MANAJEMEN PENGANGGARAN

BPSDMOleh :Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT.MANAJEMEN PENGANGGARANPelatihan Kepemimpinan AparaturTahun 2020SATRIA WIRAWAN

WIDYAISWARAA H L I M A D YAB P S D MPROVINSI DKI JAKARTAmahendrawirawan@gmail.comDr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MTSATRIA WIRAWAN

DASAR HUKUM1UU No.17 Tahun 20032UU No.25 Tahun 20043UU No.23 Tahun 20144PP No.8 Tahun 20085PP No.12/201967Permendagri No.13 Tahun 2006yang telah dirubah, terakhirdengan Permendagri No.21 Tahun2011Permendagri No.86/2017

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPP Nomor 12 tahun RANPENGANGGARANPELAPORAN05020601PERTANGGUNG JAWABAN07MANAJEMENPERENCANAANPENGAWASAN

PemahamanPerencanaanAPA YANG DIMAKSUD DENGANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH .?

perencanaanPP No. 8 Tahun 2008Suatu proses untukmenentukan tindakanmasa depan yang tepat,melalui urutan pilihan,denganmemperhitungkansumber daya yangtersedia

Pembangunan DaerahPP No. 8/2008Pemanfaatan sumber daya yang dimilikiuntuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat yang nyata, baik dalam aspekpendapatan, kesempatan kerja, lapanganberusaha, akses terhadap pengambilankebijakan, berdaya saing, maupunpeningkatan indeks pembangunanmanusiaPermendagri No.86/2017Usaha yang sistematik untuk pemanfaatansumber daya yang dimiliki Daerah untukpeningkatan dan pemerataan pendapatanmasyarakat, kesempatan kerja, lapanganberusaha, meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik dan daya saing Daerahsesuai dengan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangannya

perencanan PEMBANGUNAN DAERAHPP No. 8/2008Suatu proses penyusunan tahapan-tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsurpemangku kepentingan didalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkankesejahteraan sosial dalam suatu lingkunganwilayah/daerah dalam jangka waktu tertentuPermendagri No.86/2017Suatu proses untuk menentukan kebijakanmasa depan, melalui urutan pilihan, yangmelibatkan berbagai unsur pemangkukepentingan, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya yang adadalam jangka waktu tertentu di Daerah

FUNGSI JAKARTADAERAH OTONOM(UU 23/2014 tentang PemerintahanDaerah)1. Urusan Wajib (24) Pelayanan Dasar (6) Pendidikan Kesehatan PU dan TR- Perkim- Trantib, Linmas- Sosial Naker Pemberdayaan PA PanganModal PertanahanOR LH Admindukcapil Pemberdayaan masy desa Dalduk & KB Perhubungan- Kominfo- KUKM- PenanamanIBU KOTA NKRI(UU 29/2007 tentang PemprovDKI Jakarta Sebagai IbukotaNKRI)1.2.3.4.5. Non Pelayanan Dasar (18)2. Urusan Pilihan (8) Kelautan & perikananPariwisataPertanianKehutananAPBN- Kepemudaan &- Statistik- Persandian- Kebudayaan- Perpustakaan- Arsip- ESDM- Perdagangan- Perindustrian- PariwisataTR, SDA dan LHKependudukan dan KimTransportasiIndagPariwisataAPBDRTRW DKI JAKARTA(Perda 1/2002 tentang RTRW 2030)

PemukimanKumuhMacetRTHBanjir

PendidikanPedagangKaki LimaKesehatanTrantibPTSPIsu Strategis Jakarta

PERAN JAKARTA

PENDEKATAN PROSES PERENCANAANTEKNOKRATISPOLITISILMIAHPengkajian seluruh dokumenyang menjadi pedomanpenyusunan (Evaluasisebelumnya, RPJMD, RPJPD,RTRW, RRPJPN, RPJMN, RKP).KETERLIBATAN DPRDPembahasan RaperdaRPJMD dengan DPRDRPJMDBOTTOM UP/TOP DOWN MASYARAKATPenjaringan aspirasi melaluiforum konsultasi publik PEMERINTAHAntisipasi isu aktual dankebijakan yang berkembangPARTISIPATIFPELIBATAN STAKEHOLDERPelaksanaan Musrenbangyang melibatkan seluruhpemangku kepentingan(Daerah sekitar, K/L,Asosiasi Profesi, Pakar,Akademisi, LSM, NGO dll).

