Optimalisasi Pelayanan Nasabah Berdasarkan-PDF Free Download

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan melalui: a. sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik; b. penerapan mekanisme kerja dan tatalaksana jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pasal 8 Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Tempat Magang : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta . 1. PKL Praktik Kerja Lapangan 2. SDM Sumber Daya Manusia 3. KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. SPM Surat Perintah Membayar . GAMBARAN UMUM 2.1 Institusi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi .

bukan merupakan kebidanan komunitas karena pelayanan klinis (pasien mengunjungi/meminta pelayanan, pelayanan berorientasi pada pelayanan kuratif). Peran nyata bidan di komunitas adalah home visite dalam memberikan pelayanan ANC, INC, dan PNC. Peran

2. Tabel 2. Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan . 50 3. Tabel 3. Pemahaman tentang Kesesuaian Persyaratan Pelayanan . 51 4. Tabel 4. Pemahaman tentang Kejelasan Petugas Pelayanan . 52 5. Tabel 5. Pemahaman tentang Kedisiplinan Petugas Pelayanan . 53 6. Tabel 6.

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah b. Prinsip Kemitraan Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada

mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi Mobile Banking mampu memudahkan nasabah melakukan transaksi transfer tanpa harus jauh-jauh datang ke ATM. Tetapi faktanya masih banyak nasabah yang belum memiliki aplikasi Mobile Banking serta menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga sudah memiliki aplikasinya tetapi tidak digunakan.4

iv PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hafid Nur Yudha, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Perbankan Terhadap Internet Banking Adoption (Studi pada Nasabah Perbankan yang Menggunakan Internet Banking di Kota Surakarta) adalah hasil tulisan saya sendiri.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) Al-Aqobah Palembang. D. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan menambahkan pengetahuan bagi civitas akademia tentang persepsi nasabah terhadap BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) Al-

TERHADAP LOYALITAS NASABAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG CIREBON SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE,I) Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Oleh : SUHERLY 07320156 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (RI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Di Bank Safir Kota Bengkulu ( Ditinjau Dari Produk Terhadap Pembiayaan)". Shalawat beriring salam tak lupa saya lantunkan kepada baginda rasul Muhammad SAW.

Pelayanan publik juga harus mengacu dan di dukung oleh undang-undang ataupun regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaranya. Selain dari pihak pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh non pemerintah seperti swasata. 2.

No. SOP 020.002/OT 01 01/SDM.4 Revisi: 0/1 SOP PELAYANAN KESEHATAN Tgl. Berlaku : 6 Desember 2013 Halaman 5 dari 16 1. TUJUAN Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pelayanan kesehatan umum dan gigi agar tertib dan lancar. 2. RUANG LINGKUP SOP ini berlaku di Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) meliputi pelayanan .

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA . pelayanan perizinan dan non perizinan pada 267 Outlet UP PTSP Kelurahan, 42 Outlet UP PTSP Kecamatan, 5 Outlet UP PTSP Kota Administrasi, .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas yaitu penyelenggara pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah: 1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. 2.

Dalam kegiatannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjalankan sebagian fungsi penanaman modal yaitu memberikan persetujuan atau perizinan untuk melakukan penanaman modal. Namun fungsi penanaman modal yang lain masih dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal, karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu belum menjadi satu dengan instansi penanaman .

kepuasan pasien B P JS raw at inap terhadap pelayanan pegawai rawat inap dalam rangka m eningkatkan optim alisasi pelayanan rekam m edis di rum ah sakit k epada pasien sebagai pelanggan. 3. B agi peneliti Untuk m enamb ah w awa san m engenai kepuasan pasien B P JS terhadap pelayanan pend aftara n rawa t jalan di RSU Bangkatan Binjai M edan.

sebatas daerah tingkat propinsi tetapi pada daerah tingkat II menjadi pusat pelayanan publik. Dengan pendelegasian melalui otonomi daerah maka pelayanan publik menjadi semakin dekat antara penyelenggara negara di daerah dengan masyarakat. Mendekatkan pelayanan publiklah sasaran utama pendelegasian wewenang melalui

iv Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Kajian Sektor Kesehatan v KATA PENGANTAR Indonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang, yaitu pelayanan tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan tingkat ketiga atau tersier.

