016, salah satu Tugas Bidang FasilitasiPeningkatan kompetensi adalah:Melaksanakan Fasilitasi ;KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIHARAPKANNOKONDISI SAAT ikdantenagakependidikanUsulan Rancangan program masih manualUsulan calon peserta masih manualUsulan narasumber masih manualBahan ajar/ modul manualSurat pemanggilan peserta secara manualPanduan diklat(jadwal, narasumber, kelas)manualData perencanaan belum terpadu dalam sistem II III dantenagakependidikanPemanggilan pesertaPenempatan pesertasecara manualBahan diklat masih manualPembuatan Kelas masih manualAbsen peserta dan fasilitator masih manualData penyelenggaraan belum terpadu dalamsistemFasilitasi peningkatan kompetensi PTK belummenggunakan SIMEvaluasi Fasilitas Peningkatan Kompetensipendidik dan tenaga kependidikanPretes dan Postes secara manualEvaluasi penyelenggaran secara manualData evaluasi belum terpadu dalam sistemSATUANUKURAN/KETERANGANDokumen/Manual Dokumen/manual Dokumen/manual KONDISI YANG DI HARAPKANPersiapanFasilitasiPeningkatanKompetensi pendidik dan tenagakependidikanUsulan Rancangan program secara onlineUsulan calon peserta secara onlineUsulan narasumber secara onlineBahan ajar/ modul secara onlineSurat pemanggilan peserta secara onlinePanduan diklat(jadwal, narasumber, kelas)secara onlineData perencanaan mudah di ambil dalamSIMPelaksanaan Fasilitasi PeningkatanKompetensi pendidik dan tenagakependidikanPemanggilan peserta secara onlinePenempatan peserta asramasecara onlineBahan diklat secara onlinelPembuatan Kelas secara onlineAbsen peserta dan fasilitator secara onlineData penyelenggaraan mudah di ambil kesistemAdanya sistem informasi petensi pendidik dan tenagakependidikanPretes dan Postes secara onlineEvaluasi penyelenggara secara onlineData evaluasi mudah di kendalikan dalamsistemJurnal Kediklatan 307
Mulyono & NispiansyahIV Laporan Fasilitasi Peningkatan Kompetensipendidik dan tenaga kependidikanPengumpulan data lambat dan kurang akuratPengolahan data masih pakai manualPimpinan Sulit memonitong dan evaluasipro
Istilah "Pendidikan Karakter" pada inpres nomor 1 Tahun 2010 menjadi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Perpres 87 Tahun 2017 dapat dilihat dari aspek " pengintegrasian, pendalaman, perluasan dan penyelarasan antara olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinesteti).
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER . MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA . PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR . FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN . UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG . 2017 . i IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER . Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Purwantoro 2 Malang .
C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26
Penguatan Pendidikan Karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia,
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH . Implementasi Kebijakan Publik . 30 3. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi . akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 .
pijakan dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 1. Implementasi Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement) Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan
kebijakan publik baik konsep formulasi maupun konsep implementasi. Selanjutnya diperdalam dengan konsep ekonomi politik sebagai dasar dalam melihat sudut pandang kebijakan dan perekonomian. Untuk mempertajam analisis, digunakan konsep analisis kebijakan dalam dime
The Korean language is relatively homogeneous and the dialects from different areas can be mutually intelligible to a great extent. Nevertheless, the dialects of Korean exhibit considerable variety in phonology, morphology, and vocabulary. They are finely differentiated into a number of areas based on regional differences. There is no obvious correlation between the modern dialects and the .