RPJPD(20 tahunan)HirarkiDokumenPerencanaanRPJMD 1RPJMD 2RPJMD 3RPJMD 4Penjabaran Visi Misi Gubernur terpilih (5 tahunan)Renstra SKPDPenjabaran RPJMD sesuai Tusi SKPD (5 tahunan)RKPD(tahunan)

RPJPDRencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPenjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk20 (dua puluh) tahun yang disusun denganberpedoman pada RPJPN dan RTRWRPJPNUU No. 17/2007Tentang RPJPN2005-2025VISI - MISI DAERAHRPJPDPerda No. 6/ 2012Tentang RPJPDProvinsi DKI Jakarta2005-2025

RPJPD DKI JAKARTA 2005 2025

RTRW DKI JAKARTA2030

RPJMDRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPenjabaran dari visi, misi,dan program KepalaDaerah untuk jangka waktu5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman padaRPJPD, RTRW dan RPJMN

RPJMDRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahUU No.25/2004RPJMD yang merupakan penjabaranvisi misi dan program Kepala Daerahditetapkan dengan Peraturan KepalaDaerah paling lama 3 bulan setelahKepala Daerah terpilih dilantikUU 23/2014Perda tentang RPJMD ditetapkanpaling lama 6 (enam) bulan setelahKepala Daerah terpilih dilantik.

Proses Penyusunan RPJMDVISI MISIGubernurRancanganRenstra SKPD NASIONALRancanganRenstra SKPD 2RancanganRenstra SKPD 7Rancangan- RPJPN- RPJMN- Isu StrategisPergantianGubernurRancanganRenstra SKD 1RPJMDRancanganRenstra SKPD 3RancanganRenstra SKPD 6RancanganRenstra SKPD 5RancanganRenstra SKPD 4Ealuasi RPJMDSebelunmnyaDAERAH- RPJPD- RTRW- Isu StrategisPergantianGubernur

Proses Penyusunan RPJMDVISI MISIGubernurRenstra SKPD NASIONALRenstra SKPD 7- RPJPN- RPJMN- Isu StrategisPergantianGubernurRenstra SKD 1Renstra SKPD 2- RPJPD- RTRW- Isu StrategisRPJMDRenstra SKPD 3Renstra SKPD 6Renstra SKPD 5Renstra SKPD 4Ealuasi RPJMDSebelunmnyaDAERAHPergantianGubernur

OPERASIONALURUSAN PEMERINTAHANMuatan RPJMDSTANDAR PELAYANAN MINIMALVISI MISIGUBERNUR(KSD)(SPM)(WAJIB dan PILIHAN)PEMELIHARAAN

Hirarki Target Kinerja RPJMDTarget dan indikator KinerjaVISITarget dan indikator KinerjaM1M2M3 Target dan indikator KinerjaS1S2S3 BENEFITTarget dan indikator KinerjaK1K2K3 OUTPUTMISITUJUANTarget dan indikator KinerjaT1T2T3 SASARANIMPACTPROGRAMKEGIATANTarget dan indikator KinerjaP1P2P3 OUTCOME

RKPDRencanaKerjaPemerintahDaerahPenjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunanDaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategisnasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Banggar DPRDKebijakan Umum APBD –Prioritas Plafon Anggaran Sementara(KUA PPAS)Paling lambat disampaikan ke DPRDMinggu 2 JuliTAPDKebijakan Umum APBD –Prioritas Plafon Anggaran(KUA PPA)Disepakati Gubernur dan DPRDMinggu 2 AgustusGubernurRencana Kerja dan Anggaran(RKA)Satuan Kerja PmerintahDaerah (SKPD)DPRDTAPDSiklusPerencanaan &PenganggaranRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)untuk pedoman penetapanRencana Kerja (Renja) SKPDDitetapkan paling lambatahir JuniRancangan AnggaranPendapatan dan Belanja(APBD)disampaikan ke DPRDpaling lambatminggu 2 SeptemberBAPPEDARancanga APBD dibahasDPRD dan ditetapkanpaling lambatakhir NovemberGubernurAPBDDilaksanakanKelurahan JanuariKecamatan FebruariKota/Kabupaten Minggu 4 MaretProvinsi Minggu 2 AprilDievaluasiRaperda APBDDiperbaiki oleh Gubernurdan DPRD untuk ditetapkanmenjadi Perda APBD palinglambatakhir DesemberRaperda APBDDisampaikan ke Kemendagriuntuk dievaluasi dandisampaikan kembali keGubernur selambatnyaMendagriPertengahan Desember

Apa yang dimaksuddengan APBD.?

Pengertian APBD UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui olehDPRD UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerahAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan PerdaSATRIA WIRAWAN

PENDAPATANStruktur APBDSATRIA WIRAWANAPBDPEMBIAYAANBELANJA

1. Pendapatan asli daerahPendapatanDaerah pajak daerahretribusi daerahhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanlain-lain pendapatan asli daerah yang sah2. Pendapatan transfer transfer Pemerintah Pusat dana perimbangan Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)dana insentif daerahdana otonomi khususdana keistimewaandana desa transfer antar-daerah. pendapatan bagi hasilbantuan keuangan3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hibah dana darurat lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

1. Belanja operasiBelanjaDaerahBPSDMPengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangkapendek belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bunga belanja subsidi belanja hibah belanja bantuan sosial2. Belanja modalPengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari 1periode akuntansi3. Belanja tidak terdugaPengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasukkeperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya4. Belanja transferpengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya belanja bagi hasil belanja bantuan keuanganSATRIA WIRAWAN

PembiayaanDaerah1. Penerimaan pembiayaan SiLPApencairan Dana Cadanganhasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan2. Pengeluaran pembiayaan SATRIA WIRAWANpembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempopenyertaan modal daerahpembentukan Dana Cadanganpemberian Pinjaman Daerahpengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

SATRIA WIRAWANLogika PembiayaanPengeluaranPembiayaan PENDAPATAN Penerimaan Pembiayaan BELANJA Pengeluaran PembiayaanSURPLUS

APBD 2020BELANJAPENDAPATAN Pajak 50,17 TRetribusi 55,75 MPengelolaan KekayaanDaerah 750 MLain-lain PAD 5,88 TPENDAPATAN82,19 T DBH 18,38 TDAK 3,23 TDANAPERIMBANGAN21,61 T Hibah 2,95 TDana Otsus 62,61 MLAIN-LAIN PAD3,01 T SiLPA 5,50 TPinjaman 0,26 TSATRIABELANJA TIDAKLANGSUNG34,67 TPENDAPATANASLI DAERAH57,56 TPENERIMAANPEMBIAYAAN5,76 TSURPLUS2,58 TPENDAPATAN 82,19 TPENERIMAAN 5,76 TWIRAWANAPBD 87,95 T Pegawai 3,30 TBarang dan Jasa 23,58 TModal 18,04 T PMD 7,81 TPokok Utang 33,65 MPinjaman Daerah 18,04 TBELANJA79,61 TBELANJALANGSUNG44,93 TPENGELUARAN8,34 TPENERIMAAN5,76 T Pegawai 20,88 TBunga 76 MSubsidi 5,57 THibah, Bansos danBankeu 7,93 TTak Terduga 188,9 M PENGELUARANPEMBIAYAAN8,34 TBELANJA 79,61 TPENGELUARAN 8,34 TAPBD 87,95 T

TUGAS KELOMPOKPeraturan Pemerintah No.12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan aerahKELOMPOKBABBAGIANJUMLAH HALKelompok 1Kelompok 2Kelompok 3Kelompok 4Kelompok 5BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IVBAB VBagian ke 1-3Bagian ke 4Bagian ke 5-61014101012

BPSDMTERIMA KASIHMAJU KOTANYA BAHAGIA WARGANYA

Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPA) Disepakati Gubernur dan DPRD Minggu 2 Agustus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pmerintah Daerah (SKPD) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) disampaikan ke DPRD paling lambat minggu 2 September BAPPEDA TAPD Banggar DPRD TAPD