Pemerintah Kota Pasuruan Salinan Peraturan Daerah Kota-PDF Free Download

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun; 14. Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010; 15.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat : 1 .

mendukung program kerja Pemerintah Kota Surabaya b. Tujuan Khusus : Mempelajari pelaksanaan program kerja Pemerintah Kota Surabaya khususnya terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Wonocolo 1.3 Manfaat 1. Pemerintah Kota Surabaya Memberikan informasi tentang hal-hal yang belum/kurang terpenuhi oleh

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 6 No Bidang Kerjasama Nama MoU/PKS SKPD Penyelenggara Kerjasama Jangka Waktu Maksud dan Tujuan 9 Kerjasama antar Pemerintah lain Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah

SALINAN. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.02/2018 . Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019; Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang . dalam Lampiran II yang merup

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2014 . II. KERANGKA DASAR KURIKULUM . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan 5. Peratu

SALINAN NOMOR 3/2015 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM . 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang . Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 . diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 2 . Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umum mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 3 . Pemerintah kabupate

SALINAN SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN . REPUBLIK INDONESIA . . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran . Keten

1 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER 2 PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH 3 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam 4 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah 5 provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Khususnya Bab VII tentang Lembaga Kemasyarakatan; 4. Peraturan lainnya yang terkait .

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang . BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 554 Salinan sesuai dengan aslinya . 14.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria . SALINAN . 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang . daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (2) Lampiran

a. peraturan tertulis, pengertian “aturan tertulis” adalah sebagai lawan dari “aturan tidak tertulis” yang lebih terkenal dengan istilah “hukum adat” atau “hukum kebiasaan. peraturan tertulis juga berarti peraturan yang mempunyai bentuk atau format tertentu. Selain tertulis peraturan perundang-undangan juga harus

Pengertian Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama . ASAS HUKUM Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik

Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjelaskan gambaran umum dan ilustrasi normatif tentang Sumber Daya Manusia IAIN Ambon yang terdiri dari; peraturan rekrutmen dan seleksi, peraturan promosi jabatan, peraturan pelatihan dan pengembangan, peraturan kompensasi, peraturan terminasi/pemutusan hubungan kerja, peraturan

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 . dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I .

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029; Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025, RPJP Kota Pekanbaru akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru untuk priode 5 (lima) tahunan. Penyusunan RPJM Kota Pekanbaru berpodoman kepada RPJP Kota

rate) adalah jumlah penduduk migran per 1000 penduduk, yanng artinya lebih terbandingkan antar kabupaten/kota. Jika dilihat dari angka migrasi maka 5 kabupaten/kota dengan angka migrasi tertinggi adalah Kota Malang (73), Kota Blitar (72), Kota Madiun (77), Kota Mojokerto (76), dan Kabupaten Sidoarjo (15) seperti terlihat pada Gambar 2.

Industry Overview 5-6. Longboards Past to Present 5 Evolution of the Longboard 5 Traditional Market 6 Mainstream Market 6. Brand Overview & Strategy. 8-9. KOTA Logo 8 Brand Strategy 9. KOTA Product Differentiation 10-13. KOTA Longboard Engineering 10 KOTA Design & Styling 10 KOTA Spitfire Mk V Electric 12 Demographic Analysis 13 Innovation 14 .

Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya . 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin . penelitian dan pengembangan KLLAJ. Bagian Kedua . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10-Bagian Kedua

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.

tersedianya inventarisasi dan dokumentasi yang lengkap akan Aplikasi atau Sistem Informasi apa saja yang telah dikembangkan. Hingga 2017, terdapat 63 sistem informasi dan aplikasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Gambar 6. Kondisi Aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (2017) c) Sosial

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas harus menyesuaikan dengan peraturan .

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 057/O/2007 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik . Lampiran I

Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 20 20 ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara . SALINAN - 2 - jdih.pontianakkota.go.id 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Lampiran II

batasan masalah bahwa 1) peraturan perundang-undangan nasional. 2) tata urutan peraturan perundang-undangan. 3) proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 4) sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi rakyat. 5) kesadaran dalam mematuhi peraturan/undang-undang. 6) pemberlakuan

NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, . SALINAN - 2 - Mengingat : 1. . 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

salinan lampiran ii peraturan menteri pendidikan nasional nomor 37 tahun 2011 tanggal 23 agustus 2011 standar dan spesifikasi teknis program peningkatan mutu pendidikan dana alokasi khusus (dak) tahun anggaran 2011 untuk sekolah menenga

salinan lampiran ii peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib prosedur operasi standar (pos) penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib i

salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah standar isi pendidikan dasar dan menengah bab i pendahuluan undang-undang dasar negara republik indones

salinan lampiran i peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya rincian penggunaan dak nonfisik biaya operasional museum dan tama

TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION . SALINAN - 2 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang . Lampiran I dan/atau Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Se

Kebakaran dan pemungutan retribusi sehingga menjadi landasan hukum bagi aparat/petugas pelaksananya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran: 1. pengawasan pencegahan bahaya kebakaran;

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya dan Bangunan. 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015, tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalan rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya. 4.

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan