Integrasi Kebijakan Perencanaan Dan Desain Rumah Susun .
Integrasi Kebijakan Perencanaan dan Desain Rumah Susunyang Berkelanjutan, dalam Konteks Pembangunan Kotayang BerkelanjutanTanuwidjaja, Gunawan.1, Mustakim. 2, Hidayat, Maman.3, Sudarman, Agus.41MSc. Environmental Management (NUS), S.T. (ITB)Urban Planner & ResearcherGunawan & RekanIntegrated Urban, Drainage and Environmental Planning ConsultantEmail: gunteitb@yahoo.com23Arsitek dan Desainer, Alumni Arsitektur ITBEmail: desainmustakim@yahoo.comUrl: www.designsinergy.comAhli Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)Email: manhidayat@yahoo.com4Researcher AssistantEmail: gusmos05@yahoo.comABSTRAKPembangunan kota – kota besar di Indonesia yang menampung lebih dari 43% pendudukIndonesia (2000) didorong oleh urbanisasi yang begitu cepat. Laju urbanisasi membuat besarnyakebutuhan akan perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di kota-kota besar telah menjadimasalah yang serius karena praktek spekulasi lahan dan keterbatasan subsidi pemerintah untuk rumah –rumah sederhana dan sangat sederhana.1Kembali ke kota – kota besar di Indonesia, pengadaan perumahan yang terjangkau telahmenjadi sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan SBY-JK. Kebijakan ini diterapkandengan pengadaan 1000 tower rusun di kota – kota besar Indonesia.Dari pengamatan kami, program ini mengalami keterlambatan karena beberapa isu. Sulitnyaperijinan untuk rumah susun, sulitnya mendapatkan tanah yang cukup murah dan lemahnya kontrolPemerintah terhadap kepemilikan Rumah Susun Milik (Rusunami). Permasalahan ini menunjukkanperlunya sebuah sistem perencanaan, desain dan manajemen rumah susun yang lebih berkelanjutan.Sementara itu belajar dari Singapura, kami melihat pentingya menempatkan perencaan rumahsusun atau perumahan dengan densitas tinggi (High Density Living) terintegrasi dalam perencaan kotadi Singapura yang telah dimulai tahun 1960-an.2Awalnya Singapura membentuk HDB (Housing Development Board), Badan atau DewanPengembangan Perumahan Rakyat. HDB dibentuk untuk mengatasi kebutuhan rumah murah awalnyauntuk 30.000 masyarakat Singapura yang tinggal di kawasan kumuh. Tetapi kemudian lembaga initerus dikembangkan secara profesional untuk merencanakan, membangun dan mengatur menajemenperumahan – perumahan susun di Singapura.Singapura telah memulai pembangunan perkotaannya dengan menyusun sebuah rencana tataruang yang berkelanjutan untuk mengatur penggunaan lahan secara efektif dan efisien. Selain ituPemerintah Singapura juga mengambil prinsip keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalampengadaan perumahan densitas tinggi. Selain itu, Kebijakan Perumahan juga diarahkan menjadipemacu kegiatan ekonomi terkait di industri bangunan seperti permintaan bahan bangunan, pelayananprofesi dan sub-profesi baik secara permanen maupun kontraktual.Semuanya ini menunjukkan bahwa kebijakan Perumahan Susun perlu diintegrasikan dengankegiatan Tata Ruang dan Pembangunan Ekonomi yang terintegrasi. Selanjutnya 2 elemen penting dalanPerumahan Rakyat yang baik ialah faktor Keterjangkauan secara Finansial (Affordability) danPengadaan Lingkungan Sosial yang berkelanjutan (Sustainable Social Living Environment).