BAB X Pengembangan Pelayanan x Pedoman Pelayanan Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan. 43 45 47 48 49 51 59 61

Barang, pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan pelayanan jasa penundaan kapal. Dalam pengamatan ini penulis secara khusus membahas mengenai pelayanan kapal (jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat) yaitu sistem pemrosesan transaksi pelayanan kapal. a. Jasa Labuh adalah jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat

Pada pengertian lain, menurut kodifikasi produk perbankan syariah pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi .

Kepala Badan. 11. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. 12. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses

Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk 1) rawat jalan, 2) pelayanan gawat darurat, 3) pelayanan satu hari (one day care), 4) home care dan/atau 5) rawat inap berdasarkan pertimbangan khusus pelayanan kesehatan.

Kepuasan Pasien Rawat Jalan Yang Berorientasi Pada Standar Akreditasi Klinik Di Klinik dr. M. Suherman Jember Variabel 1 Variabel 2 Nilai r Hitung P Value N Pelayanan Obat Tingkat Kepuasan Pasien 0.606 0.000 100 Berdasarkan tabel 5.9 hasil penelitian hubungan pelayanan obat dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan yang

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang Nasabah Bank Syariah Indonesia Pengguna Aplikasi BSI Mobile di DKI Jakarta". Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada semua pihak Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang

OPTIMALISASI PENANGANAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI-RDTL DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI BAB I PENDAHULUAN 1. Umum Pada sidang MPR bulan Oktober 1999 dikeluarkannya Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Tim

merupakan pendekatan yang sangat umum dan paling awal digunakan. Pengembangan . optimalisasi metode operasi dan paralelisasi. Optimalisasi yang dilakukan meningkatkan 100,64 kali dan juga menunju

a. Ketersediaan biaya pengadaan produk per principal Mi.Xi n 1 MP b. Ketersediaan biaya penyimpanan produk per principal Pi.Xi n i 1 PP c. Peramalan penjualan item produk pada bulan selanjutnya per principal Xi Ki, dimana X i 0 (4) Penyelesaian optimalisasi dan analisis kepekaan. IV. Implementasi Gambar 1. Halaman login Gambar 2.

peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, serta kriteria Nasabah besar yang ditetapkan oleh Direksi. 4) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain BPRS harus mempunyai unit kerja

Kepolisian dan KPK. 3. Pasal 11 dan Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap

Laporan Hasil Survei Kepuasan Nasabah BPR dan LPD 2005/2006 . B. Survei Kepuasan Pelanggan . PLN Perusahaan Listrik Negara PLPDK Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten ProFI The Promotion of Small Financial Institutions PT Perseroan Terbatas QC Quality Control

x ABSTRAK Rahayu, Intan, Ersa, 2019. “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Tasbih Haji pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang

3.3.2 Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah Variabel persepsi masyarakat berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung pada bank syariah. Hal ini ditunjukkan pada nilai t hitung t tabel (3,378 1,985 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara persepsi masyarakat terhadap

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah Judul : Persepsi Nasabah terhadap Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata Lombok Tengah) telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. 9 Bank syariah menerapkan akad mud

Instalasi Farmasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan kefarmasian di IFRSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka adalah 77,2%. Hal ini berarti pasien dan keluarga pasien puas terhadap pelayanan kefarmasian di Instalasi

yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. . “sektor publik”, kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk . meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial.

Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan profesional standard (kode etik) atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik (Denhardt, 1988, dalam Istiyadi 2006:61).

d) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 3. C. Tinjauan Umum Tentang Mall Pelayanan Publik Kota Batam . Mall pelayanan publik (MPP) merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas baran dan/atau jasa dan/atau

ANALISIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) KABUPATEN PINRANG Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Oleh Amirullah Umar E121 11 901 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK