KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG Diajukan Guna .
KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIRDI KOTA MALANGDiajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana(S1) pada Program Studi Ilmu PemerintahanSKRIPSIOleh:Ika Malikatun Nisa201510050311047PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG2020
KATA PENGANTARSegala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya yang mana telah memberikan banyak kesempatan, kesehatan, kemudahan, dankelancaran sehingga karya tulis ini dengan judul ”Kebijakan Pengelolaan RetribusiParkir Kota Malang” ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi inibertujuan guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S-1) Program Studi IlmuPemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah KotaMalang.Dalam penyusunan karya tulis ini disadari bahwa penulis banyak mengalamihambatan. Namun berkat doa, usaha, dukungan dan semangat, serta bimbingan daribeberapa pihak, akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu,pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yangberjasa, diantaranya:1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruhjajarannya yang telah membimbing mahasiswa selama ini.2. Dr. Rinikso Kartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Muhammadiyah Malang yang telah mmberikan bimbingan khususnyakepada mahasiswa FISIP.3. Muhammad Kamil, S.IP, MA selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak pernahlelah memberikan arahan dan dorongan motivasi kepada mahasiswa IlmuPemerintahan.4. Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ide,pikiran, gagasan, tenaga serta waktu yang selama kegiatan bimbingan, sehingga karyatulis ini mampu terselesaikan dengan baik.5. Achmad Apriyanto, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telahmemberikan ide,pikiran, gagasan, tenaga serta waktu yang selama kegiatanbimbingan, sehingga karya tulis ini mampu terselesaikan dengan baik.6. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dankontribusi pelayanannya kepada para mahasiswa.
7. Pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, khususnya kepada Bapak Dwi selaku KaiBidang Pendataan yang telah memerikan tambahan ilmu, pengetahuan, pengalamandan tambahan data yang terkait dengan karya tulis ini.8. Pihak Lokal Strongman Bapak Nanang selaku Pembina Parkir Kota Malang dan jugapemilik lahan parkir Malang Town Square beserta jajaran karyawan, Bapak Komerselaku Ketua Paguyupan Parkir Merjosari, Mas Pecok selaku Wakil Paguyupan ParkirMerjosari beserta jajaran karyawan, Abah Sinul selaku pemilik lahan parkir PecinanSquare daerah pasar besar, yan telah memberikan tambahan ilmu, pengalaman sertaantuan data yang terkait dengan karya tulis ini.9. Sahabat tercinta Adhe Lilis Wahyuni, Ari Fitrah Gayo dan Hanafi Ihya yang telahbanyak meluangkan waktu untuk menemani mengerjakan karya tulis ini dan sahabatcupay Reza, Helmi, Dhymas, Eko, Dion, Yonanda, Arief, Dwi. Sahabat seperjuanganNuril, Wima yang tidak lelah menemani dan menyemangati mengerjakan skripsisampai akhir, serta sahabat-sahabat yang mungkin belum tercantum namanya dan jugateman seangkatan Ilmu Pemerintahan.Penulis menyadari bahwa karya tulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehkarena itu, penulis dengan segenap kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnyaapabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menghharapakanadanya kritik dan saran yang bersifat memangun dalam rangka perbaikan penulisan ini.Lebih dari itu, penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bisa memberikan kontribusidan manfaat terhadap tambahan ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada pembaca dansemua pihak yang berkepentingan.Malang, 21 Januari 2020Penulis
DAFTAR ISICOVER . iLEMBAR PERSETUJUAN . iiLEMBAR PENGESAHAN . iiiSURAT PERNYATAAN ORISINALITAS . ivKATA PENGANTAR . vDAFTAR ISI . viiDAFTAR GAMBAR . ixABSTRAK . xiiBAB I PENDAHULUAN .1.1 Latar Belakang . 11.2 Rumusan Masalah . 61.3 Tujuan Penelitian . 61.4 Manfaat Penelitian . 61.5 Definisi Konseptual . 71.6 Definisi Operasional. 91.7 Metode Penelitian. 10BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 172.1 Penelitian Terdahulu . 172.2 Deskripsi Teori . 22BAB III DESKRIPSI WILAYAH . 523.1 Gambaran Umum Kota Malang . 523.1.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Malang . 523.1.2 Julukan Kota Malang . 523.1.3 Visi dan Misi Kota Malang . 533.1.4 Tri Bina Cita . 543.2 Keadaan Geografi. 563.2.1 Iklim. 553.2.2 Keadaan Geologi . 56
