Prosedur Pengajuan Dan Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan-PDF Free Download

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA PENYIMPANAN
26 May 2020 | 41 views | 1 downloads | 26 Pages | 240.53 KB

Share Pdf : Prosedur Pengajuan Dan Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan

Export Prosedur Pengajuan Dan Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan File to :

Download and Preview : Prosedur Pengajuan Dan Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan

Report CopyRight/DMCA Form For : Prosedur Pengajuan Dan Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan



Transcription

Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG, PROSEDUR PENGAJUAN DAN. PENERBITAN IZIN USAHA, Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara. 1 Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur. Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif. dan teknis Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah. melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. yang telah ditetapkan Seluruh dokumen permohonan akan. dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak. lengkap Badan Usaha dapat mengajukan permohonan, kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang. ditentukan, 2 Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari. Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh. Direktorat Jenderal Migas, 3 Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis.
serta kinerja perusahaan Badan Usaha melakukan presentasi. 4 Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian. data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan. 5 Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan. evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk. persetujuan penolakan Izin Usaha Sementara, 6 Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber. Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam. jangka waktu paling lama 3 tiga tahun terhadap permohonan. Izin Usaha yang disetujui, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG, Gambar 1 Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG. Prosedur Memperoleh Izin Usaha, 1 Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
2 Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha, 3 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan. penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis. untuk persetujuan penolakan Izin Usaha, 4 Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri. Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha. dengan masa berlaku paling lama 20 dua puluh tahun. terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui, Standar Pelayanan. Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha. proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua. persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG. IZIN USAHA, PENYIMPANAN, Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG.
A IZIN USAHA SEMENTARA, 1 Syarat Administrasi, a Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah. mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. b Profil Perusahaan Company Profile, c Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. d Surat Tanda Daftar Perusahaan TDP, e Surat Keterangan Domisili Perusahaan. f Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan. memenuhi aspek keselamatan operasi kesehatan kerja dan. pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat. g Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, h Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi. untuk pembangunan fasilitas dan sarana, i Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan.
dilakukan inspeksi di lapangan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG, 2 Syarat Teknis. Darat Tangki Timbun dan Laut Floating Storage, a Studi Kelayakan Pendahuluan Preliminary Feasibility Study. b Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan. dukungan pendanaan lainnya, c Rencana Sarana Pengelolaan Limbah. d Rencana Studi Lingkungan, e Rencana jenis jumlah dan kapasitas serta lokasi sarana.
penyimpanan termasuk teknologi yang digunakan, f Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan. dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 tiga tahun. g Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan. h Bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin usaha. penyimpanan LNG wajib melengkapi data teknis lainnya berupa. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan. LNG termasuk dermaga dan pelabuhan bongkar muat, LNG konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta. pipa transmisi dan distribusi gas yang akan digunakan. dalam jangka waktu paling lama 3 tiga tahun, Rencana pengendalian mutu atau fisik. Kesepakatan jaminan pasokan LNG, Jumlah dan kapasitas tangki LNG yang akan dibangun. Standard dan teknis peralatan yang akan digunakan, 3 Kewajiban Badan Usaha.
a Dalam jangka waktu 2 dua tahun setelah diterbitkan Izin Usaha. Usaha Sementara Penyimpanan Badan Usaha wajib, menyelesaikan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG. Perjanjian pendanaan Head of Financial Agreement, Persetujuan Studi Lingkungan. Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas. EPC Agreement, Perpanjangan dapat diberikan paling lama 1 satu tahun Izin. Usaha Sementara akan batal demi hukum apabila dalam jangka. waktu yang ditetapkan Badan Usaha tidak dapat menyelesaikan. kewajiban tersebut di atas, b Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM.
melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian. sebagaimana di maksud dalam butir a setiap 1 satu bulan. c Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan. dalam jangka waktu 3 tiga tahun dan dapat diberikan. perpanjangan paling lama 2 dua tahun dengan pertimbangan. Terjadi keadaan diluar kemampuan Badan Usaha yang, bersangkutan keadaan kahar yang meliputi bencana alam. huru hara peperangan makar revolusi kebakaran, embargo sabotase blokade pemogokan kekacauan. pemberontakan isolasi karantina dan wabah atau, Badan Usaha telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban. dan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha, d Menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM mengenai. kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan. sebagaimana dimaksud butir c di atas secara berkala setiap 3. tiga bulan, e Mengajukan permohonan izin usaha Penyimpanan kepada.
Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Persetujuan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin. Usaha Sementara Penyimpanan Bahan Bakar Gas CNG LNG. LPG ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila. a Badan Usaha melanggar peraturan perundang undangan yang. b Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang. tercantum dalam Izin Usaha Sementara Penyimpanan Bahan. Bakar Gas CNG LNG dan LPG, B IZIN USAHA, 1 Syarat Administrasi. a Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah. mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. b Profil Perusahaan Company Profile, c Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. d Surat Tanda Daftar Perusahaan TDP, e Surat Keterangan Domisili Perusahaan. f Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan. memenuhi aspek keselamatan operasi kesehatan kerja dan. pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat. g Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, h Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi.
untuk pembangunan fasilitas dan sarana, i Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan. dilakukan inspeksi di lapangan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG, 2 Syarat Teknis. Darat Tangki Timbun, Study Kelayakan Feasibility Study. Persetujuan UKL dan UPL dari Direktorat Teknik dan. Lingkungan Ditjen Migas, Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur dari Direktorat Metrologi.
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, SKPP SKPI dan Surat Izin Penggunaan Tangki Timbun dari. Ditjen Migas, Bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin usaha. penyimpanan LNG wajib melengkapi data teknis lainnya berupa. 1 Perjanjian pemasokan LNG, 2 Perjanjian dengan pembeli produk khusus LNG. 3 Perjanjian transportasi khusus LNG, Laut Floating Storage. Study Kelayakan Feasibility Study, Persetujuan UKL dan UPL dari Direktorat Teknik dan.
Lingkungan Ditjen Migas, Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur dari Direktorat Metrologi. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Persetujuan perizinan dibidang transportasi dari instansi lain spt. surat Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan. Surat Ukur Internasional Surat Laut Sertifikat Keselamatan. surat perjanjian penggunaan permukaan perairan untuk lokasi. penyimpanan dari Ditjen Perhubungan Laut, SKPP SKPI dan Surat Izin Penggunaan Sistem Tangki Ukur. Terapung dari Ditjen Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG, 3 Kewajiban Badan Usaha.
a Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas. mengenai rencana tahunan kegiatan penyimpanan realisasi. pelaksanaan bulanan dan sewaktu waktu bila diperlukan serta. rencana penghentian operasi guna perawatan, b Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem. alat ukur yang digunakan, c Menjamin keselamatan operasi dan kesehatan kerja. d Menjamin mutu produk yang disimpan, e Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas. mengenai perubahan fasilitas dan sarana Penyimpanan yang. mengakibatkan penambahan sampai 30 kapasitas, f Mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan. untuk penambahan kapasitas lebih dari 30 dari kapasitas awal. Khusus untuk penyimpanan BBM ditembuskan kepada Badan. g Menguasai atau memiliki fasilitas pengujian mutu hasil. pencampuran blending sesuai standar dan mutu yang ditetapkan. Menteri ESDM, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Gas.
CNG LNG LPG dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. penangguhan kegiatan pembekuan kegiatan dan pencabutan izin. usaha apabila, a Melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku. b Tidak mematuhi kewajiban kewajiban yang telah ditentukan. c Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang. ditetapkan, d Apabila setelah beroperasi tidak melakukan kegiatan yang berarti. secara terus menerus selama 2 dua tahun setelah diberikan Izin. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Memakai Kop Surat Perusahaan. Lampiran 1 satu berkas, Perihal Permohonan izin Usaha Penyimpanan BBG CNG LPG LNG. Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
c q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jl H R Rasuna Said Kav B5 Kuningan. Jakarta 12910, Dengan hormat, Sesuai dengan Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan. Gas Bumi bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha penyimpanan BBG. CNG LPG LNG dengan data sebagai berikut, 1 Nama Perusahaan. 2 Penanggung Jawab, 3 Bidang Usaha, 4 Alamat Perusahaan. Bersama ini kami lampirkan, A Data Adminstrasi, a Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan.
pengesahan dari instansi yang berwenang, b Profil perusahaan Company Profile. c Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP, d Surat Tanda Daftar Perusahaan TDP. e Surat Keterangan Domisili Perusahaan, f Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek. keselamatan operasi kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta. pengembangan masyarakat setempat, g Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk. pembangunan fasilitas dan sarana, h Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan.
inspeksi di lapangan, i Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan. peraturan perundang undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. B Data Teknis, a Studi Kelayakan Pendahuluan Preliminary Feasibility Study. b Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan. pendanaan lainnya MoU, c Rencana Sarana Pengelolaan Limbah. d Rencana Studi Lingkungan Amdal UKL UPL, e Rencana jenis jumlah dan kapasitas serta lokasi sarana penyimpanan.
termasuk teknologi yang digunakan, f Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka. waktu pembangunan paling lama 3 tiga tahun, g Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. h Bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin usaha penyimpanan. LNG wajib melengkapi data teknis lainnya berupa, Rencana pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan LNG termasuk. dermaga dan pelabuhan bongkar muat LNG konfigurasi dari proses. regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan distribusi gas yang. akan digunakan, Rencana pengendalian mutu atau fisik. Kesepakatan jaminan pasokan LNG, Jumlah dan kapasitas tangki LNG yang akan dibangun.
Standard dan teknis peralatan yang akan digunakan, Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini kami. ucapkan terima kasih, Hormat kami, Direktur Pemimpin Badan Usaha. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Memakai Kop Surat Perusahaan, PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PENYIMPANAN BBG CNG LPG LNG. I Maksud Permohonan Izin 1 Memperoleh Surat Izin Usaha Penympanan. lingkari angka yang diinginkan BBG CNG LPG LNG, 2 Memperoleh Perubahan Kelembagaan.
3 Perubahan Pemilik Perusahaan, 4 Perubahan Kedudukan. 5 Perubahan Nama Perusahaan, 6 Perubahan Bentuk Perusahaan. e Surat Keterangan Domisili Perusahaan f Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat g Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana h Surat pernyataan

Related Books

29 STANDAR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN

29 STANDAR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN

29 STANDAR PELAYANAN sama melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan BAPL Form D3 b Buku rencana

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI Izin Usaha

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI Izin Usaha

4 IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 lima tahun dan dapat diperpanjang 2 dua kali masing masing 5 lima tahun 34 5 IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 dua puluh tahun dan dapat diperpanjang 2

PROSEDUR PENERBITAN DAN PENGUKUHAN DOKUMEN PENYESUAIAN

PROSEDUR PENERBITAN DAN PENGUKUHAN DOKUMEN PENYESUAIAN

Manajemen dan Keselamatan Kapal Kasie Manajemen Keselamatan Kapal Auditor ISM Code Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima surat permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Direktur Untuk penerbitan DOC pertama 1 Surat Permohonan 2 Copy Surat Izin Usaha A ngkutan Laut SIUPAL atau Izin Pengoperasian kapal 1 hari kerja 3

ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

pertama dana pensiun Dengan mekanisme pengelolaan dimana dana pensiun di investasikan ke beberapa investasi seperti reksadana sukuk obligasi deposito tanah bangunan emas serta 3 paket yang masing masing paket memiliki jangka waktu yang berbeda dengan hasil dan resiko yang berbeda pula Kata Kunci Dana Pensiun Muamalat prosedur

STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DI

STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DI

akta perkawinan akta perceraian serta akta pengakuan dan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Selain itu juga untuk

STANDAR OPERASI PROSEDUR SOP PENERBITAN amp PENGGUNAAN PAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR SOP PENERBITAN amp PENGGUNAAN PAS

kop surat instansi perusahaan yang bersangkutan a identitas diri nama no identitas diri ktp sim no karyawan no induk pegawai tempat tanggal lahir agama alamat no telepon hp nama instansi alamat instansi no telepon fax instansi kawin belum kawin tmpt tgl kawin hobby posisi jabatan status pekerjaan masa kerja tempat kerja

Amdal UKL UPL dan Izin Lingkungan Intakindo

Amdal UKL UPL dan Izin Lingkungan Intakindo

No PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal PP No 27 2012 tentang Izin Lingkungan 4 Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat Kemajuan Mendasarnya adalah

MEMAHAMI PMK No 3 Tahun 2020 tentang Izin dan Klasifikasi

MEMAHAMI PMK No 3 Tahun 2020 tentang Izin dan Klasifikasi

selain spesialis dasar dan dokter subspesialis tidak lagi disebutkan secara terperinci 6 4 Pasal 10 Permenkes No 3 Tahun 2020 5 Pasal 10 ayat 4 Permenkes No 30 Tahun 2019 6 Pasal 11 Permenkes No 3 Tahun 2020 sebelumnya terperinci jelas dalam Pasal 12 Permenkes No 30 tahun 2019 6 Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan Rumah Sakit umum dan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA IZIN DAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA IZIN DAN

KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa Psikolog Klinis merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan psikologi klinis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki b bahwa

PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN ...

PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN ...

Pemohon izin harus menyampaikan surat pengantar permohonan izin pemanfaatan limbah B3 sebagaimana format surat pada Lampiran 1. Surat ditandatangani oleh pemohon (pemilik atau penanggung jawab kegiatan), dan nama pemohon dicantumkan secara jelas. 2. Pemohon izin harus menyampaikan lembar pernyataan keabsahan dokumen. Lembar pernyataan tersebut wajib ditandatangani oleh pemohon di atas kertas ...

dan Hak Penerbitan dilindungi Undang undang

dan Hak Penerbitan dilindungi Undang undang

kategori sebagai contoh herba gandum sayur dan buah Secara keseluruhan catatan tertulis mengenai obat Asia lainnya kurang komprehensif daripada obat Cina Ayurveda merupakan bentuk obat tradisional Asia yang paling tua yang pada dasarnya berasal dari India dan suatu cara filosofi sains seni kehidupan Dalam hal ini Ayurveda menyerupai

Hak Cipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang undang

Hak Cipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang undang

adalah siapa saja yang menderita dilihat dari berbagai karakteristik baik umur jenis kelamin peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG Surveilans gizi merupakan bagian dari SKPG Surveilans Gizi 7 Surveilans Gizi Gizi Surveilans Gizi