Tetapi tentu saja konsep fasilitas sosial ini bisa disempurnakan untuk Rumah Susun Indonesiadengan konsep pembangunan berbasis komunitas dan prilaku warga kota yang berkelanjutan. Prosespembangunan Rumah Susun yang berkelanjutan sesuai dengan konteks Indonesia dapat dilihat padacontoh desain Rumah Susun yang cocok di Indonesia pada konsep Rumah Susun yang kamikembangkan dalam penelitian Rumah Susun.Sebagai kesimpulan, program pengadaan Rumah Susun di Singapura dapat menjadi inspirasiuntuk penerapan program serupa di Indonesia. Tetapi pengembangan dan penerapan Rumah Susunharus disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas masyarakat ekonomilemah dan berbasis agraria.Kata kunci: Integrasi, Perencanaan, Pemerintah, Keberlanjutan, Sustainable High-Density,Latar Belakang Masalah Perumahan dan Pembangunan Perkotaan yang TidakBerkelanjutan di IndonesiaRumah merupakan kebutuhan dasar dari umat manusia selain sandang dan pangan. Kebutuhanperumahan yang layak merupakan isu utama yang sulit dipecahkan bagi negara berkembang sepertiIndonesia. Hal ini disebabkan karena besarnya jumlah penduduk Indonesia, lebih dari 200 juta jiwasedangkan tingkat ekonomi masyarakat yang mayoritas di bawah garis kemiskinan. Bahkandiperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 260 juta jiwa di tahun 2020, denganlaju pertumbuhan saat ini.Pembangunan kota – kota besar di Indonesia yang menampung lebih dari 43% pendudukIndonesia (2000) didorong oleh urbanisasi yang begitu cepat. Laju urbanisasi membuat besarnyakebutuhan akan perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di kota-kota besar telah menjadimasalah yang serius karena praktek spekulasi lahan dan keterbatasan subsidi pemerintah untuk rumah –rumah sederhana dan sangat sederhana. 3Sebaliknya pembangunan perkotaan di Indonesia semakin hari mengalami perkembanganyang tidak berkelanjutan karena perlombaan spekulasi tanah dan pembangunan perumahan horizontalmenyebabkan konversi lahan dari hutan, sawah, rawa menjadi perumahan dan industri. Hal ini terlihatdi antaranya pada perubahan tata guna lahan di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-BekasiCianjur (JABODETABEKJUR) dari tahun 1972 – 2005 yang tidak berkelanjutan.4Gambar 1. Perubahan tata guna lahan di kawasan JABODETABEKJUR dari tahun 1972 – 2005. 5Perkembangan perkotaan ini mengakibatkan banyak hal di antaranya meningkatnyakemacetan karena tersebarnya perumahan ke daerah suburban, maraknya banjir perkotaan sertakekurangan air bersih di perkotaan. Selanjutnya dengan banyaknya lokasi perkotaan yang berada dikawasan tepi air atau “waterfront city”, ekstraksi air tanah ekstrim telah menyebabkan penurunan
permukaan tanah yang juga signifikan mengurangi kondisi keberlanjutan perumahan. Yang terakhirmaraknya permukiman kumuh di lahan-lahan kosong, Ruang Terbuka Hijau (RTH), bantaran sungaidan bantaran rel kereta api juga mengindikasikan ketidak-berlanjutannya pembangunan perumahan diIndonesia. Menurut hemat kami, penyebab utama dari masalah di atas ialah:Lemahnya visi pembangunan jangka panjangTidak adanya studi kelayakan lahan (evaluasi lahan) yang komprehensif sebelum perencanaan danpembangunanTidak adanya studi kelayakan ekonomi dalam pembangunanPendekatan pembangunan secara sektoralLemahnya institusi dan manajemen pembangunanRendahnya partisipasi masyarakatDapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah solusi Perencanaan Tata RuangKomprehensif berbasis Ekologis untuk memecahkan masalah-masalah umum dari pembangunanperumahan di Indonesia. Definisi asli Perencanaan Ekologis (Ecological Planning) menurut IanMcHarg, ialah proses perencanaan tata ruang komprehensif yang mempertimbangkan faktor sosial,hukum, ekonomi, kebutuhan, keinginan, dan persepsi penghuni perumahan di masa depan. 