3.2.3 Jenis Tanah . 563.3 Kondisi Sosial Kependudukan . 563.3.1 Data Kependudukan Menurut Umur . 573.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang. 583.4.1 Visi dan Misi . 583.4.2 Tugas dan Fungsi . 59BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA . 644.1 Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Malang . 644.1.1 Dasar Kebijakan Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di KotaMalang . 644.1.2 Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir . 934.2 Politik Pengelolaan Parkir di Kota Malang . 964.2.1 Lokal Bosisme Dalam Poltik Pengelolaan Parkir . 97BAB V PENUTUP . 1085.1 Kesimpulan . 1085.2 Saran . 109DAFTAR PUSTAKA . 110
DAFTAR GAMBARGambar 1. Peta Wilayah Kota Malang .55Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang .63Gambar 3. Kartu Parkir Taman Singha Merjosari .76Gambar 4. Karcis Parkir Malang Town Square .77Gambar 5. Aplikasi Sambat Online Pemerintahan Kota Malang .79Gambar 6. Lembar Karcis Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan .80Gambar 7. Operasi Gabungan dengan TNI dan Polri .84Gambar 8. Surat Penunjukan Petugas Parkir .86Gambar 9. Pembinaan Petugas Parkir .87Gambar 10. Diagram Alur Penyetoran Retribusi Parkir .92Gambar 11. Sosialisasi Peningkatan Potensi Daerah dengan Stakeholder .101Gambar 12. Pertemuan Pembinaan Parkir dari Polresta Malang .102Gambar 13. Demonstrasi Masalah E-Parkir .106
DAFTAR PUSTAKAAbdul,Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi kebijakan Publik.FIAUNIBRAW dan IKIP Malang. Kota Malang. Hlm. 64-65PenerbitAbdul, Wahab. Solichin. 2002. Analisis Kebijakanaan: dari Formulai keImplementasi Keijaksanaan Negara. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 64Afan, Ghaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. PustakaBelajar. Yogyakarta. Hlm. 295AG, Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konep, Teori, dan Aplikasi).Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 90-92Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. AIPI Bandung dan Pulit KP2WLemlit UNPAD. Bandung. Hlm. 157-158Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Hlm. 7.Ahmad, Yani. 2004. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahDaerah di Indoneia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 56Ahmad, Yani. 2005. Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Puat Dan DaerahDi Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 56Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Grafindo. Jakarta.BAB I Pasal I ketentuan umum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun2009 tentang pengelolaan tempat parkir.Budi, Winarno. 2007. Keijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi, MediaPresindo. Yogyakarta. Hlm. 15Budi, Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS.Yogyakarta.Creswell, John W. 2018. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih DiantaraLima Pendekatan (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar Terj. Ahmad LintangLazuardi. Yogyakarta. Hlm. 210Daryanto. 1997. Kamus Indonesia Lengkap. Apollo. Surabaya. Hlm. 348Dishub.malangkota.go.id/sakip/ diakses tanggal 2 Januari 2020 pukul 18.00Dispendukcapil.malangkota.go.id diakses tanggal 3 November 2019
Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah MadaUniversity Press. Yogyakarta.Dunn, Willim N. 2000. Pengantar Analisa Keijakan Publik. Gadjah Mada Press.Yogyakarta. Hlm 123Eka Suaib dan La Huen Zuada, Fenomena Bosisme Lokal di Era Desentralisasi:Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara. Volume 12 Nomor2. Hlm 53-59Endang Poerwanti. 1998. Dimensi-Dimensi RisetMuhammadiyah Malang. Kota Malang. Hlm. 24Ilmiah.UniversitasHarbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrai. CV. Alfabeta. Bandung. Hlm.57-58Hesel Nogi S dan Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. YPAPIdan Lukman Offset. Yogyakarta. Hlm. ribusi-parkir-kota-malangdinilai-belum-optimal diakses tanggal 4 Maret 2019Joel S. Migdal. 2004. State in Society. Cambridge University Press. Cambridge.hlm. 88-93.John T. Sidel, ‘Bosisme dan Demokrasi di Fhilipina, Thailand, dan Indonesia.’Dalam John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist. Ed. 2005. PolitisasiDemkrasi Politik Lokal Baru. Jakarta. Hlm 72-73.John T. Sidel. 