6Selanjutnya kami mengembangkan definisi di atas menjadi Perencanaan Tata RuangKomprehensif berbasis Ekologis yaitu: “Perencanaan yang mempertimbangkan kondisikeanekaragaman hayati (kondisi ekologi), kapasitas atau daya dukung lingkungan (kondisi fisiklainnya) serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. Kemudian di dalam prosesnyaperencanaan infrastruktur lainnya seperti tata air, transportasi masal, pengelolaan limbah dan sampah,konservasi energi, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta para pemegangkepentingan (stakeholders) dlm penentuan tata ruang tsb.”Kemudian metode perencanaan yang ada juga akan terjadi sebagai berikut:Gambar 2. Metode Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis EkologisSalah satu komponen penting dalam metode di atas ialah komponen survai dan analisakelayakan lahan multidisiplin. Hal ini yang dapat didefinisikan sebagai Evaluasi Lahan. EvaluasiLahan ini dapat digunakan untuk menentukan kecocokan lahan untuk suatu jenis pembangunan untukmendapatkan keuntungan ekonomi tanpa menghancurkan kondisi lingkungan yang ada. 7
Salah satu metode analisa ini ialah dengan Evaluasi Lahan Adaptif ALiT (AdaptiveLandscape Evaluation Tool). Metode ini didesain untuk untuk menghasilkan rekomendasi kelayakanlahan berbasis ekologi dengan pendekatan multidisplin, tetapi didesain untuk kecepatan eksekusi dandana yang terbatas. Sehingga diharapkan metode ini tetap dapat diimplementasikan untuk daerahdengan keterbatasan data serta dana. Hal ini telah kami terapkan sebelumnya dalam SimulasiPerencanaan Kota Bandar Seri Bintan di Kabupaten Bintan. 8Diharapkan dengan menerapkan metode perencanaan komprehensif di atas maka perencanaanperkotaan Indonesia juga perencanaan perkotaan dapat menjadi lebih berkelanjutan. Selanjutnya, kamiakan membahas pengadaan perumahan yang oleh Pemerintahan SBY-JK dalam Kebijakan danRencana Strategis Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011. Kebijakantersebut dipersiapkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)dalam penyelenggaraan pembangunan Rusun di kawasan perkotaan dengan 3 tujuan, sbb: Memberikan arah kebijakan, strategis dan rencana tindak pembangunan rumah susun di kawasanperkotaan; Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan dalam pembangunanrumah susun di kawasan perkotaan; serta Memberikan indikator kinerja pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.Selanjutnya, secara umum kebijakan ini dikenal dengan dengan pengadaan 1000 tower rusun di kota –kota besar Indonesia. 9Kami mengamati bahwa program pembangunan rusun – rusun ini mengalami keterlambatanrealisasi karena beberapa isu di antaranya: sulitnya perijinan, sulitnya mendapatkan tanah yangharganya cukup murah dan lemahnya kontrol Pemerintah terhadap kepemilikan Rumah Susun Milik(Rusunami) atau penyewaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Kami memandang bahwa kesatuan visipemerintahan pusat dan daerah sangat diperlukan dalam kebijakan perencanaan, pembangunan sertamanajemen rumah susun. Sementara itu kami ingin membahas contoh kasus yang berhasilpembangunan perumahan dengan densitas tinggi (high density living) terintegrasi dari negara tetanggakita di Singapura dalam bagian berikutnya sebagai bahan pembelajaran menuju pembentukan institusiperencana, pembangun dan manajemen perumahan yang berkelanjutan.Kajian Implementasi Perumahan Kepadatan Tinggi atau “High Density Living”di SingapuraSalah satu contoh kasus implementasi perumahan dengan densitas tinggi atau “High DensityLiving” yang diakui berhasil dan terintegrasi ialah Singapura. Awal langkah penerapan “High DensityLiving” dimulai dengan kampanye bahwa “Singapura tidak memiliki lahan yang cukup untukmenampung semua populasi penduduk ideal Singapura di masa depan, yang diperkirakan mencapai 6juta jiwa.” Karena itulah maka tidak ada pilihan lain untuk mewadahi perumahan warga Singapuraselain menerapkan perencanaan rumah susun. 10Pemerintah Singapura membentuk HDB (Housing Development Board), Badan atau BUMNyang menangani Perumahan Rakyat. Organisasi ini dibentuk awalnya untuk mengatasi kebutuhanrumah murah untuk 30.000 masyarakat Singapura yang tinggal di kawasan kumuh. Hal ini ditempuhdengan merelokasi berbagai perumahan kumuh dan mengakuisisi kurang lebih 80% lahan di Singapuraoleh pemerintah. Selanjutnya lembaga ini berkembang secara profesional untuk merencanakan,membangun dan mengatur menajemen perumahan – perumahan susun di Singapura pada tahun dari1970 sampai 1980anKata kunci sukses lainnya penerapan “High Density Living” di Singapura ialah perencanaankota Singapura yang dimulai tahun 1955. Pada tahun tsb sebuah Draft Master Plan dipersiapkan olehPemerintah Singapura dibantu tim ahli dari PBB (UN) untuk menghindari perkembangan kota yangtidak teratur. Selain itu “Land Acquisition Ordinance” atau peraturan akuisisi lahan secara wajib jugadipersiapkan untuk mencegah spekulasi lahan dan menjaga kepastian supplai lahan yang terjangkaubagi rumah susun.Kemudian Master Plan Singapura direvisi kembali secara berkalasesuai dengan keadaan yangada kemudian dikembangkan sesuai visi negara sebagai ”Global City” atau ”International and RegionalCenter” untuk Asia Tenggara. Master Plan Singapura terbaru saat ini ialah yang disahkan pada tahun2008. 11 Penyusunan master plan ini kemudian dilanjutkan dengan perencanaan HDB Town di berbagai
Lokasi di Singapura yang terintegrasi dengan sistem transportasi masal MRT (Mass Rail Transit) padatahun 1970-1980.Keberhasilan ini juga ditunjang dengan integrasi perencanaan “High Density Living” dengankebijakan pembangunan ekonomi. Maksudnya pemerintah menerapkan prinsip keseimbanganEkonomi, Sosial dan Lingkungan dalam pengadaan pembangunan rumah susun. Denganmemperhatikan Keterjangkauan secara Finansial (Affordability) dan Pengadaan Lingkungan Sosialyang berkelanjutan (Sustainable Social Living Environment).Untuk menciptakan perumahan yang terjangkau, HDB (Housing Development Board),memberikan dua jenis pinjaman sbb: Pinjaman Pembangunan Perumahan, untuk program dan operasi Pinjaman Keuangan Sistem Kredit , untuk memberikan pinjaman kredit kepada pembeliSedangkan dalam pengadaan lingkungan sosial yang berkelanjutan (Sustainable Social LivingEnvironment) HDB melengkapi fasilitas sosial (fasos) di dalam lingkungan perumahan HDB seperti: Plaza dan Ruang Terbuka Hijau Tempat duduk - duduk Warung dan Toserba Pasar tradisional dan Supermarket Kafetaria (Hawker Center) Gedung Serba Guna (GSG) dll.Hal inilah yang menyebabkan nyamannya tinggal di Rumah Susun HDB dengan segenap kelengkapanfasilitas sosialnya yang terletak dalam jarak 400 m atau dapat ditempuh dengan berjalan kaki.Selain itu, HDB mengelola penjualan unit, penyewaan unit untuk masyarakat ekonomi lemahdan manajemen paska huni. Dan juga mengelola penyewaan unit pertokoan, industri ringan dan parkirmobil. Dapat dilihat bahwa keberhasilan pengadaan perumahan juga harus terkait dengan pengadaanlapangan pekerjaan bagi penghuni di sekitar perumahan.HDB juga menerapkan subsidi silang dengan program HUDC. Program tersebutmempersiapkan perumahan untuk golongan menengah. Kemudian keuntungan dari program inidijadikan sumber pemasukkan untuk HDB dalam penyediaan perumahan bagi golongan bawah. Selainitu juga untuk keadilan sosial, HDB tidak melayani masyarakat ekonomi atas untuk membeli dengansistem subsidi di atas. Hal ini menyebabkan terjaminnya supplai perumahan bagi masyarakat menengahke bawah di Singapura.HDB juga berfungsi sebagai suplier kunci untuk berbagai material untuk menjaminketerjangkauan harga dan ketersediaan bahan bangunan. Selanjutnya