1999. Capital, Coercion, and Crime: Bosisme in the Philipines.Stanfor University Press. California. Hlm.19.Lampiran III Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentangRetribusi Jasa Umum.Malangkota.go.id diakses tanggal 12 Januari 2020 pukul 13.00Mariot Pahala Siahaan. 2008. Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers.Jakarta. Hlm. 49Meleong J. Lexy. 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosadakarya.Bandung. Hlm. 8Melvin Perjuangan Hutaarat. 2012. “Fenomena ‘Orang Kuat Lokal’ di IndonesiaEra Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan ZulkifliNurdin di Jami.”. Thesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Indoneia. Jakarta. Hlm. 21
Miftah Thoha. 1990. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. RajawaliPress. Jakarta.Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press.Jakarta. Hlm. 16Mirrian Budiharjo. 1992. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. Hlm. 12Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umumbab I pasal I ayat 5Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang penyelolaan tempatparkir. Bab 3 pasal 4Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA. 2014. Metodologi Kualitatif. PT REMAJAROSDAKARYA. Cetakan ke-32. Bandung. Hlm. -di-kota-malang diakses tanggal4 Maret 2019Said Zainal Abidin. 2004. Kebijakan Publik. Yayaan Panur Siwa. Jakarta. Hlm. 20Salim Abbas. 2008. Manajemen Transportasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.34Siahaan, Mariot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer. Graha Ilmu. Yogyakarta.Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm289Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatis dan R7D. CV. Alfabeta.Bandung. Hlm.2Sugiyono. 2010. Metod Pnelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif danR&D. Alfabeta. Bandung.Suharsimi Arikunta. 1988. Pengelolaan Kelas dan Siswa. CV. Rajawali. Jakarta.Hlm. get-rp-75-miliar-tercapaitanggal 4 Maret 2019diaksesUdi Winarno. 2007. Keijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi. Media PressIndo. Yogyakarta. Hlm 181Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintar dan Angkutan Jalan
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja GrofindoIndah. Jakarta. Hlm. 49Winarno, Budi. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo.Yogyakarta. Hlm. 19Winarno, Budi. 2005. Mengembangkan Riset Strategik Implementasi KebijakanPublik Perspektif Good Governance. Partner Consulting. Malang. Hlm. 150
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan SKRIPSI Oleh: Ika Malikatun Nisa 201510050311047 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2020 .
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
Pengelolaan komunikasi publik merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan komunikasi publik yang telah dibuat, sebagaimana pengelolaan komunikasi publik menjadi sarana penyampaian kebijakan Pemerintah, baik itu p
C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26
Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target
Rancang Bangun Sistem Parkir Valet Otomatis Menggunakan Robot Line Follower SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
mempermudah dalam hal pengelolaan dan pencatatan keuangan sekolah diperlukan suatu sistem informasi. Dengan sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah ini, diharapkan bisa membantu proses pengelolaan keuangan dari tahap pembuatan rencana anggaran, pencatatan dana masuk/keluar, sampai dengan pembuatan laporan.
- Menjelaskan pendekatan dalam pengelolaan kelas - Membuat model pengelolaan Lab Komputer dalam pembelajaran - Menyusun aktivitas kolaboratif dalam pembelajaran yang mengitegrasikan TIK Kuis: diberikan 5 soal pilihan ganda untuk mengetahui pengetahuan awal peserta pelatihan Materi: A. Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas B. Pengelolaan Lab .
ASTM STANDARDS IN BUILDING CODES SPECIFICATIONS, TEST METHODS, PRACTICES, CLASSIFICATIONS, TERMINOLOGY VOLUME 1 2007 Forty-fourth Edition ASTM Stock Number: BLDG07 ASTM INTERNATIONAL n 100 BARR HARBOR DRIVE, PO BOX C700, WEST CONSHOHOCKEN, PA 19428-2959 TEL: 610-832-9500 n FAX: 610-832-9555 n EMAIL: service@astm.org n WEBSITE: www.astm.org. Editorial Staff Director: Vernice A. Mayer Editors .