pada era 1990-an, untukkonstruksi, kontraktor – kontraktor lokal ditunjuk dengan sistem tender publik yang selanjutnya jugaakan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal. HDB juga meremajakan perumahan lama agarselaras dengan perumahan yang baru disekitarnya terutama untuk fasilitas sosial. Dapat disimpulkandengan konsep HDB di Singapura, pengadaan perumahan susun atau permukiman densitas tinggi dapatdicapai dengan baik.Selanjutnya pada era 1990-an, HDB juga berfungsi sebagai suplier kunci untuk berbagaimaterial untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan bangunan untuk Rumah Susun.Selanjutnya untuk konstruksi, kontraktor – kontraktor lokal ditunjuk dengan sistem tender publik yangselanjutnya juga akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus mendorong kegiatanekonomi (efek ganda dalam pembangunan perkotaan).HDB juga meremajakan perumahan lama agar selaras dengan perumahan yang barudisekitarnya. Kemudian HDB juga memperbaiki dan meningkatkan pengadaan fasilitas rekreasi danaktivitas komunal secara berimbang dan terintegrasi. Dapat disimpulkan dengan konsep HDB diSingapura, pengadaan perumahan susun atau permukiman densitas tinggi dapat dicapai dengan baik.Terbukti dengan keberlanjutan program HDB hampir selama 40 tahun.Sebagai kesimpulan, program pengadaan Rumah Susun di Singapura dapat menjadi inspirasiuntuk penerapan program serupa di Indonesia. Tetapi pengembangan dan penerapan Rumah Susunharus disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas masyarakat ekonomi
menengah ke bawah, memiliki prilaku sosial yang berbeda dan relatif berbasis agraria atau sangatmenghargai nilai properti tanah.Kajian Kebijakan Perumahan dan Implementasi Rumah Susun yang ada diIndonesiaMenurut Tjuk Kuswartojo, seharusnya tahapan yang harus ditempuh dalam pembangunanperumahan itu didasarkan kepada analisa terhadap kebutuhan perumahan dan demografi yang ada.Kemudian dituangkan dalam kebijakan perumahan dan instrumen penerapannya agar sesuai sasaran.Tetapi ternyata terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tatanan ideal dan kenyataanpembangunan perumahan di Indonesia. Pembangunan yang ada telah mengalami involusi atau dapatdiartikan bahwa institusi pengatur perumahan tidak dapat berfungsi mengatur pembangunan karenalemahnya pendataan, lemahnya penegakkan hukum dan tidak jelasnya proses pengaturan. Sedangkankebutuhan dan pembangunan perumahan di lapangan ternyata terjadi lebih cepat terjadi daripadakebijakan dan pengaturan oleh Pemerintah.12Gambar 3. Tataran Ideal Implementasi Kebijakan PerumahanGambar 4. Kenyataan Implementasi Kebijakan Perumahan13Hal ini juga diperkuat dengan fakta – fakta kurang berlanjutnya implementasi seperti banyakRumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang tidak dipakai karena dibeli sebagai investasi
atau lokasi terlau terlalu jauh dan banyak Rusun yang tidak terawat atau tidak tepat sasaran. Hal inilahyang sesungguhnya perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan perumahan berikutnya.Selanjutnya membahas hambatan implementasi rumah susun, kami menemukan banyak faktor teknisseperti Kemiskinan warga masyarakat sehingga tidak mampu membeli unit Rusun Kredit kepemilikan rumah termasuk rumah susun yang rumit persyaratannya Harga lahan yang terlalu mahal di tengah kota menyebabkan harga Rusun melonjak Jumlah rata-rata anggota keluarga (KK) yang termasuk besar (lebih dari 4 orang) menyebabkankebutuhan unit Rusun yang juga besar Sifat kurang menghargai fasilitas umum sehingga fasilitas – fasilitas Rusun yang ada kondisinyakurang baik (misalkan koridor yang kotor dan semerawut) Budaya warga masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa tinggal di bangunan berlantai tinggi Tipe profesi warga Indonesia yang sebagian besar berkaitan dengan kegiatan Usaha Kecil(pertukangan) atau pertanian/ agrikultur sehingga membutuhkan tempat usaha di dalam rumah atausetidaknya berdekatan dengan rumah Rendahnya partisipasi masyarakat yang jelas dalam perencanaan Rusun dalam kasus penataankawasan kumuh Fasilitas Umum dan Sosial yang tidak memadai dalam Rusun Terbatasnya manajemen lembaga pengelola Rusun Lemahnya hak pemilik/ penyewa Rusun terutama dalam penyusunan perjanjian jual beli ( jugaberdasarkan pengalaman pribadi penulis pertama)Kami melihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Rusun yangberkelanjutan karena banyak kegagalan pembangunan rumah susun terjadi karena rendahnya pelibatanmasyarakat calon penghuni (terutama masyarakat yang direlokasi dari kampung informal) untukmemberikan masukkan dalam perencanaan dan desain Rusun. Hal ini biasanya didasari karenakebutuhan kecepatan dalam desain dan pembangunan menggunakan dana pemerintah.Di masa depan, untuk kasus – kasus relokasi atau revitalisasi kawasan kumuh kamimenyarankan untuk dapat melibatkan masyarakat dalam konsep Partisipasi Masyarakat dalamPerencanaan dan Desain Rusun yang serupa dengan kasus perbaikan kampung dengan tahapan sbb: 141. Penjajakan Awal2. Sosialisasi3. Survey Kampung Sendiri & Lokakarya Mini4. Perencanaan Partisipatif5. Lokakarya Antar Pelaku6. Implementasi Penanganan Masalah7. Pengelolaan PembangunanSaran – Saran Perencanaan dan Desain Perumahan Kepadatan Tinggi/ RumahSusun yang BerkelanjutanMemahami permasalahan di atas, kami mengusulkan sebuah konsep Rusun yangberkelanjutan dan bagaimana penerapannya. Selain itu kami juga akan menyajikan sebuah konsepRusun yang berkelanjutan yang memperhatikan pola prilaku masyarakat
Gambar 2. Metode Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis Salah satu komponen penting dalam metode di atas ialah komponen survai dan analisa kelayakan lahan multidisiplin. Hal ini yang dapat didefinisikan sebagai Evaluasi Lahan. Evaluasi Lahan ini dapat digunakan untuk menentukan kecocokan lahan untuk suatu jenis pembangunan untuk
Integrasi dan Harmonisasi dalam Perencanaan Pembangunan i. ii Perencanaan Desa Terpadu PERENCANAAN D E S A T E R P A D U. Perencanaan Desa Terpadu iii. . Partisipasi dalam Perencanaan Desa Perencanaan Desa dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Peran Pemangku Kepentingan 32 34 34 36 37 38 42 44
Arsitektur dan Desain Riset Studi Perkotaan dan Lingkungan Binaan . Topik yang termasuk sub bidang ini, antara lain: teknologi dan desain berkelanjutan, komputer arsitektur, metoda desain dan teori, arsitektur perilaku, desain dan pemrograman arsitektur, . itu, dukungan kebijakan, sumber daya dan pengalokasiannya. Belum lagi mekanisme .
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
SINKRONISASI DAN HARMONISASI STUNTING DALAM RANCANGAN RKP-RKPD 2019 5 6 4 3 1 2 9 MEMPEDOMANI DIJABARKAN 7. . INTEGRASI URUSAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROSES PROSES PERENCANAAN PROSES PENGANGGARAN Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM) Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM) 1 .
C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26
Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen .
seni, sosiologi seni, managemen seni sebagai dasar riset sebagai model penggalian, . c. Prodi S1 Desain Interior Penelitian skripsi dengan menitikberatkan pada: 1) kemampuan memahami berbagai paradigma dalam filsafat ilmu, estetika desain, dan keragaman desain . Fakultas Seni Rupa Dan Desain.
INTEGRASI GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 7 2 4.1 Arah Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27 4.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30 4.3 Aplikasi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 33 4.4. Tahapan Penyusunan Perencanaan dan
